Program MBG disorot publik setelah 1.512 SPPG di Jawa tiba-tiba disetop, menimbulkan pertanyaan soal penyebabnya.
Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 1.512 SPPG di Pulau Jawa. Keputusan ini mendapat tanggapan Komisi IX DPR, yang menilai sebagai wujud keseriusan BGN membenahi tata kelola program MBG. Penghentian ini didasari temuan ketidaksesuaian standar operasional.
Simak beragam informasi menarik lainnya tentang politik di Indonesia yang terbaru dan terviral cuman hanya ada di seputaran Politik Ciki.
Komisi IX DPR Apresiasi Ketegasan BGN
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, mengapresiasi ketegasan BGN menindak SPPG yang tidak memenuhi standar. Langkah ini menunjukkan komitmen BGN memperbaiki tata kelola MBG untuk menjamin kesehatan, sanitasi, dan keamanan makanan, agar program MBG terus memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.
Yahya menekankan pentingnya perbaikan kualitas tata kelola MBG. Ia berharap, selama penghentian sementara, BGN memberi kesempatan SPPG berbenah diri, termasuk melengkapi dokumen dan membuat pakta integritas untuk memenuhi standar kesehatan, sanitasi, dan keamanan makanan.
Lebih lanjut, Yahya menyoroti kendala pengurusan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Ia meminta Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak mempersulit prosedur. BGN diminta berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar proses ini lebih mudah, mengingat banyak keluhan dapur SPPG yang kesulitan mengurus SLHS.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026! Nonton Semua Pertandingan Tanpa Batas, lewat LIVE STREAMING GRATIS di Aplikasi Shotsgoal. Ayo Download Sekarang!
Alasan Penghentian Operasional SPPG
Penghentian sementara operasional 1.512 SPPG ini didasari oleh beberapa faktor krusial yang tidak terpenuhi. Salah satu penyebab utama adalah belum adanya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sertifikat ini merupakan indikator penting dalam memastikan standar kebersihan dan keamanan pangan di fasilitas pelayanan gizi, sehingga ketiadaannya menjadi masalah serius.
Selain masalah SLHS, permasalahan pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) juga menjadi alasan utama penghentian ini. IPAL yang tidak berfungsi optimal dapat mencemari lingkungan dan mengancam kesehatan masyarakat. Faktor lain yang penting adalah ketiadaan mess, yang menandakan kurangnya fasilitas penunjang layak untuk operasional SPPG.
Albertus Dony Dewantoro, Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN, menjelaskan bahwa langkah ini tindak lanjut evaluasi menyeluruh. Evaluasi mencakup pemenuhan standar operasional serta sarana-prasarana di sejumlah SPPG. Tujuannya menata layanan program MBG agar seluruh fasilitas memenuhi standar kesehatan, sanitasi, dan tata kelola.
Baca Juga: Prabowo Marah ke Pejabat, Stop Laporan Palsu atau Kena Tegur Keras
Sebaran SPPG Yang Dihentikan di Jawa
Sebanyak 1.512 SPPG yang dihentikan sementara operasionalnya tersebar di berbagai provinsi di wilayah II Pulau Jawa. Jumlah ini menunjukkan skala pengawasan yang dilakukan oleh BGN. Jakarta, sebagai ibukota, memiliki 50 unit SPPG yang dihentikan sementara, menandakan bahwa masalah ini tidak hanya terjadi di daerah terpencil.
Provinsi Banten mencatat 62 unit SPPG yang operasionalnya dihentikan. Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi dengan jumlah SPPG terbanyak yang dihentikan sementara, yaitu 350 unit. Angka ini menunjukkan adanya tantangan signifikan dalam pemenuhan standar di wilayah padat penduduk tersebut.
Sementara itu, Jawa Tengah (Jateng) memiliki 54 unit SPPG yang dihentikan, diikuti oleh Jawa Timur (Jatim) dengan 788 unit. Di Yogyakarta mencatat 208 unit SPPG yang operasionalnya dihentikan sementara. Sebaran ini mengindikasikan bahwa masalah ketidaksesuaian standar terjadi secara merata di seluruh Pulau Jawa.
Upaya Perbaikan Dan Koordinasi
BGN diharapkan memberikan kesempatan kepada SPPG yang bersangkutan untuk melakukan perbaikan. Masa penghentian sementara ini harus dimanfaatkan untuk melengkapi dokumen yang diperlukan dan meningkatkan kualitas tata kelola pengelolaan MBG. Kesiapan SPPG untuk berbenah dapat dibuktikan dengan pakta integritas.
Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki peran penting dalam mempermudah prosedur pengurusan SLHS. Kerjasama dengan BGN sangat diperlukan untuk menyederhanakan birokrasi dan mempersingkat waktu yang dibutuhkan. Hal ini krusial agar SPPG dapat segera memenuhi standar dan melanjutkan operasionalnya.
Koordinasi antara BGN dan pemerintah daerah menjadi kunci sukses dalam upaya perbaikan ini. Dengan kolaborasi yang baik, hambatan-hambatan dalam pemenuhan standar dapat diatasi secara efektif. Tujuannya adalah memastikan program MBG dapat berjalan lancar dan memberikan gizi terbaik bagi masyarakat.
Pantau selalu berita politik terkini yang akurat, terpercaya, dan mendalam, eksklusif hanya di Politik Ciki agar Anda tidak ketinggalan setiap perkembangan penting lainnya.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Utama dari news.detik.com
- Gambar Kedua dari harianbhirawa.co.id
