Politik

Ganjar Pranowo Tegaskan Sikap PDIP Soal Pilkada: Masyarakat Tetap Memilih Langsung

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo, menegaskan bahwa partainya mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung. Pernyataan ini disampaikan sebelum kegiatan Rakernas PDI Perjuangan dan HUT ke-53 partai di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (10/1/2026). Ganjar menekankan bahwa sikap PDIP tetap konsisten mengikuti…

Politik

Kuliah Itu Scam! DPR Tegaskan Kampus Bentuk Nalar dan Etika

Isu “Kuliah Itu Scam” viral di media sosial setelah banyak netizen mempertanyakan biaya pendidikan tinggi yang dianggap tidak sebanding dengan manfaatnya. Menanggapi hal ini, Komisi X DPR menegaskan bahwa kampus bukan hanya tempat mengejar gelar, tetapi ruang penting untuk membentuk nalar kritis, etika, dan karakter mahasiswa. DPR menekankan perlunya evaluasi…

Politik

Menhaj, Biaya Masyair Haji 2026 Turun 200 Riyal, Hemat Rp 180 Miliar

Berita menggembirakan datang dari persiapan ibadah haji 2026, pemerintah memastikan pelayanan maksimal dan kenyamanan penuh bagi jamaah. ​Menteri Agama, Bapak Yaqut Cholil Qoumas, mengumumkan penurunan signifikan biaya Masyair (Arafah, Muzdalifah, Mina) sebesar 200 Riyal per jemaah.​ Penurunan ini tidak hanya meringankan beban finansial calon jemaah, tetapi juga menunjukkan efisiensi dan…

Politik

Gebrakan Prabowo, Ancam Copot Pejabat Tak Paham Pasal UUD 1945, Ada Apa Gerangan?

Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini melontarkan pernyataan keras yang menggemparkan publik dan jajaran pemerintahan. Dalam sebuah acara penting, ia menekankan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, fondasi ekonomi kerakyatan Indonesia, dan mengancam mencopot pejabat yang tidak memahaminya. Pernyataan ini memicu spekulasi, menunjukkan komitmennya pada kesejahteraan rakyat. Simak beragam informasi menarik…

Politik

Inisiatif Nadiem Soal Chromebook Ditentang Jaksa Hakim Diminta Menolak

Inisiatif Nadiem Makarim terkait pengadaan Chromebook untuk sekolah mendapat sorotan tajam karena dinilai bermasalah secara hukum dan tata kelola. Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang lanjutan yang digelar di pengadilan tindak pidana korupsi. Menurut jaksa, pembuktian terbalik bukanlah mekanisme yang dapat diterapkan secara bebas, melainkan hanya berlaku dalam kondisi tertentu sebagaimana…

Politik

DPR Diskusi Bareng Pakar soal Reformasi Polri, Profesionalisme Jadi Sorotan

DPR menggelar rapat bersama pakar hukum dan keamanan untuk membahas agenda reformasi Polri fokus utama diskusi adalah peningkatan profesionalisme. Termasuk evaluasi kinerja, transparansi internal, dan mekanisme pengawasan. Rapat ini juga menampung masukan publik dan aspirasi masyarakat untuk memastikan reformasi berjalan efektif. Anggota DPR menekankan pentingnya kolaborasi antara legislatif, institusi kepolisian.…

Politik

Pasal Penghinaan Lembaga Negara Berlaku 2026, DPR Dihina, Apa Kata Yusril?

Pasal penghinaan lembaga negara mulai berlaku 2026, DPR menghadapi potensi hinaan, Yusril segera memberikan penjelasan resmi. Pasal penghinaan lembaga negara dalam KUHP baru, efektif 2 Januari 2026, menjadi sorotan publik. Banyak pihak mempertanyakan batas kritik dan penghinaan serta mekanisme pelaporan delik aduan. Menko Kumham Ad Interim Yusril Ihza Mahendra memberikan…