DPR menajamkan pengawasan 2025 dengan menyoroti pagar laut dan maraknya perundungan, Isu strategis jadi perhatian serius parlemen.
Memasuki tahun 2025, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan komitmennya memperkuat fungsi pengawasan terhadap berbagai persoalan strategis nasional. Dua isu yang kini menjadi sorotan utama adalah keberadaan pagar laut yang menuai polemik serta meningkatnya kasus perundungan di berbagai sektor.
DPR menilai kedua persoalan tersebut berdampak langsung pada kepentingan publik dan membutuhkan pengawasan ketat agar kebijakan pemerintah berjalan efektif dan berpihak pada masyarakat.Simak beragam informasi menarik lainnya yang sedang viral dan terbaru hanya ada di Politik Ciki.
DPR RI Awali 2025 Dengan Tantangan Pengawasan Besar
Tahun 2025 menjadi fase awal yang krusial bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2024–2029 dalam menjalankan tugas secara penuh selama satu tahun anggaran. Momentum ini berlangsung bersamaan dengan kepemimpinan nasional yang baru di bawah Presiden Prabowo Subianto.
Berbagai persoalan sosial dan politik yang mengemuka turut menguji peran DPR sebagai lembaga representasi rakyat dalam menjaga keseimbangan demokrasi. Sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan, DPR RI mengemban tiga fungsi utama, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Di tengah dinamika yang berkembang, fungsi pengawasan menjadi sorotan publik, terutama setelah terjadinya kerusuhan pada Agustus 2025 yang diwarnai sentimen negatif terhadap lembaga legislatif. Peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa kepercayaan publik harus terus dijaga melalui kinerja dan sikap yang bertanggung jawab.
Fungsi Pengawasan Di Tengah Sorotan Publik
Meski menghadapi kritik, DPR RI tetap menunjukkan upaya menjalankan fungsi pengawasan secara internal maupun eksternal. Beberapa anggota bahkan dinonaktifkan dari jabatan tertentu sebagai bentuk penegakan etika kelembagaan.
Langkah tersebut menegaskan bahwa DPR tidak menutup mata terhadap evaluasi internal, sekaligus berupaya menjaga marwah institusi di mata masyarakat. Dengan jumlah anggota mencapai ratusan orang, DPR RI juga menegaskan bahwa sikap dan perilaku individu tidak dapat digeneralisasi sebagai wajah keseluruhan lembaga.
Dalam praktiknya, sejumlah pimpinan dan anggota DPR tetap aktif menyuarakan pandangan kritis terhadap kebijakan pemerintah maupun isu-isu strategis nasional. Kritik tersebut diposisikan sebagai bagian dari mekanisme checks and balances dalam sistem demokrasi.
Baca Juga: Strategi Jitu Kabinet Merah Putih, Kunci Sukses Prioritas Nasional!
Polemik Pagar Laut Dan Peran DPR
Salah satu isu yang menjadi perhatian DPR sepanjang 2025 adalah polemik pagar laut di perairan Teluk Jakarta. Persoalan ini melibatkan banyak pemangku kepentingan lintas sektor, mulai dari kementerian teknis hingga aparat keamanan laut.
Kompleksitas tersebut mendorong DPR, melalui berbagai komisi terkait, untuk melakukan pemanggilan dan meminta penjelasan secara terbuka dari pihak-pihak berwenang. Beberapa anggota DPR bahkan mendorong agar persoalan tersebut ditangani melalui Panitia Khusus guna memperoleh solusi menyeluruh dan transparan.
Ketua DPR RI turut menegaskan pentingnya pengusutan hingga ke akar persoalan. Upaya pembongkaran pagar laut oleh TNI AL kemudian menjadi titik balik penyelesaian konflik, yang disambut positif oleh parlemen sebagai langkah nyata melindungi kepentingan nelayan dan ruang laut nasional.
Maraknya Perundungan Jadi Alarm Pendidikan
Selain isu kelautan, DPR RI juga menaruh perhatian serius terhadap meningkatnya kasus perundungan di lingkungan pendidikan sepanjang 2025. Sejumlah kasus dengan dampak fatal membuka mata publik terhadap lemahnya sistem pencegahan dan pengawasan di sekolah maupun perguruan tinggi.
Komisi X DPR RI secara konsisten merespons persoalan tersebut, termasuk dengan memanggil pihak terkait untuk meminta penjelasan dan solusi konkret. Isu perundungan di dunia pendidikan kedokteran juga menjadi perhatian lintas komisi, mengingat dampaknya terhadap kesehatan mental dan keselamatan peserta didik.
Ketua DPR RI bahkan menyebut kondisi tersebut sebagai situasi darurat yang membutuhkan penanganan sistemik. Berbagai anggota DPR mendorong revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional agar pencegahan perundungan memiliki dasar hukum yang kuat, Pantau terus berita terkini dan informasi viral lainnya hanya di Politik Ciki.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Utama dari viva.co.id
- Gambar Kedua dari mediaindonesia.com
