Pernyataan ini memicu perdebatan publik setelah kritik tajam terhadap sistem pensiun pejabat negara yang dinilai sudah tidak relevan.
Jusuf Kalla menegaskan UU Nomor 12 Tahun 1980 tentang pensiun pejabat perlu diubah karena tak lagi relevan. Ia menyoroti hak pensiun anggota DPR yang dianggap seperti jabatan tetap, padahal mandat rakyat bersifat sementara. Pernyataannya 18 Maret 2026 sejalan putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan revisi.
Simak beragam informasi menarik lainnya tentang politik di Indonesia yang terbaru dan terviral cuman hanya ada di seputaran Politik Ciki.
Kritik Tajam JK Pada DPR
JK nilai DPR bukan jabatan tetap melainkan amanah rakyat lima tahun sekali. “Sorot DPR adalah jabatan yang diberikan rakyat, bukan jabatan tetap,” tegasnya saat dihubungi Kompas.com. Ia khawatirkan beban APBN membengkak akibat pensiun seumur hidup mantan legislator.
Menurut JK, sistem pensiun DPR berbeda dengan PNS atau TNI-Polri yang kontribusi iuran bulanan. Anggota DPR tak setor iuran tapi dapat hak pensiun penuh, ciptakan ketidakadilan fiskal. Ia desak reformasi agar proporsional dengan kontribusi riil.
Putusan MK Nomor 191/PUU-XXIII/2025 kuatkan argumen JK. MK nyatakan UU 1980 tak relevan, beri batas dua tahun revisi. JK apresiasi langkah yudisial ini sebagai pengingat akuntabilitas pejabat publik.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026! Nonton Semua Pertandingan Tanpa Batas, lewat LIVE STREAMING GRATIS di Aplikasi Shotsgoal. Ayo Download Sekarang!
Masalah Sistem Pensiun Saat Ini
UU 12/1980 atur pensiun pimpinan lembaga tinggi negara, termasuk mantan DPR, MPR, hingga hakim konstitusi. Pasal 12 ayat (1) beri hak pensiun berhenti hormat, dilanjutkan janda/duda separuh jumlah. Sistem ini berlaku sejak era Orde Baru tanpa evaluasi.
MK temukan inkonsistensi konstitusional karena tak sesuaikan UUD 1945 pasca-amandemen. Revisi jadi keharusan agar proporsional dengan jabatan elektoral sementara. Baleg DPR janji tindaklanjuti maksimal 2028.
Kasus ini soroti defisit APBN akibat tunjangan pensiun mencapai triliunan. JK khawatirkan beban negara saat ekonomi recovery pasca-pandemi. Reformasi pensiun jadi prioritas efisiensi anggaran nasional.
Baca Juga: Kasus Air Keras Andrie Yunus Memanas: PDIP Minta Disidangkan Secara Terbuka!
Respons DPR Dan Pemerintah
Baleg DPR siap revisi UU sesuai perintah MK, target rampung dua tahun. Waketum Golkar Doli Widiyanto hormati putusan, tekankan revisi proporsional tanpa hapus penghargaan mantan pejabat. “Kami berterima kasih kepada MK,” ujarnya.
Pemerintah pusat koordinasi Kemenkeu dan BKN susun skema baru. Pensiun DPR kemungkinan batasi masa atau konversi iuran wajib. DPR tetap dapat hak administratif dasar tanpa pensiun seumur hidup mewah.
Golkar pastikan revisi tak diskriminatif, tetap hargai kontribusi mantan legislator. Namun proporsionalitas jadi prinsip utama agar tak bebankan rakyat. Proses legislasi panjang libatkan publik hearing luas.
Dampak Putusan MK Jangka Panjang
Putusan MK memberikan efek mengikat bersyarat, di mana UU lama tetap berlaku hingga diganti, namun akan batal demi hukum jika melewati batas waktu yang ditentukan. Hak pensiun mantan pejabat pun terancam hilang pada 2028 apabila revisi tidak segera diselesaikan. Kondisi ini menjadi tekanan kuat sekaligus dorongan serius bagi pihak legislatif.
Reformasi ini dinilai sebagai preseden penting dalam upaya memperbaiki sistem ketatanegaraan sejak era Reformasi. JK berharap DPR dapat menjadi contoh akuntabilitas yang baik, bukan justru menjadi beban fiskal abadi bagi negara. Masyarakat pun luas mendukung perubahan ini agar anggaran lebih berpihak pada kepentingan rakyat miskin.
Kasus ini turut memicu diskusi luas di ruang publik mengenai privilese pejabat negara. Banyak netizen menyoroti isu pensiun mantan pejabat di tengah kondisi ekonomi rakyat yang masih sulit. Sikap JK dinilai menunjukkan langkah progresif dalam mendukung keadilan ekonomi nasional yang lebih merata.
Pantau selalu berita politik terkini yang akurat, terpercaya, dan mendalam, eksklusif hanya di Politik Ciki agar Anda tidak ketinggalan setiap perkembangan penting lainnya.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Utama dari nasional.kompas.com
- Gambar Kedua dari hukumonline.com
