Prabowo meminta Mendagri menindak Bupati Aceh Selatan yang dianggap meninggalkan tugas tanpa izin, menyamakan tindakan itu dengan desersi dalam militer sangat tegas.
Pernyataan tegas Prabowo Subianto kembali menyita perhatian publik setelah ia meminta Menteri Dalam Negeri memproses Bupati Aceh Selatan yang dinilai meninggalkan tugas. Dibawah ini Politik Ciki akan memberikan informasi nya secara lengkap dan detail, ayo simak sekarang.
Latar Belakang Kasus yang Menjerat Bupati Aceh Selatan
Mirwan MS Bupati Aceh Selatan diduga pergi menunaikan ibadah umrah pada 2 Desember 2025, tepat saat daerahnya dilanda bencana banjir dan longsor hebat. Saat bencana melanda 11 kecamatan di Aceh Selatan, banyak warga terdampak mengungsi, kehilangan akses, dan membutuhkan bantuan.
Kepergian Mirwan itu dipandang sebagai pengabaian tanggung jawab terutama karena kepala daerah semestinya hadir untuk koordinasi evakuasi, logistik, dan pemulihan pasca-bencana. Kontroversi ini memunculkan reaksi keras dari publik, partainya, dan pejabat pusat termasuk dorongan. Agar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memproses pelanggaran ini sesuai aturan.
Respons Prabowo terhadap Dugaan Pelanggaran Disiplin
Prabowo Subianto mengecam keras tindakan Mirwan MS Bupati Aceh Selatan karena pergi umrah saat wilayahnya dilanda bencana, menyebutnya sebagai bentuk “lari dari tugas”. Prabowo bahkan menyamakan tindakan tersebut dengan “desersi”. Dalam dunia militer yakni meninggalkan anak buah di saat situasi genting sebagai bentuk pelanggaran berat.
Ia kemudian meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk segera memproses dan mempertimbangkan pencopotan jabatan Bupati tersebut. Meski begitu, Prabowo menyatakan dukungan terhadap kepala daerah lain yang tetap bertugas di tengah bencana menegaskan bahwa pejabat dipilih untuk menghadapi kesulitan, bukan menghindar.
Baca Juga: Hasto Kristiyanto Ungkap Alasan Tolak Jabatan Menteri, Fokus Perkuat PDIP
Mekanisme Penindakan Menurut Aturan Kemendagri
Kemendagri bisa mengusulkan pemberhentian seorang kepala daerah (misalnya bupati/walikota) bila terbukti melanggar sumpah/janji jabatan, melanggar tugas secara serius, atau absen dari tugas tanpa izin. Seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Namun keputusan pencopotan permanen tidak bisa diambil sepihak oleh Kemendagri untuk benar-benar mencopot bupati, wakil, atau kepala daerah. Tetap diperlukan persetujuan dan proses dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai mekanisme impeachment.
Implikasi Politik dan Hukum bagi Pemerintahan Daerah
Kasus ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap kepemimpinan daerah, terutama ketika kepala daerah dianggap abai terhadap situasi darurat. Secara politik, partai pengusung dapat menghadapi tekanan publik dan harus mempertimbangkan langkah disipliner untuk menjaga citra organisasi.
Dari aspek hukum, kepala daerah berpotensi dikenai sanksi administratif hingga pemberhentian jika terbukti melanggar ketentuan dalam UU Pemerintahan Daerah. Pergantian atau pemberhentian kepala daerah dapat memengaruhi stabilitas pemerintahan daerah, termasuk menghambat program prioritas dan koordinasi penanganan bencana.
Latar Belakang Kasus yang Menjerat Bupati Aceh Selatan
Bupati Aceh Selatan menjadi sorotan setelah diketahui melakukan perjalanan umrah saat daerahnya dilanda banjir dan longsor besar. Ketidakhadirannya di tengah situasi darurat dianggap sebagai pengabaian tanggung jawab kepala daerah dalam memimpin penanganan bencana. Aksi tersebut memicu kritik publik dan pejabat pusat karena dinilai tidak sensitif terhadap kondisi warga. Kontroversi ini kemudian menjadi dasar bagi pemerintah untuk meninjau dugaan pelanggaran disiplin dan etika jabatan.
Prabowo meminta Kemendagri memproses Bupati Aceh Selatan yang pergi umrah saat bencana, menyebut tindakan itu seperti desersi dalam militer. Pantau selalu keajadian terbaru dan terviral berita lainnya yang kami berikan hanya ada di Politik Ciki.
