Presiden Prabowo menegaskan bahwa bupati yang meninggalkan tugas saat krisis akan mendapatkan sanksi tegas segera.
Presiden Prabowo Subianto menegur keras bupati yang dinilai tidak siap menghadapi krisis di daerahnya. Pernyataan ini muncul di tengah sorotan terhadap Bupati Aceh Selatan, Mirwan, yang pergi umrah tanpa izin saat wilayahnya dilanda banjir. Ketegasan Presiden menjadi sinyal bagi seluruh kepala daerah untuk mengutamakan kepentingan rakyat.
Simak beragam informasi menarik lainnya tentang politik di Indonesia yang terbaru dan terviral cuman hanya ada di seputaran Politik Ciki.
Peringatan Keras di Tengah Kunjungan Kerja
Presiden Prabowo Subianto, dalam kunjungannya ke Banda Aceh, Minggu (7/12/2025), menyampaikan apresiasi atas kehadiran para kepala daerah. Namun, apresiasi tersebut dibarengi dengan peringatan serius. Beliau menegaskan bahwa posisi bupati dipilih untuk menghadapi situasi sulit, terutama ketika bencana alam melanda daerah.
Dalam rapat penanganan bencana tersebut, Prabowo secara tegas menyatakan bahwa bupati memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi garda terdepan. Mereka adalah figur yang diharapkan selalu ada di tengah masyarakat saat terjadi musibah. Pesan ini menggarisbawahi esensi kepemimpinan yang berintegritas dan responsif.
Prabowo melanjutkan dengan sindiran pedas kepada kepala daerah yang tidak siap bekerja dalam kondisi darurat. Beliau menekankan bahwa tindakan meninggalkan daerah saat krisis adalah hal yang tidak dapat ditoleransi. Hal ini menciptakan standar baru bagi kinerja para pemimpin daerah.
Desakan Tindakan Tegas Kepada Mendagri
Menyikapi fenomena ini, Presiden Prabowo secara langsung meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk menindak tegas bupati yang meninggalkan wilayahnya di tengah bencana. Permintaan ini menunjukkan keseriusan pemerintah pusat dalam menegakkan disiplin dan akuntabilitas.
Ketika Prabowo mengutarakan, “Kalau ada yang mau lari, lari saja enggak apa-apa… hehe. Copot. Mendagri bisa ya diproses ini?”, Mendagri Tito Karnavian langsung menjawab dengan lugas, “Bisa, Pak.” Dialog ini memperlihatkan keselarasan antara Presiden dan Mendagri dalam mengambil tindakan.
Desakan ini tidak hanya berlaku untuk kasus Bupati Aceh Selatan. Ini adalah pesan universal bagi semua kepala daerah untuk senantiasa berada di posisinya, terutama dalam situasi genting. Kehadiran pemimpin di tengah krisis adalah bentuk nyata dari pelayanan publik yang prima.
Baca Juga: Gubernur Aceh Meledak, BNPB Punya Boat Tapi Tak Digunakan Saat Banjir
Paralelisme Dengan Konsep Desersi Militer
Prabowo lantas membuat perbandingan tindakan bupati yang meninggalkan tugasnya dengan konsep desersi dalam dunia militer. Dalam terminologi militer, desersi adalah tindakan meninggalkan tugas atau pos tanpa izin dalam kondisi bahaya atau genting, yang merupakan pelanggaran berat.
“Itu kalau tentara namanya desersi. Dalam keadaan bahaya, meninggalkan anak buah, waduh… itu enggak bisa,” tegas Prabowo. Analogi ini sangat kuat, menyoroti betapa seriusnya pelanggaran tanggung jawab seorang pemimpin daerah. Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab sipil sama pentingnya dengan militer.
Beliau juga secara implisit menyinggung latar belakang politik tanpa menyebut partai, “Saya enggak mau tanya partai mana. Sudah kau pecat?” Pertanyaan retoris ini mengindikasikan bahwa tindakan indisipliner seperti ini harus ditindak tanpa pandang bulu, regardless afiliasi politik.
Dukungan Penuh Bagi Pemimpin Berintegritas
Meskipun melayangkan teguran keras, Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa pemerintah pusat akan terus memberikan dukungan penuh. Dukungan ini ditujukan kepada para bupati yang bekerja keras di garis depan dan menunjukkan dedikasi dalam melayani rakyatnya.
“Baik Mendagri, terima kasih. Saya lihat bupati pada senyum semua itu? Pokoknya kita dukung terus,” kata Presiden. Pernyataan ini menyeimbangkan antara ketegasan dan motivasi, menunjukkan bahwa sanksi adalah upaya untuk memperbaiki, bukan semata-mata menghukum.
Kasus Bupati Aceh Selatan, Mirwan, yang pergi umrah tanpa izin saat bencana melanda, menjadi contoh nyata. Setiap kepala daerah diwajibkan untuk meminta izin saat bepergian ke luar negeri. Ini adalah prosedur standar yang harus dipatuhi demi menjaga integritas dan akuntabilitas.
Pantau selalu berita politik terkini yang akurat, terpercaya, dan mendalam, eksklusif hanya di Politik Ciki agar Anda tidak ketinggalan setiap perkembangan penting lainnya.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Utama dari nasional.kompas.com
- Gambar Kedua dari politikciki.com
