Politik

Pemerintah Percepat Pemulihan Aceh Tamiang Dengan BBM dan Alat Berat

Banjir bandang melanda Aceh Tamiang, merusak infrastruktur vital seperti jalan dan fasilitas publik, serta menimbulkan kebutuhan logistik mendesak. Pemerintah bergerak cepat melalui koordinasi lintas kementerian, mendistribusikan BBM, menurunkan alat berat, dan membuka akses transportasi terdampak banjir. Berikut ini Politik Ciki akan memberikan informasi terkini mengenai upaya pemerintah dalam mempercepat pemulihan…

Politik

KPK Panggil Ridwan Kamil di Kasus Rugikan Negara Rp 222 Miliar

KPK secara resmi memanggil Ridwan Kamil untuk diperiksa sehubungan dengan dugaan korupsi dalam proyek pengadaan iklan di Bank BJB periode 2021–2023. Pemanggilan ini terkait dengan dugaan kerugian negara yang mencapai sekitar Rp 222 miliar. Berita ini sontak menjadi sorotan publik, mengingat posisi dan reputasi Ridwan Kamil sebagai mantan pejabat publik. Mari…

Politik

Baleg DPR Setujui RUU BPIP Dibawa ke Paripurna Disahkan Jadi UU

Baleg DPR pada 1 Desember 2025 resmi menyetujui draf RUU BPIP sebagai inisiatif dari DPR RI. Dengan keputusan ini, eksistensi BPIP yang sebelumnya hanya diatur lewat peraturan presiden bisa dipertegas melalui undang-undang sehingga tidak mudah terguncang oleh dinamika politik lima tahunan. Seluruh rangkaian pembahasan di Baleg menunjukkan bahwa pihak legislatif…

Politik

KPK Buru Dugaan Korupsi Kuota Haji 2023-2024 Sampai ke Tanah Suci

KPK menegaskan komitmennya mengejar keadilan dengan memburu dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 hingga Tanah Suci. KPK kembali menunjukkan taringnya dengan misi ke Arab Saudi untuk mengusut dugaan korupsi kuota dan penyelenggaraan haji 2023-2024. Kasus ini berpotensi merugikan negara hingga Rp 1 triliun dan diharapkan mengungkap praktik kotor dalam pengelolaan ibadah…

Politik

Cirebon Perkuat Daya Saing Daerah Melalui Lima Komitmen Investasi

Pemerintah Kabupaten Cirebon memperkuat daya saing daerah melalui lima komitmen strategis untuk mendorong masuknya investasi baru. Mulai dari digitalisasi perizinan, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, hingga penguatan kepastian regulasi dan promosi investasi berkelanjutan. Upaya kolaboratif ini diharapkan menciptakan iklim usaha yang kondusif, memperluas peluang ekonomi. Simak beragam informasi menarik lainnya…

Politik

Anggota DPR Temukan Instalasi PDAM Padang Terhenti Usai Banjir

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan kesempatan yang diberikan sehingga laporan ini dapat disusun. “Air bersih adalah kebutuhan paling mendesak,” ujar Zigo Rolanda saat meninjau intake bersama pemerintah daerah. Meminta agar distribusi air bersih segera dipulihkan dengan cepat dan merata. Mari kita ulas…

Politik

Kobarkan Semangat Perubahan, NasDem Bidik Tiga Besar di Pemilu 2029!

NasDem mengobarkan semangat perubahan dengan menargetkan posisi tiga besar nasional pada Pemilu 2029 sebagai wujud tekad politiknya.   Partai NasDem terus menguatkan barisan menjelang Pemilu 2029 dengan menggelar “Laga Perubahan” ke-14. Acara ini bukan sekadar forum biasa, melainkan arena konsolidasi strategis untuk membakar semangat kader. Wakil Ketua Umum Partai NasDem,…

Politik

DPR Dorong Investigasi Kayu Hanyut Akibat Banjir di Sumatera

Fenomena kayu gelondongan hanyut saat banjir melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat memicu dorongan DPR RI segera bertindak. Langkah pemerintah membentuk tim investigasi bertujuan menelusuri asal-usul kayu, mencegah praktik ilegal, dan mengantisipasi dampak serupa di masa depan. Berikut ini Politik Ciki akan memberikan informasi terkait dorongan DPR RI agar…

Fakta

Fakta Mengejutkan Oknum Polisi Bandung Diduga Pungli Saat Tilang

​​Sebuah insiden dugaan pungutan liar (pungli) yang melibatkan seorang oknum polisi lalu lintas di Bandung menjadi viral di media sosial​. Insiden ini melibatkan seorang mahasiswi asal Cimahi yang sedang dalam perjalanan menuju kampusnya di salah satu kampus swasta di wilayah Bandung Timur, Kota Bandung. ​Peristiwa dugaan pelanggaran disiplin ini dilaporkan…

Fakta

Anggota DPD, Desak Pemerintah Tetapkan Status Bencana di Sumatera

Anggota DPD RI mendesak pemerintah pusat segera menetapkan status bencana nasional menyusul banjir bandang dan longsor parah. Dampak bencana meluas, mengganggu transportasi, merusak infrastruktur, dan memicu ribuan warga mengungsi. Penetapan status nasional dianggap krusial untuk mempercepat koordinasi tanggap darurat, distribusi bantuan, dan rehabilitasi wilayah terdampak. Simak beragam informasi menarik lainnya…