Kebijakan WFH untuk efisiensi BBM menuai sorotan, DPR menilai langkah ini perlu perhitungan matang agar tidak menimbulkan kontraproduktif. Wacana penerapan work from home (WFH) sebagai langkah efisiensi bahan bakar minyak (BBM) kembali menjadi perbincangan hangat. Sejumlah pihak menilai kebijakan ini dapat mengurangi mobilitas dan konsumsi BBM secara signifikan. Namun, anggota…
Desakan muncul dari DPR agar Komisi Pemberantasan Korupsi transparan menjelaskan polemik perubahan status penahanan Yaqut Cholil Qoumas. Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi menjelaskan proses pengalihan penahanan tersangka korupsi kuota haji, Yaqut Cholil Qoumas. Polemik muncul setelah statusnya sempat menjadi tahanan rumah lalu kembali ke rutan,…
DPR memberikan klarifikasi terkait program efisiensi BBM yang dijalankan Kemenhan dan TNI, menegaskan bahwa langkah hemat energi. Anggota DPR menyebut efisiensi anggaran justru bisa meningkatkan kualitas operasi, modernisasi alutsista, dan kesejahteraan prajurit. Program ini juga didukung dengan transparansi penggunaan BBM serta optimalisasi operasional TNI. Simak dan ikutin terus informasi terbaru…
DPR RI melalui Baleg tengah melakukan kajian mendalam atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hak keuangan pejabat negara. Langkah ini memicu sorotan politik nasional karena berdampak pada mekanisme tunjangan, pensiun, dan hak administratif pejabat. DPR menegaskan akan menghormati putusan MK sambil menyiapkan revisi aturan yang proporsional dan adil. Berikut ini, Politik…
Gaji menteri dan anggota DPR dikabarkan dipotong akibat konflik Timur Tengah, memicu reaksi keras Partai Demokrat dan mengejutkan publik luas. Konflik yang berkecamuk di Timur Tengah telah menimbulkan gelombang reaksi dan usulan kebijakan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Salah satu wacana yang mengemuka adalah pemotongan gaji para menteri dan anggota…
DPR mengejutkan publik dengan menerima Surpres RUU PSK dan Ketahanan Siber, memicu kemarahan netizen serta perdebatan sengit online. DPR kembali menjadi sorotan setelah menerima tiga Surpres pada Rapat Paripurna ke-16, Kamis (12/3). Dua di antaranya menarik perhatian, terkait RUU Perlindungan Saksi dan Korban (PSK) serta RUU Keamanan dan Ketahanan Siber.…
Pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menegaskan bahwa pemilu di Indonesia bersifat open legal policy, sehingga DPR RI. Menurut Mahfud, baik sistem proporsional terbuka maupun tertutup sah secara hukum dan bisa kembali dibahas. Pernyataan ini memicu perbincangan hangat di parlemen dan masyarakat, sekaligus menegaskan fleksibilitas politik DPR dalam menyesuaikan pemilu…
DPR RI menggelar sosialisasi KUHP dan KUHAP baru secara masif, dengan Kapolres sebagai fokus utama peserta. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Komisi III akan menggelar sosialisasi implementasi KUHP dan KUHAP baru. Langkah ini memastikan pemahaman aparat penegak hukum, khususnya Kapolres di seluruh Indonesia, agar interpretasi dan penerapan…
Vonis bebas Delpedro Marhaen mengejutkan DPR RI dan Polri, memicu perdebatan tentang kebebasan berpendapat dan penegakan hukum. I Nyoman Parta mengingatkan polisi agar bijak menghadapi unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat sipil. Pernyataan ini menyusul vonis bebas aktivis Delpedro Marhaen dan rekannya dari dakwaan penghasutan PN Jakarta Pusat. Putusan ini menegaskan…
Harga BBM naik memicu kekhawatiran masyarakat dan DPR mendorong pemerintah mengambil langkah konkret, untuk menekan gejolak di sektor energi. Masyarakat Indonesia kembali merasakan tekanan akibat kenaikan harga BBM. Lonjakan harga ini langsung memengaruhi biaya transportasi, kebutuhan pokok, hingga sektor industri. DPR menilai pemerintah harus segera bertindak dan menghadirkan solusi nyata…
