Mendikdasmen baru-baru ini mengungkap fakta yang mengejutkan mengenai latar belakang pendidikan sebagian anggota DPR. Berdasarkan data yang diperoleh dari lembaga terkait, sejumlah anggota legislatif memiliki ijazah setara Paket C. Pernyataan ini menimbulkan perbincangan luas karena mengaitkan kualitas pendidikan politikus dengan kemampuan legislasi. Pernyataan Mendikdasmen disampaikan dalam konferensi pers yang membahas…
DPR mengingatkan Danantara agar pengelolaan Kampung Haji dilakukan secara transparan dan akuntabel penekanan ini bertujuan menjaga kepercayaan. Dengan transparansi dan pengawasan yang baik, program Kampung Haji diharapkan memberikan manfaat maksimal bagi calon jamaah haji dan masyarakat sekitar, meningkatkan kualitas hidup, pemberdayaan warga, serta membangun kepercayaan publi. Simak beragam informasi menarik…
Skandal RUU KUHAP terungkap, menunjukkan partisipasi publik seringkali hanya formalitas, bukan benar-benar memengaruhi keputusan legislatif. Proses pembahasan RUU KUHAP di DPR kembali jadi sorotan. Alih-alih transparan dan partisipatif, pembahasan diwarnai dugaan manipulasi dan “catut nama” masyarakat sipil. Kisah ini menyoroti pasal kontroversial sekaligus integritas legislasi, memunculkan pertanyaan mendasar, untuk siapa…
Polemik ijazah Hakim MK Arsul Sani mencuat, mendorong DPR dan MKD bertindak menyelidiki dugaan tersebut segera secara. Perpolitikan Indonesia kembali ramai oleh laporan dugaan ijazah palsu yang melibatkan hakim MK Arsul Sani. Aliansi Masyarakat Pemantau Konstitusi (AMPK) melaporkan dugaan tersebut ke MKD DPR, memicu respons pimpinan DPR untuk menelusurinya. Kasus…
DPR menegaskan bahwa Polri tetap menjadi penyidik utama dalam RKUHAP, membantah isu penghapusan frasa penting ini pasal 6 RKUHAP. Anggota DPR Habib menjelaskan bahwa proses pembahasan dilakukan transparan dan tetap menghormati putusan Mahkamah Konstitusi. RKUHAP yang final siap dibawa ke rapat paripurna, memperkuat sistem peradilan pidana Indonesia tanpa mengubah posisi…
DPR dan Pemerintah sepakat meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan agar penyakit kronis dikategorikan sebagai disabilitas. Menurut mereka, klasifikasi disabilitas sudah diatur jelas dalam Undang-Undang, dan memasukkan penyakit kronis bisa menimbulkan ketidakpastian hukum. Pemerintah menekankan perlindungan bagi penderita penyakit kronis tetap diperlukan, namun statusnya berbeda dari penyandang disabilitas. Dibawah ini…
Pada masa reses Oktober 2025, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menegaskan bahwa tidak ada kenaikan dana reses anggota DPR. Isu yang beredar menyebutkan bahwa dana reses meningkat dari Rp702 juta menjadi Rp765 juta. Namun, Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, memastikan bahwa informasi tersebut tidak benar. Menurutnya, dana reses…
DPR hari ini menyoroti beban berat yang ditanggung oleh SPPG dalam pengamanan distribusi 3.000 porsi Makanan Bergizi Gratis (MBG). DPR menilai beban tersebut terlalu besar dan berpotensi mengganggu efektivitas tugas pengamanan, sehingga mendorong evaluasi dan solusi agar tugas SPPG dapat berjalan optimal. Dibawah ini anda bisa melihat berbagai informasi menarik…
Komnas HAM secara tegas meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memperpanjang masa pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Permintaan ini dilontarkan untuk memberikan ruang yang lebih luas dalam mengkaji secara mendalam berbagai poin penting dalam RKUHAP agar tidak berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam proses penegakan…
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) minta agar pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dilakukan secara profesional guna meningkatkan kinerja dan daya saingnya. DPR mendukung pembentukan badan pengelola investasi seperti Danantara yang bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui konsolidasi dan pengelolaan yang lebih fleksibel. Dengan UU BUMN terbaru, tata kelola BUMN diharapkan menjadi…
