Direktur IPR Iwan Setiawan menilai Presiden Prabowo menunjukkan komitmen kuat memperkuat penegakan hukum tahun pertama pemerintahannya.
Menurutnya, langkah ini bukan sekadar simbolis, tetapi menjadi fondasi untuk membangun sistem hukum Indonesia yang lebih modern dan adil.
Berikut ini Politik Ciki akan memberikan informasi menarik tentang langkah Presiden Prabowo dalam memperkuat penegakan hukum pada tahun pertama pemerintahannya.
Pengembalian Uang Negara Sebesar Rp13,2 Triliun
Salah satu tonggak penting penegakan hukum di era Prabowo adalah pengembalian uang negara sebesar Rp13,2 triliun. Uang tersebut berasal dari perkara tindak pidana korupsi terkait ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya yang sempat mengguncang publik pada 2022.
Iwan menjelaskan, proses hukum kasus ini berlangsung panjang dan kompleks hingga akhirnya tuntas di tangan Presiden Prabowo. “Eksekusi pengembalian uang negara ini bukan hanya pencapaian hukum, tetapi juga bukti konsistensi pemerintah dalam menegakkan keadilan ekonomi,” katanya.
Langkah ini memberikan efek psikologis positif bagi masyarakat, karena menegaskan bahwa pemerintah serius melindungi kepentingan rakyat kecil. Di sisi lain, kepastian hukum yang tercipta juga menumbuhkan kepercayaan bagi investor dan pelaku usaha.
Menyentuh Kasus Struktural Besar
Tidak berhenti pada satu kasus, pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo mulai menyentuh perkara besar lain yang bersifat struktural. Salah satunya adalah dugaan korupsi tata kelola di lingkungan kelompok usaha PT Pertamina (Persero) dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp285 triliun.
Menurut Iwan, penanganan kasus seperti ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di era Prabowo tidak hanya fokus pada kasus individual, tetapi juga persoalan sistemik yang selama ini menjadi akar kebocoran ekonomi nasional. “Semangat hukum ini mulai merambah persoalan struktural yang berdampak luas bagi negara,” jelasnya.
Penegakan hukum yang menyasar masalah struktural diyakini dapat menciptakan tata kelola ekonomi yang lebih transparan dan berkeadilan, sekaligus menekan peluang praktik korupsi jangka panjang.
Baca Juga: Inflasi Terkendali, Prabowo Puji Kinerja Jokowi di Sidang Kabinet Perdana!
Dampak Positif Bagi Masyarakat dan Ekonomi
Penegakan hukum yang kuat memiliki dua dampak signifikan. Pertama, dari sisi psikologis, masyarakat mulai merasakan kehadiran pemerintah dalam membela rakyat kecil. Kasus-kasus korupsi yang diselesaikan menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan segelintir pihak.
Kedua, dari sisi ekonomi, kepastian hukum menjadi faktor penting bagi dunia usaha. Investor dan pelaku bisnis merasa lebih aman menjalankan aktivitas ekonomi, karena ada kepastian bahwa praktik ilegal dan korupsi akan ditindak tegas. “Penegakan hukum yang efektif tidak hanya mencegah kejahatan, tetapi juga memperkuat iklim usaha yang sehat,” kata Iwan.
Kehadiran hukum yang konsisten juga mendukung stabilitas makroekonomi, karena mengurangi risiko penyalahgunaan anggaran dan meningkatkan transparansi penggunaan dana publik.
Konsistensi dan Reformasi Sistemik
Meski telah banyak pencapaian, Iwan menekankan bahwa efektivitas penegakan hukum hanya akan maksimal jika dilakukan secara konsisten. “Penindakan tidak cukup, harus diikuti reformasi tata kelola dan perbaikan sistemik,” katanya.
Pemerintah diharapkan memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat sistem pengawasan, memperbaiki proses perizinan, dan mendorong digitalisasi pengawasan. Transparansi data lintas kementerian juga menjadi kunci agar praktik korupsi tidak menemukan celah baru.
Iwan menambahkan, dengan langkah-langkah tersebut, penegakan hukum tidak hanya menjadi alat untuk menindak pelanggar, tetapi juga menjadi fondasi bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan tata kelola negara yang lebih baik.
Simak dan ikut terus perkembangan politik terkini dengan informasi akurat dan tentunya terpercaya hanya di Politik Ciki.
