Jagat seni dan demokrasi Indonesia dihebohkan laporan hukum terhadap komika Pandji Pragiwaksono akibat materi stand-up ‘Mens Rea’.
Insiden ini memicu kekhawatiran serius di kalangan pegiat seni dan masyarakat luas, mendorong anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana, untuk mendesak pemerintah agar menjamin ruang aman dan melindungi para pekerja seni dari ancaman kriminalisasi. Peristiwa ini bukan sekadar kasus hukum biasa, melainkan cermin dari perjuangan panjang para seniman dalam menyuarakan kebenaran dan menjadi nafas demokrasi di tengah tantangan yang tak henti.
Simak beragam informasi menarik lainnya tentang politik di Indonesia yang terbaru dan terviral cuman hanya ada di seputaran Politik Ciki.
Seni Sebagai Pilar Demokrasi Dan Kritik Sosial
Bonnie Triyana dari Komisi X DPR RI dengan tegas menyatakan bahwa seni, termasuk komedi, memiliki peran yang jauh melampaui sekadar hiburan. Baginya, seni adalah alat kritik yang ampuh dan medium penting untuk menyampaikan suara rakyat yang seringkali terabaikan oleh negara. Laporan terhadap Pandji Pragiwaksono dianggap sebagai ancaman serius yang dapat merusak ekosistem kebudayaan Indonesia.
Dalam pandangannya, jika seniman mulai takut untuk berkarya dan menyuarakan pendapat, maka rakyat akan kehilangan salah satu saluran penting untuk berekspresi. Negara tidak seharusnya membungkam imajinasi atau kreativitas, sebab seni adalah esensi dan nafas dari demokrasi itu sendiri. Kebebasan berekspresi menjadi pondasi utama bagi masyarakat yang sehat dan dinamis.
Sejarah bangsa Indonesia sendiri telah membuktikan bahwa seniman selalu berada di garis depan dalam menyuarakan kebenaran. Dari Teguh Slamet Rahardjo yang berani mengkritik Orde Baru, hingga Butet Kartaredjasa, para seniman ini telah menjadi jembatan penting antara aspirasi masyarakat dengan kekuasaan. Peran mereka tak tergantikan dalam menjaga keseimbangan dan mengawal jalannya demokrasi.
Estafet Kritik Sosial Dari Masa Ke Masa
Era Orde Baru, meskipun dikenal dengan sensor ketat, tidak mampu sepenuhnya membungkam suara-suara kritis dari seniman. Bonnie Triyana mencontohkan sosok Raja Humor Betawi, Benyamin Sueb, yang melalui karakter “wong cilik”-nya, dengan cerdik menyindir keserakahan orang kaya, pejabat korup, hingga sistem yang tidak adil.
Demikian pula, grup lawak legendaris Warkop DKI juga piawai dalam menyelipkan kritik terhadap pejabat atau birokrat yang arogan, korup, dan tidak kompeten. Meskipun sasarannya lebih banyak pada sistem kecil untuk bertahan dari sensor ketat, pesan kritik mereka tetap sampai kepada masyarakat, menunjukkan kepiawaian mereka dalam strategi bertahan di era sulit.
Tradisi kritik sosial melalui komedi ini terus berevolusi dan harus tetap dijaga. Dari lawakan sosial grup Srimulat di era 80-an hingga generasi komika stand-up modern seperti Abdur Arsyad dan Pandji Pragiwaksono, mereka semua adalah penerus estafet yang bertanggung jawab menyalurkan kegelisahan publik. Merekalah garda terdepan dalam menjaga kebebasan berpendapat.
Baca Juga: Pilkada Kontroversial, Survei LSI Denny JA Ungkap Mayoritas Rakyat Tolak Pemilihan Via DPRD!
Ancaman Kriminalisasi Mematikan Kreativitas
Kebebasan berekspresi merupakan alat produksi utama bagi para pekerja seni. Upaya untuk membungkam kritik dengan ancaman hukum hanya akan menciptakan iklim ketakutan yang mencekik dan mematikan kreativitas. Lingkungan yang tidak kondusif bagi seniman akan berdampak buruk pada perkembangan seni dan budaya bangsa.
Bonnie Triyana secara tegas meminta pemerintah untuk tidak melihat pekerja seni dan masyarakat yang kritis sebagai ancaman. Sebaliknya, negara memiliki tanggung jawab besar untuk memelihara dan melindungi ruang ekspresi mereka. Perlindungan ini esensial demi menjaga vitalitas demokrasi dan keberlangsungan seni.
Selain itu, ia juga mengajak masyarakat untuk tidak bereaksi secara berlebihan terhadap kritik dari seniman. Kritik adalah bagian yang sehat dari demokrasi dan merupakan mekanisme kontrol sosial yang penting. Dengan memahami peran ini, masyarakat dapat lebih bijak dalam menyikapi setiap ekspresi seni yang muncul.
Melindungi Ruang Ekspresi Demi Masa Depan Demokrasi
Kasus yang menimpa Pandji Pragiwaksono adalah pengingat betapa rentannya ruang ekspresi di Indonesia. Penting bagi semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun seniman itu sendiri, untuk bersinergi melindungi hak fundamental ini. Tanpa kebebasan berekspresi, demokrasi akan kehilangan salah satu pondasi terpentingnya.
Pemerintah harus memastikan bahwa undang-undang tidak digunakan sebagai alat untuk membungkam suara-suara kritis, melainkan sebagai pelindung hak-hak warga negara. Revisi atau peninjauan ulang pasal-pasal yang multitafsir dan berpotensi kriminalisasi perlu dilakukan untuk menciptakan iklim yang lebih adil dan demokratis.
Masyarakat juga memiliki peran penting untuk mendukung seniman dan karya-karya mereka. Dengan menjadi penonton yang cerdas dan kritis, serta menolak upaya pembungkaman, kita turut berkontribusi dalam menjaga api demokrasi tetap menyala. Mari bersama-sama membangun Indonesia yang lebih berani berekspresi dan menghargai keberagaman pemikiran.
Pantau selalu berita politik terkini yang akurat, terpercaya, dan mendalam, eksklusif hanya di Politik Ciki agar Anda tidak ketinggalan setiap perkembangan penting lainnya.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Utama dari antaranews.com
- Gambar Kedua dari ternate.tribunnews.com
