DPR akhirnya menanggapi desakan agar Indonesia keluar dari BoP, menekankan pentingnya peran strategis negara di forum internasional. Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru-baru ini mendesak Indonesia keluar dari Board of Peace (BoP) menyusul insiden pembombardiran Iran oleh Israel dan Amerika Serikat (AS). Desakan ini memicu berbagai tanggapan, termasuk dari Wakil Ketua…
Seskab menegaskan penggunaan anggaran pendidikan telah mendapat persetujuan DPR termasuk PDIP, pemerintah memastikan berjalan sesuai aturan. Pemerintah melalui Pramono Anung selaku Sekretaris Kabinet atau Seskab menegaskan bahwa penggunaan anggaran pendidikan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ia menyebut seluruh fraksi, termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), ikut…
Drama politik memanas ketika DPR menguji batas-batas MKMK, memicu kontroversi besar dan menguji etika bernegara secara serius. Dalam negara hukum yang demokratis, pembatasan kekuasaan tidak hanya mengandalkan norma tertulis, tetapi juga etika institusional yang krusial. Prinsip pemisahan kekuasaan, atau separation of powers, dirancang bukan untuk menciptakan sekat beku antarlembaga. Sebaliknya,…
DPR dorong pemerintah segera menangani sengketa lahan bendungan di Gowa untuk lindungi hak warga dan mencegah konflik berkepanjangan. Sengketa lahan bendungan di Gowa memicu perhatian DPR. Tetap simak di Politik Ciki, Mereka mendesak pemerintah segera turun tangan agar hak warga terlindungi dan konflik tak meluas. DPR Dorong Pemerintah Perhatikan Nasib…
Mendikdasmen baru-baru ini mengungkap fakta yang mengejutkan mengenai latar belakang pendidikan sebagian anggota DPR. Berdasarkan data yang diperoleh dari lembaga terkait, sejumlah anggota legislatif memiliki ijazah setara Paket C. Pernyataan ini menimbulkan perbincangan luas karena mengaitkan kualitas pendidikan politikus dengan kemampuan legislasi. Pernyataan Mendikdasmen disampaikan dalam konferensi pers yang membahas…
DPR mengingatkan Danantara agar pengelolaan Kampung Haji dilakukan secara transparan dan akuntabel penekanan ini bertujuan menjaga kepercayaan. Dengan transparansi dan pengawasan yang baik, program Kampung Haji diharapkan memberikan manfaat maksimal bagi calon jamaah haji dan masyarakat sekitar, meningkatkan kualitas hidup, pemberdayaan warga, serta membangun kepercayaan publi. Simak beragam informasi menarik…
Skandal RUU KUHAP terungkap, menunjukkan partisipasi publik seringkali hanya formalitas, bukan benar-benar memengaruhi keputusan legislatif. Proses pembahasan RUU KUHAP di DPR kembali jadi sorotan. Alih-alih transparan dan partisipatif, pembahasan diwarnai dugaan manipulasi dan “catut nama” masyarakat sipil. Kisah ini menyoroti pasal kontroversial sekaligus integritas legislasi, memunculkan pertanyaan mendasar, untuk siapa…
Polemik ijazah Hakim MK Arsul Sani mencuat, mendorong DPR dan MKD bertindak menyelidiki dugaan tersebut segera secara. Perpolitikan Indonesia kembali ramai oleh laporan dugaan ijazah palsu yang melibatkan hakim MK Arsul Sani. Aliansi Masyarakat Pemantau Konstitusi (AMPK) melaporkan dugaan tersebut ke MKD DPR, memicu respons pimpinan DPR untuk menelusurinya. Kasus…
DPR menegaskan bahwa Polri tetap menjadi penyidik utama dalam RKUHAP, membantah isu penghapusan frasa penting ini pasal 6 RKUHAP. Anggota DPR Habib menjelaskan bahwa proses pembahasan dilakukan transparan dan tetap menghormati putusan Mahkamah Konstitusi. RKUHAP yang final siap dibawa ke rapat paripurna, memperkuat sistem peradilan pidana Indonesia tanpa mengubah posisi…
DPR dan Pemerintah sepakat meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan agar penyakit kronis dikategorikan sebagai disabilitas. Menurut mereka, klasifikasi disabilitas sudah diatur jelas dalam Undang-Undang, dan memasukkan penyakit kronis bisa menimbulkan ketidakpastian hukum. Pemerintah menekankan perlindungan bagi penderita penyakit kronis tetap diperlukan, namun statusnya berbeda dari penyandang disabilitas. Dibawah ini…
