Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan OTT terhadap Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari, beserta Wakil Bupati, ASN, dan pihak swasta.
Total 13 orang diamankan, lima di antaranya ditetapkan sebagai tersangka. Penangkapan ini menyita ratusan juta rupiah, dokumen, dan barang bukti elektronik. Simak fakta-fakta mengejutkan seputar OTT ini, termasuk proses pemeriksaan, pihak yang terlibat, serta langkah KPK dalam menegakkan hukum bagi pejabat publik.
Berikut ini, Politik Ciki akan menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga fundamental ekonomi dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.
KPK Tangkap Bupati Rejang Lebong Dalam Operasi Senyap
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Senin malam (9/3/2026) di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Operasi ini menyasar dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten setempat dan menegaskan komitmen KPK memberantas korupsi di tingkat daerah.
Dalam OTT tersebut, total 13 orang diamankan. Mereka kemudian dibawa untuk pemeriksaan awal di Polres Kepahiang dan Polresta Bengkulu. Langkah ini dilakukan untuk memastikan semua pihak yang terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dapat ditindak sesuai hukum.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan, “Bahwa dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan pada tanggal 9 Maret 2026, tim mengamankan 13 orang yang kemudian dilakukan pemeriksaan awal di Polres Kepahiang dan Polresta Bengkulu.” Penangkapan ini menandai OTT besar di tingkat pemerintah kabupaten yang kembali menyita perhatian publik.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026! Nonton Semua Pertandingan Tanpa Batas, lewat LIVE STREAMING GRATIS di Aplikasi Shotsgoal. Ayo Download Sekarang!
Wakil Bupati dan ASN Ikut Diamankan
Dari 13 orang yang diamankan, sembilan orang diterbangkan ke Jakarta pada Selasa (10/3) pagi. Kesembilan orang ini terdiri dari Bupati Muhammad Fikri Thobari, Wakil Bupati Hendra, tiga ASN Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, serta empat pihak swasta.
Budi menjelaskan bahwa penahanan ini dilakukan untuk mempermudah pemeriksaan intensif terkait konstruksi perkara. “Dari sembilan orang yang dibawa ke Jakarta pagi ini, satu bupati, kemudian wakil bupati, tiga ASN, dan empat orang lainnya dari pihak swasta,” ujarnya.
Pihak KPK menekankan bahwa penangkapan ASN menunjukkan indikasi keterlibatan pegawai pemerintah dalam dugaan suap proyek. Hal ini menjadi perhatian serius karena melibatkan pejabat publik dan menimbulkan risiko penyalahgunaan wewenang dalam proyek pemerintah daerah.
Baca Juga: Mendadak! Prabowo Gelar Rapat Dengan Menkeu Dan Gubernur BI, Ada Apa?
Dugaan Suap Proyek dan Barang Bukti Yang Disita
KPK menduga kasus ini terkait suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Para pihak yang diamankan akan didalami untuk memastikan alur pemberian dan penerimaan suap. Proses penyelidikan intensif dilakukan agar konstruksi perkara dapat terungkap secara transparan.
Selain orang-orang yang diamankan, KPK juga menyita sejumlah barang bukti. Barang bukti tersebut meliputi dokumen resmi, perangkat elektronik, dan uang tunai senilai ratusan juta rupiah. Menurut Budi, penyitaan uang tunai ini menjadi bukti kuat dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam praktik suap proyek.
Penegakan hukum oleh KPK ini menunjukkan bahwa lembaga antirasuah menindak tegas setiap indikasi suap proyek, baik yang melibatkan pejabat publik maupun pihak swasta. Dengan bukti yang lengkap, proses hukum diharapkan dapat berjalan efektif dan transparan.
OTT Rejang Lebong Bupati Masuk Daftar Tersangka
Setelah gelar perkara atau ekpose, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Salah satunya adalah Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari. Rinciannya, tiga tersangka merupakan pihak swasta yang berperan sebagai pemberi suap, sedangkan dua lainnya, termasuk Fikri, adalah penyelenggara negara sebagai penerima suap.
Budi Prasetyo menegaskan, “Lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah tiga sebagai pihak pemberi dan dua sebagai pihak penerima.” Penetapan tersangka ini menjadi langkah awal KPK untuk membawa kasus ini ke proses peradilan dan memastikan keadilan ditegakkan.
Kasus ini kembali menyoroti pentingnya pengawasan terhadap proyek pemerintah dan transparansi penggunaan anggaran publik. Selain itu, OTT ini memperkuat pesan KPK bahwa pejabat publik dan pihak swasta yang terlibat korupsi akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku, tanpa pandang bulu.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari cnnindonesia.com
- Gambar Kedua dari sulsel.fajar.co.id
