Anggota DPR dari PDIP mengkritik kesiapan pemerintah dalam menangani bencana alam yang sering terlihat tergagap-gagap.
Respons lamban dan kurangnya perencanaan preventif membuat penanganan di lapangan tidak optimal, terutama saat banjir bandang dan tanah longsor terjadi. DPR menekankan pentingnya mitigasi, pemetaan wilayah rawan, serta kesiapan logistik pemerintah daerah agar masyarakat dapat segera terbantu. Dapatkan informasi menarik yang sedang jadi perbincangan di Politik Ciki.
DPR Soroti Kesiapan Pemerintah Hadapi Bencana
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, mengkritik keras kesiapan pemerintah dalam menghadapi bencana alam. Ia menilai pemerintah masih terlihat tergagap-gagap setiap kali bencana terjadi, tanpa perencanaan matang dan kesadaran penuh terhadap risiko kebencanaan yang dihadapi Indonesia.
Menurut Deddy, kondisi tersebut tercermin jelas saat terjadi banjir bandang dan tanah longsor di sejumlah wilayah Sumatera pada akhir tahun lalu. Dalam situasi darurat tersebut, respons pemerintah dinilai lamban dan tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga penanganan di lapangan berjalan tidak maksimal.
Deddy menegaskan, Indonesia merupakan negara yang berada di kawasan cincin api (ring of fire) dan memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Oleh karena itu, seharusnya kebijakan dan penganggaran negara telah dirancang dengan pendekatan kesiapsiagaan dan mitigasi yang kuat.
Sorotan atas Lemahnya Sense of Crisis
Dalam rapat kerja Komisi II DPR RI bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/1/2026), Deddy menyampaikan bahwa pemerintah belum memiliki sense of crisis dalam menghadapi potensi bencana. Hal ini terlihat dari kebijakan yang bersifat reaktif, bukan preventif.
“Selalu tergagap-gagap setiap ada bencana kita seperti anak yang belajar berdiri, belajar berjalan. Dilihat dari sisi kebijakan dan penganggaran, sama sekali tidak ada sense of crisis terhadap potensi kebencanaan,” ujar Deddy dalam rapat tersebut.
Ia menilai, pemerintah cenderung baru bergerak setelah bencana terjadi, bukan menyiapkan sistem yang kokoh sejak awal. Padahal, ancaman bencana di Indonesia bersifat berulang dan dapat diprediksi jika mitigasi dilakukan secara serius dan berkelanjutan.
Baca Juga: Ketum Partai Gerakan Rakyat Berharap Anies Jadi Presiden RI
Kesiapan Daerah Ditinjau DPR
Deddy juga menyoroti kesiapan pemerintah daerah dalam menangani bencana. Salah satu contoh yang ia angkat adalah persoalan tenda pengungsian yang dipasang saat kunjungan Presiden, namun kemudian dicabut kembali setelah Presiden meninggalkan lokasi bencana.
Menurutnya, kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten dan kota tidak memiliki stok logistik darurat yang memadai. Ketergantungan penuh terhadap bantuan dari pemerintah pusat, termasuk dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dinilai sebagai kelemahan serius dalam sistem penanggulangan bencana.
“Bayangkan, hanya untuk tenda saja kita menunggu dari pusat. Presiden pulang, tenda dicabut lagi. Artinya kabupaten dan kotanya tidak punya stok sama sekali,” ungkap Deddy. Ia menilai, kesiapan logistik seharusnya menjadi tanggung jawab utama pemerintah daerah.
Pentingnya Pemetaan dan Evaluasi Kementerian
Selain kesiapan logistik, Deddy menilai identifikasi dan pemetaan daerah rawan bencana belum berjalan optimal. Ia menekankan pentingnya pemetaan wilayah berbasis data, seperti tingkat kemiringan tanah, jalur hidrologi, dan kondisi lingkungan sekitar.
Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi desa-desa yang kerap tersapu bencana. Menurutnya, selama puluhan tahun kemerdekaan, masyarakat sering kali bertahan tanpa kehadiran negara yang nyata dalam perlindungan dari bencana alam.
Dalam evaluasinya, Deddy juga menyinggung peran kementerian terkait, khususnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ia meminta Kemendagri memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan memulihkan kondisi masyarakat secara cepat pascabencana, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun pelayanan dasar.
Pantau selalu kejadian terbaru dan terviral berita lainnya yang kami berikan hanya ada di Politik Ciki.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari nasional.kompas.com
- Gambar Kedua dari nasional.kompas.com
