Bivitri Susanti Anggap Pemerintah Tergesa-Gesa Mengesahan KUHAP Baru
Hukum tata negara Bivitri Susanti yang menyoroti proses pengesahan Kitab Undang‑Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru di Indonesia. Bivitri menilai pemerintah dan DPR melakukan legislasi secara terburu-buru tanpa kajian mendalam. Sehingga berpotensi menimbulkan masalah dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi warga negara. Ia juga menekankan kekhawatiran terkait perluasan kewenangan…