Politik

Prabowo Ajak Jajaran Pemerintah Realistis Jalani Pembangunan Nasional

Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh jajaran pemerintah untuk bersikap realistis dalam menjalankan agenda pembangunan nasional. Seruan tersebut disampaikan dalam forum pengarahan kepada para menteri, kepala lembaga, serta pimpinan daerah. Ia menekankan bahwa target pembangunan harus disusun berdasarkan kemampuan fiskal, kapasitas birokrasi, serta kondisi global yang terus bergerak dinamis. Menurutnya, perencanaan…

Politik

Golkar Pastikan Bahlil Jadi Caleg DPR di Pemilu 2029, Bukan Cawapres Prabowo

Partai Golkar menegaskan Bahlil Lahadalia akan maju sebagai calon legislatif DPR pada Pemilu 2029, bukan sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Pernyataan ini menegaskan posisi politik Bahlil tetap fokus di parlemen, bukan sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Partai menyatakan keputusan ini berdasarkan evaluasi internal, strategi politik, serta…

Politik

Amnesty Temui DPD RI, Bahas Dugaan Pelanggaran HAM di Papua

Perwakilan Amnesty International Indonesia melakukan pertemuan resmi bersama DPD RI di Jakarta guna membahas dugaan pelanggaran HAM di wilayah Papua. Pertemuan ini bertujuan menyampaikan hasil pemantauan lapangan, laporan korban, serta temuan investigasi terkait berbagai peristiwa kekerasan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Diskusi berlangsung tertutup dengan suasana serius serta penuh…

Politik

Mengenal Rusdi Masse, Sosok yang Disebut “Jokowi-nya Sulsel” Oleh PSI

Rusdi Masse Mappasessu merupakan tokoh politik asal Sulawesi Selatan yang dikenal dengan gaya kepemimpinan merakyat, sederhana, serta dekat dengan masyarakat. Sejak usia muda, ia telah terbiasa hidup mandiri serta bekerja keras demi memperbaiki taraf hidup keluarga. Pengalaman hidup di lingkungan masyarakat akar rumput membentuk karakter kepemimpinan yang merakyat, terbuka, serta…

Politik

KPK Tangkap 12 Pegawai Ditjen Bea Cukai Dalam OTT di Jakarta

KPK melakukan operasi tangkap tangan di Jakarta yang berujung pada penangkapan 12 pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai. Operasi ini berlangsung secara tertutup setelah lembaga antirasuah menerima informasi terkait dugaan praktik suap dalam pengurusan dokumen kepabeanan. Tim penyelidik KPK melakukan pemantauan intensif terhadap aktivitas para terduga pelaku selama beberapa hari sebelum…

Politik

Komisi A DPRD Surabaya Imbau Warga Waspada Virus Nipah

Komisi A DPRD Surabaya lagi-lagi mengingatkan warga supaya lebih waspada terkait potensi penyebaran virus Nipah. Peringatan ini muncul setelah beredarnya kabar mengenai peningkatan kasus di beberapa wilayah Asia. Walau belum ada laporan resmi terkait temuan kasus di Surabaya, langkah antisipasi tetap dianggap penting supaya masyarakat lebih siap menghadapi kemungkinan terburuk.…

Politik

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

KPK melakukan penggeledahan terhadap kantor Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar sebagai bagian dari proses penyidikan perkara dugaan korupsi. Penggeledahan tersebut dilakukan guna mengumpulkan bukti tambahan terkait proyek pengadaan barang pada lingkungan lembaga legislatif. Langkah penyidik ini menarik perhatian publik karena menyasar salah satu pejabat tinggi di parlemen. Kegiatan penggeledahan…

Politik

MA Menilai Perbuatan Luthfi Hasan Merupakan Korupsi Politik

Mahkamah Agung menegaskan bahwa perbuatan Luthfi Hasan Ishaaq dalam perkara suap impor daging sapi merupakan bentuk korupsi politik. Penilaian tersebut disampaikan dalam putusan kasasi yang menolak permohonan terdakwa dan menguatkan vonis pengadilan sebelumnya. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa tindakan Luthfi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mencederai nilai-nilai…

Politik

PPATK Bongkar Dugaan Dana Tambang Emas Ilegal Rp 992 T

Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap dugaan aliran dana hasil aktivitas tambang emas ilegal dengan nilai mencapai Rp 992 triliun. Temuan ini menjadi sorotan publik lantaran jumlah transaksi yang terdeteksi tergolong sangat besar. Hasil analisis PPATK menunjukkan adanya perputaran uang mencurigakan melalui berbagai rekening yang terhubung dengan jaringan…

Politik

Cegah Praktik Korupsi di Pilkada, KPK Usul Dana Politik Dikelola Negara

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memunculkan usulan agar biaya politik dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) ditanggung oleh negara. Usulan ini muncul sebagai upaya untuk menekan praktik korupsi yang kerap terjadi selama proses Pilkada, terutama terkait penggunaan dana pribadi atau sumbangan dari pihak tertentu. Dalam berbagai kesempatan, Ketua KPK menekankan bahwa…