Politik

Pasal Penghinaan Lembaga Negara Berlaku 2026, DPR Dihina, Apa Kata Yusril?

Pasal penghinaan lembaga negara mulai berlaku 2026, DPR menghadapi potensi hinaan, Yusril segera memberikan penjelasan resmi. Pasal penghinaan lembaga negara dalam KUHP baru, efektif 2 Januari 2026, menjadi sorotan publik. Banyak pihak mempertanyakan batas kritik dan penghinaan serta mekanisme pelaporan delik aduan. Menko Kumham Ad Interim Yusril Ihza Mahendra memberikan…

Politik

DPR Dan Pemerintah Fokus Bahas RUU Penyesuaian Pidana Sembilan Pasal

DPR dan Pemerintah memulai pembahasan RUU Penyesuaian Pidana yang terdiri dari sembilan pasal untuk menyesuaikan aturan hukum. Lanskap hukum pidana Indonesia sedang mengalami perubahan signifikan melalui pembahasan RUU Penyesuaian Pidana oleh DPR dan Kementerian Hukum, yang bertujuan menyelaraskan regulasi dengan KUHP baru untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih modern…