PDI Perjuangan menghadapi keputusan penting terkait Pilkada, apakah tetap dipilih langsung rakyat atau kembali ke DPRD.
Isu krusial mekanisme Pilkada kembali memanas di politik Indonesia. PDI Perjuangan berada di persimpangan menentukan sikapnya: apakah Pilkada tetap dipilih langsung rakyat atau kembali ke DPRD? Keputusan ini dibahas utama dalam Rakernas PDI Perjuangan di Ancol, Jakarta Utara, selama tiga hari.
Simak beragam informasi menarik lainnya tentang politik di Indonesia yang terbaru dan terviral cuman hanya ada di seputaran Politik Ciki.
Menjelang Keputusan Besar PDI Perjuangan
Rakernas PDI Perjuangan menjadi forum penting untuk merumuskan arah kebijakan partai, khususnya terkait Pilkada. Semua usulan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) akan ditampung dan dibacakan pada penutupan Rakernas. Ini menunjukkan komitmen partai untuk mendengar aspirasi dari seluruh tingkatan kepengurusan sebelum mengambil keputusan final.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menjelaskan bahwa keputusan belum final. Berbagai aspek filosofis, ideologis, dan manajemen penyelenggaraan pemilu akan menjadi pertimbangan utama. Pendekatan komprehensif ini bertujuan memastikan sikap yang diambil sesuai prinsip partai dan mendukung sistem demokrasi yang sehat.
Keterlibatan seluruh kader dalam menentukan sikap partai merupakan bagian dari upaya membudayakan demokrasi internal yang kuat. Setelah semua pandangan dan masukan dari peserta Rakernas terkumpul, sikap resmi PDI Perjuangan akan diutarakan kepada publik. Ini menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan partai.
Survei LSI Denny JA, Mayoritas Tolak Pilkada Lewat DPRD
Sebelum Rakernas PDI Perjuangan, survei LSI Denny JA mengungkap sentimen publik signifikan. Mayoritas pemilih Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 menolak wacana Pilkada dipilih DPRD, dengan 67,1 persen responden kurang setuju atau tidak setuju sama sekali.
Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa, menjelaskan bahwa survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Metodologi ini memastikan data yang akurat dan representatif. Hanya 29,9 persen responden pemilih Prabowo yang setuju, sementara tiga persen lainnya tidak setuju atau tidak tahu.
Penolakan Pilkada melalui DPRD tidak terbatas pada pemilih Prabowo. Survei menunjukkan pemilih Anies menolak 60,9 persen, pemilih Ganjar 77,5 persen. Ini menandakan konsensus luas pemilih Pilpres 2024, siapa pun pilihannya, mayoritas menolak Pilkada lewat DPRD.
Baca Juga: Isu AS Keluar dari PBB Indonesia Naik Jadi Presiden Dewan HAM 2026
Publik Inginkan Pemilihan Langsung
Alasan utama penolakan publik terhadap Pilkada tidak langsung adalah pengalaman panjang mereka dengan pemilu langsung. Mayoritas responden aktif dalam pemilu saat ini telah tumbuh dalam kultur pemilihan langsung sejak tahun 2005. Generasi ini belum pernah merasakan pemilihan kepala daerah melalui lembaga perwakilan.
Masyarakat memandang bahwa pemilihan langsung adalah metode paling legitimate untuk memilih pemimpin daerah. Mereka tidak ingin proses tersebut digantikan oleh pilihan atau lobi-lobi elite politik, yang dapat mengurangi transparansi dan akuntabilitas. Pandangan ini menunjukkan kematangan demokrasi di tingkat akar rumput.
Survei LSI Denny JA ini dilakukan dengan metodologi multi-stage random sampling terhadap 1.200 responden pada periode 19-20 Oktober 2025. Jumlah responden dan metodologi ini dianggap mampu mewakili masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Akurasi survei sebelumnya memperkuat kredibilitas temuan ini.
Masa Depan Pilkada, Antara Aspirasi Rakyat Dan Pertimbangan Partai
Dengan survei menunjukkan mayoritas menolak Pilkada oleh DPRD, PDI Perjuangan menghadapi keputusan penting. Sikap dalam Rakernas mencerminkan respons terhadap aspirasi publik sekaligus mempertimbangkan aspek lain, menjadi ujian menjaga relevansi partai dengan rakyat.
Keputusan PDI Perjuangan tidak hanya berdampak pada internal partai, tetapi juga akan memengaruhi dinamika politik nasional. Sebagai partai dengan basis massa besar, sikap PDI Perjuangan akan menjadi sinyal kuat bagi partai lain dan pemerintah. Langkah ini akan menentukan arah demokrasi daerah di masa depan.
Publik akan menantikan pengumuman sikap resmi PDI Perjuangan di akhir Rakernas. Keputusan ini akan menjadi tolok ukur komitmen partai terhadap prinsip demokrasi partisipatif. Akan menarik untuk melihat apakah PDI Perjuangan akan selaras dengan suara mayoritas rakyat, ataukah akan mengambil jalur yang berbeda.
Pantau selalu berita politik terkini yang akurat, terpercaya, dan mendalam, eksklusif hanya di Politik Ciki agar Anda tidak ketinggalan setiap perkembangan penting lainnya.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Utama dari antaranews.com
- Gambar Kedua dari ugm.ac.id
