Politik uang atau money politics menjadi salah satu persoalan terbesar dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif di Indonesia saat ini. Fenomena ini kerap kali merusak integritas demokrasi dan menimbulkan ketidakadilan dalam proses pemilihan wakil rakyat. Meskipun berbagai regulasi telah diberlakukan, praktik politik uang tetap berlangsung dengan berbagai modus operandi yang mengakar dalam…
Komnas HAM secara tegas meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memperpanjang masa pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Permintaan ini dilontarkan untuk memberikan ruang yang lebih luas dalam mengkaji secara mendalam berbagai poin penting dalam RKUHAP agar tidak berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam proses penegakan…
Ramai-Ramai ART Geruduk DPR demi memperjuangkan hak-hak yang layak pada Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT). Mereka mengungkapkan berbagai persoalan serius yang selama ini mereka alami, mulai dari pelecehan, jam kerja yang tidak manusiawi. Hingga hak yang belum terpenuhi dalam regulasi yang seharusnya melindungi mereka. Mari kita ulas…
Lembaga Kaderisasi Nasional (LKN) Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) perkuat mesin kaderisasinya dengan merekrut mantan ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sebagai instruktur kaderisasi. Langkah ini merupakan strategi penting untuk memperkuat partisipasi politik generasi muda, khususnya generasi Z, menjelang tahun politik 2029. Dibawah ini Politik Ciki akan membahas…
Ketua DPR RI Puan Maharani yang telah menegaskan bahwa pembahasan RKUHAP akan dilakukan secara terbuka dan transparan. Ia memastikan tidak ada hal yang ditutup-tutupi dalam proses revisi undang-undang penting tersebut. DPR melalui Komisi III aktif melibatkan pakar hukum, akademisi, dan masyarakat dalam setiap tahap pembahasan. Puan juga menekankan bahwa proses…
Kasus dugaan beras oplosan yang belakangan terungkap, menjadi perhatian serius DPR RI dan masyarakat luas. Beras sebagai kebutuhan pokok bangsa, harus memenuhi standar mutu guna menjaga kualitas gizi serta kepercayaan konsumen. Namun, ditemukan praktik curang berupa pencampuran beras premium dengan beras kualitas rendah atau medium, yang merugikan masyarakat, petani, dan…
Ketua DPR RI Puan Maharani geram dan minta penjelasan dari Fadli Zon terkait penetapan Hari Kebudayaan Nasional (HKN) pada 17 Oktober. Puan khawatir keputusan ini bersifat tertutup dan berpotensi memicu polemik. Ia menegaskan bahwa kebudayaan adalah milik semua rakyat, bukan segelintir pihak, dan mendesak Komisi X DPR untuk mendalami dasar,…
Pelantikan dua deputi baru Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) pada Jumat, 11 Juli 2025, dalam mempercepat pembangunan IKN. Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, secara resmi melantik Agung Indrajit sebagai Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital serta Sudiro Roi Santoso sebagai Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi. Dibawah ini Politik Ciki akan membahas…
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mencatatkan sejarah baru sebagai Presiden RI pertama yang hadiri perayaan Bastille Day 2025 di Paris, Prancis. Kehadiran Prabowo pada 14 Juli 2025 ini bukan hanya menjadi simbol diplomasi yang kuat antara Indonesia dan Prancis, tetapi juga menandai pengakuan strategis Indonesia di panggung dunia internasional. Dibawah…
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, baru-baru ini mengungkapkan bahwa sistem politik dan hukum Indonesia sangat dipengaruhi oleh Eropa. Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan dengan Presiden Dewan Eropa António Costa di Brussel, Belgia. Menurut Prabowo, pengaruh ini tidak terlepas dari banyaknya pemimpin dan pendiri bangsa Indonesia yang menempuh pendidikan di negara-negara…
