Politik

KPK Ungkap Dana Non-Budgeter Rp200 M Mengalir ke RK

KPK kembali membuka babak baru dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB yang menyeret nama mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK). Pada Rabu, 17 Desember 2025, juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa penyidik menemukan indikasi adanya dana non‑budgeter sebesar sekitar Rp 200 miliar yang bersumber dari…

Politik

Kasus Kuota Haji Terkuak, KPK Periksa Eks Menag Yaqut

KPK memeriksa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk mendalami besaran kerugian negara kasus kuota haji. ​Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan keseriusannya dengan memanggil dan memeriksa mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, sebagai saksi kunci.​ Pemeriksaan ini bukan sekadar formalitas, melainkan upaya mendalam untuk menguak detail kerugian negara yang…

Politik

KPK Panggil Ridwan Kamil di Kasus Rugikan Negara Rp 222 Miliar

KPK secara resmi memanggil Ridwan Kamil untuk diperiksa sehubungan dengan dugaan korupsi dalam proyek pengadaan iklan di Bank BJB periode 2021–2023. Pemanggilan ini terkait dengan dugaan kerugian negara yang mencapai sekitar Rp 222 miliar. Berita ini sontak menjadi sorotan publik, mengingat posisi dan reputasi Ridwan Kamil sebagai mantan pejabat publik. Mari…

Politik

KPK Buru Dugaan Korupsi Kuota Haji 2023-2024 Sampai ke Tanah Suci

KPK menegaskan komitmennya mengejar keadilan dengan memburu dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 hingga Tanah Suci. KPK kembali menunjukkan taringnya dengan misi ke Arab Saudi untuk mengusut dugaan korupsi kuota dan penyelenggaraan haji 2023-2024. Kasus ini berpotensi merugikan negara hingga Rp 1 triliun dan diharapkan mengungkap praktik kotor dalam pengelolaan ibadah…

Politik

KPK Siapkan Kedeputian Intelijen Untuk Perkuat Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyiapkan pembentukan Kedeputian Intelijen sebagai langkah strategis. Kedeputian ini akan fokus pada pengumpulan dan analisis informasi, pemetaan risiko korupsi, serta sinergi dengan aparat penegak hukum lainnya. Dengan pembentukan unit intelijen khusus, KPK berharap respons terhadap indikasi korupsi menjadi lebih cepat. Simak beragam informasi menarik lainnya…

Politik

KPK Beri Sinyal Panggil Luhut Dalam Kasus Kereta Cepat Whoosh

Proyek Kereta Cepat Whoosh Jakarta-Bandung, yang digadang-gadang sebagai simbol kemajuan, kini diselimuti awan gelap dugaan korupsi.​ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengendus adanya indikasi penggelembungan anggaran dan praktik-praktik tidak wajar. Publik menantikan transparansi dan akuntabilitas dari mega proyek yang menelan triliunan rupiah ini. Dibawah ini Anda bisa melihat berbagai informasi…

Politik

Penyelidikan Kasus Whoosh KPK Tetap Tertutup Soal Detail

KPK terus menyelidiki kasus terkait platform digital Whoosh, namun tetap menutup rapat informasi detail penyelidikan. Lembaga antirasuah fokus memeriksa aliran dana, transaksi internal, dan pihak terkait, termasuk manajemen perusahaan serta investor. Penyelidikan ini bertujuan memastikan tidak ada penyalahgunaan dana atau praktik merugikan publik. Dibawah ini Anda bisa melihat berbagai informasi…

Politik

Mahfud MD Soroti KPK: Dugaan Mark Up Whoosh, Kenapa Harus Tunggu Laporan?

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, melontarkan kritik keras terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kritik ini terkait permintaan KPK agar dirinya membuat laporan resmi mengenai dugaan mark up dalam proyek kereta cepat Whoosh. Mahfud berpendapat bahwa KPK seharusnya bisa langsung melakukan penyelidikan tanpa perlu…