Survei LSI Denny JA mengungkap mayoritas rakyat menolak wacana Pilkada melalui DPRD, menegaskan dukungan kuat terhadap Pilkada langsung.
Wacana pengembalian sistem Pilkada melalui DPRD kembali mencuat, memicu perdebatan di masyarakat. Isu ini tak hanya menjadi konsumsi elite politik, tetapi juga menarik perhatian publik, yang menyuarakan aspirasi melalui berbagai kanal. Seiring dinamika tersebut, survei terbaru LSI Denny JA merangkum pandangan masyarakat terkait kontroversi ini.
Simak beragam informasi menarik lainnya tentang politik di Indonesia yang terbaru dan terviral cuman hanya ada di seputaran Politik Ciki.
Mayoritas Publik Tolak Pilkada Melalui DPRD
Survei LSI Denny JA menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia menolak wacana Pilkada dipilih oleh DPRD. Hasil ini mencerminkan preferensi publik yang kuat terhadap mekanisme Pilkada langsung yang selama ini berjalan. Penolakan ini menjadi indikator penting dalam perdebatan sistem pemilihan kepala daerah.
Peneliti Senior LSI Denny JA, Ardian Sopa, memaparkan bahwa sebanyak 66,1 persen responden menyatakan “kurang setuju”, “tidak setuju”, atau “tidak setuju sama sekali” terhadap gagasan tersebut. Angka ini secara jelas menunjukkan resistensi yang signifikan dari publik terhadap perubahan sistem pemilihan.
Sebaliknya, hanya 28,6 persen responden yang menyatakan “setuju” atau “sangat setuju” dengan ide Pilkada melalui DPRD. Persentase kecil ini menandakan bahwa dukungan terhadap sistem tersebut masih sangat minim di kalangan masyarakat. Sisanya, 5,3 persen, tidak memberikan jawaban atau tidak tahu.
Hasil Survei LSI Denny JA, Detail Penolakan
Survei ini menanyakan kepada responden pandangan mereka mengenai wacana Pilkada tidak langsung atau dipilih oleh DPRD. Respon mayoritas yang menolak memberikan gambaran jelas tentang aspirasi demokrasi di Indonesia. Publik tampaknya masih meyakini pentingnya hak pilih langsung dalam menentukan pemimpin daerah mereka.
Menurut Ardian Sopa, penolakan ini berasal dari berbagai lapisan masyarakat, menunjukkan bahwa isu ini bukan hanya menjadi perhatian kelompok tertentu. Ini mengindikasikan adanya kesadaran kolektif mengenai pentingnya partisipasi langsung dalam proses demokrasi.
Temuan LSI Denny JA ini menjadi data krusial bagi para pembuat kebijakan dan partai politik. Mengabaikan suara mayoritas publik dalam pengambilan keputusan penting seperti sistem Pilkada berisiko mengikis legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi.
Baca Juga: KPK Tetapkan Yaqut Cholil Qoumas Jadi Tersangka Korupsi Kuota Haji
Konferensi Pers Dan Publikasi Hasil Survei
Hasil survei ini dipaparkan dalam sebuah konferensi pers yang diadakan oleh LSI Denny JA di Jakarta. Acara tersebut dihadiri oleh wartawan dan media massa, yang meliput secara luas temuan-temuan penting ini. Konferensi pers ini menjadi ajang untuk menyebarluaskan informasi kepada khalayak ramai.
Konferensi pers tersebut berlangsung pada Rabu, 7 Januari 2026, dan mendapatkan perhatian media nasional. Laporan ini, yang disampaikan oleh Agus dan dipublikasikan di SinPo.id, memberikan detail mengenai metodologi survei dan analisis hasilnya.
Publikasi hasil survei ini bertujuan untuk memberikan gambaran objektif mengenai pandangan masyarakat. Ini diharapkan dapat memperkaya diskusi publik dan menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan dalam memutuskan arah kebijakan Pilkada ke depan.
Implikasi Terhadap Wacana Pilkada DPRD
Penolakan mayoritas publik ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai kelanjutan wacana Pilkada melalui DPRD. Jika para pembuat kebijakan tetap bersikeras, mereka mungkin akan menghadapi resistensi yang lebih besar dari masyarakat. Demokrasi yang sehat memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari rakyat.
Hasil survei ini menegaskan bahwa kehendak rakyat merupakan elemen fundamental dalam sistem demokrasi. Mengabaikan suara mayoritas dapat menimbulkan konsekuensi serius terhadap stabilitas politik dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.
Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk mempertimbangkan dengan matang hasil survei ini. Diskusi mengenai sistem Pilkada harus berlandaskan pada aspirasi dan kebutuhan masyarakat, demi menjaga integritas dan legitimasi proses demokrasi di Indonesia.
Pantau selalu berita politik terkini yang akurat, terpercaya, dan mendalam, eksklusif hanya di Politik Ciki agar Anda tidak ketinggalan setiap perkembangan penting lainnya.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Utama dari harapanrakyat.com
- Gambar Kedua dari sinpo.id
