Politik

Supremasi Hukum Terancam Akibat Langkah Kontroversial Kapolri

Keputusan kontroversial Kapolri lewat Perpol Nomor 10 Tahun 2025 memicu kekhawatiran luas terhadap supremasi hukum Indonesia. Di tengah sorotan supremasi hukum, keputusan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo lewat Perpol Nomor 10 Tahun 2025 memicu kritik. Langkah ini dianggap mengabaikan ketetapan MK yang melarang anggota Polri aktif menjabat di kementerian dan…

Politik

Pilkada Tertutup Dinilai Mengurangi Transparansi dan Kualitas Daerah

Pilkada tertutup dinilai mengurangi transparansi dan kualitas kepemimpinan daerah, pakar politik menyoroti risiko politik transaksional. Sistem ini dianggap efisien, tetapi berpotensi menurunkan akuntabilitas, legitimasi, dan kinerja kepala daerah. Para ahli menekankan pentingnya reformasi, kombinasi mekanisme terbuka-tertutup, serta pendidikan politik masyarakat agar demokrasi lokal lebih transparan, partisipatif, dan menghadirkan pemimpin yang…

FaktaPolitik

Kemensos Salurkan Bantuan Tambahan Untuk Pengungsi di Aceh dan Sumbar

Kemensos mengirimkan bantuan tambahan bagi pengungsi di Aceh dan Sumatera Barat menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menangani dampak buruk banjir dan longsor. Bencana hidrometeorologi berupa banjir dan longsor besar yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra akhir November hingga awal Desember 2025 telah memaksa ribuan warga mengungsi dan kehilangan tempat…

Politik

Penyelamatan Hutan Indonesia, Kejaksaan Agung Bertindak Tegas

Kejaksaan Agung Republik Indonesia kembali menorehkan prestasi gemilang dalam upaya pelestarian lingkungan dan penegakan hukum. ​ Kejaksaan Agung melalui Satgas Pemberantasan Korupsi Hutan berhasil menguasai kembali 1 juta lahan hektar hutan dari pihak ilegal. Keberhasilan ini memperkuat upaya pelestarian lingkungan, menegaskan komitmen pemerintah terhadap kedaulatan sumber daya alam, memulihkan fungsi…

Politik

Waspada Badai Tropis DPR Tekan Pemerintah Ambil Langkah Cepat

DPR mengingatkan pemerintah untuk segera bertindak menghadapi ancaman badai tropis yang diperkirakan melanda beberapa wilayah secara cepat. ​Bibit siklon tropis 93S yang terbentuk di Samudra Hindia berpotensi membawa dampak cuaca ekstrem di berbagai wilayah Indonesia.​ Menanggapi potensi ancaman ini, Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany, mendesak pemerintah untuk segera…

FaktaPolitik

Respons Cepat Mendagri: Dokumen Kependudukan Korban Banjir Sumatera Dipermudah

Mendagri mengeluarkan kebijakan untuk mempermudah dan mempercepat penggantian dokumen kependudukan bagi warga korban banjir di Sumatera. Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik, tetapi juga membuat banyak warga kehilangan dokumen penting mereka. Menyadari urgensi situasi ini, Mendagri langsung mengambil langkah cepat dengan mempermudah proses penggantian…

Politik

Drama Internal PBNU, Gus Yahya Beradu Strategi Dengan Rais Aam

Ketegangan memuncak di tubuh PBNU saat Gus Yahya mencoba menjalin dialog strategis dengan Rais Aam menyelesaikan konflik internal. Ketua Umum PBNU, Gus Yahya, berupaya berdialog dengan Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar, untuk menyelesaikan masalah internal Nahdlatul Ulama menjelang Muktamar tahun depan, demi memulihkan integritas dan keselarasan organisasi. Simak beragam…

Politik

PPHN, Mencari Jalan Terbaik Demi Visi Pembangunan Berkelanjutan Bangsa

PPHN menjadi fokus pembahasan MPR untuk menemukan jalan terbaik dalam mewujudkan visi pembangunan berkelanjutan bangsa Indonesia. Wacana PPHN kembali mencuat sebagai isu krusial pembangunan Indonesia. MPR mengkaji berbagai opsi implementasi, tidak hanya melalui amendemen UUD 1945, untuk merumuskan arah pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan. Simak beragam informasi menarik lainnya tentang…

FaktaPolitik

Bivitri Susanti Anggap Pemerintah Tergesa-Gesa Mengesahan KUHAP Baru

Hukum tata negara Bivitri Susanti yang menyoroti proses pengesahan Kitab Undang‑Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru di Indonesia. Bivitri menilai pemerintah dan DPR melakukan legislasi secara terburu-buru tanpa kajian mendalam. Sehingga berpotensi menimbulkan masalah dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi warga negara. Ia juga menekankan kekhawatiran terkait perluasan kewenangan…