Komisi III DPR tengah menjadi sorotan setelah serangkaian RDPU, dengan dugaan intervensi hukum besar menimbulkan kekhawatiran publik. Komisi III DPR RI tengah disorot setelah deretan RDPU sejumlah kasus hukum. Publik mempertanyakan apakah RDPU masih dalam koridor pengawasan DPR atau justru menjadi intervensi ke proses hukum. Di tengah menurunnya kepercayaan publik,…
Ahmad Sahroni kembali aktif di DPR dan mengejutkan publik dengan menolak gaji, memicu spekulasi agenda rahasia di baliknya. Kembalinya Ahmad Sahroni ke parlemen sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI membawa kejutan. Politisi Partai NasDem ini menolak gaji yang seharusnya diterimanya, menarik perhatian publik dan memunculkan spekulasi tentang motivasi atau…
Komisi III DPR RI memanggil Kapolres Sleman terkait kasus jambret yang sempat menimbulkan keresahan masyarakat di wilayah tersebut. Panggilan ini dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap kinerja aparat penegak hukum. Tujuan utama adalah memastikan proses penyidikan berjalan transparan, cepat, serta sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dalam kesempatan ini,…
Rusdi Masse resmi ditunjuk sebagai pengganti Sahroni di Komisi III DPR, menyusul mundurnya Sahroni dari kursi tersebut keputusan. Partai dan DPR menegaskan bahwa pengangkatan ini berjalan sesuai mekanisme resmi, sementara publik menaruh perhatian pada kemampuan Rusdi Masse menghadapi tantangan legislasi dan agenda strategis di Komisi III DPR secara profesional dan…
Mahkamah Konstitusi (MK) mendorong revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi agar aturan tersebut lebih efektif menangani kasus korupsi. Komisi III DPR merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mendorong DPR dan pemerintah untuk mengkaji serta merumuskan ulang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Simak beragam informasi…
Komisi III DPR RI telah resmi membentuk Panitia Kerja APHÂ untuk mempercepat transformasi kelembagaan di Polri, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung. Keputusan ini diambil setelah rapat kerja bersama perwakilan ketiga institusi di kompleks Parlemen, Senayan, yang menunjukkan bahwa DPR memandang reformasi penegakan hukum sebagai agenda mendesak. Mari kita ulas lebih dalam…
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa hak beribadah merupakan hak konstitusional yang wajib dijamin negara, termasuk dalam kawasan perumahan. Kasus di Bekasi yang membatasi akses warga ke mushola menjadi sorotan, menekankan pentingnya perlindungan hak beribadah tanpa diskriminasi. DPR mendorong pengembang dan pemerintah daerah bersikap inklusif. Dibawah ini Anda bisa melihat…
