Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan hormat terhadap keputusan Presiden Republik Indonesia dalam memberikan abolisi dan amnesti. Keputusan tersebut menegaskan hak prerogatif Presiden yang diatur dalam konstitusi dan merupakan bagian dari pertimbangan untuk kebaikan bersama bangsa. Dibawah ini Politik Ciki akan memberikan ulasan lengkap yang mengupas sikap PSI dan konteks pemberian…
Penyelidikan terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) telah dihentikan oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, sebuah keputusan yang ditegaskan kembali sebagai tindakan yang tepat dan sesuai prosedur. Keputusan ini tertuang dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Dumas (SP3D). Mari kita ulas lebih dalam di Politik Ciki. Penghentian…
Presiden Prabowo Subianto resmi berikan abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto. Keputusan ini mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan menjadi sorotan publik karena berhubungan dengan kasus hukum yang pernah membelit keduanya. Dibawah ini Politik Ciki akan memberikan ulasan lengkap mengenai pemberian abolisi…
Isu ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), beberapa waktu terakhir memunculkan berbagai tuduhan dan spekulasi di masyarakat. Salah satu yang menjadi perhatian publik adalah dugaan keterlibatan sebuah kelompok atau sosok yang dijuluki jaket biru sebagai dalang di balik isu tersebut. Namun, Jokowi sendiri telah…
PDIP menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) anggota DPR dan DPRD Fraksi PDIP dari seluruh Indonesia di Bali pada tanggal 30-31 Juli 2025. Acara ini dihadiri sekitar 3.200 peserta dan turut dihadiri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang memberikan arahan kepada para peserta. Bimtek ini dibuka oleh Ketua DPR sekaligus Ketua DPP…
Kemenkumham Beberkan 4 RUU bahwa pada tahun 2025 yang menjadi prioritas nasional untuk segera diselesaikan. Pengungkapan ini menjadi bukti keseriusan Kemenkumham dalam mendukung program prioritas nasional pemerintah demi memperkuat tata kelola hukum dan ketertiban di Indonesia. Mari kita ulas lebih dalam di Politik Ciki. Pembaruan Sistem Peradilan Pidana RUU KUHAP…
Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) menyoroti pentingnya memperkuat strategi ketahanan pangan nasional di tengah dinamika geopolitik. Isu ketahanan pangan menjadi sangat krusial karena berbagai konflik dan gejolak di dunia berpotensi mengganggu ketersediaan, distribusi, dan stabilitas harga pangan di Indonesia. Dibawah ini Politik Ciki akan memberikan ulasan lengkap mengenai pandangan Lemhannas dalam…
DPR minta pemerintah segera turun tangan mengatasi kekerasan seksual di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) setelah terungkap dugaan kekerasan seksual yang melibatkan seorang guru besar. Tindakan tegas dan penegakan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi sorotan utama DPR agar kasus…
Penyaluran bantuan sosial Pemprov Jakarta pada Juli 2025 kembali menyalurkan Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) kepada 149.687 warga penerima manfaat. Program ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dari Pemprov Jakarta untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan efektif dalam membantu kelompok masyarakat rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan anak-anak…
Langkah Kementerian IMIPAS dalam membuka seleksi terbuka Pimpinan Tinggi Madya merupakan bagian penting dari gelombang baru reformasi birokrasi di Indonesia. Pengumuman ini telah diterbitkan melalui situs resmi Kementerian IMIPAS dan juga melalui berbagai kanal informasi nasional sejak tanggal 25 Juli 2025. Dalam keterangannya, panitia seleksi menyatakan bahwa proses seleksi ini…
