MK putuskan SD dan SMP swasta gratis, menghadirkan tantangan besar bagi pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Sleman.
Bupati Sleman, Harda Kiswaya, mengakui beratnya beban pembiayaan tersebut jika sepenuhnya ditanggung oleh anggaran daerah. Dibawah ini Politik Ciki akan membahas pemerintah kabupaten masih menunggu regulasi dan arahan dari pemerintah pusat untuk implementasi kebijakan ini.
Keputusan MK Tentang Pendidikan Gratis
Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa pemerintah pusat dan daerah wajib menjamin pendidikan dasar di tingkat SD dan SMP tanpa memungut biaya, termasuk di sekolah swasta. Keputusan ini merupakan hasil sebagian gugatan terhadap Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang selama ini hanya mengatur pendidikan gratis untuk sekolah negeri.
Putusan ini bertujuan mengatasi kesenjangan akses pendidikan yang muncul akibat pembatasan biaya hanya pada sekolah negeri, sementara sekolah swasta masih mengutip biaya dari peserta didik.
Dampak Putusan Bagi Pemerintah Daerah
Bupati Sleman mengakui beban finansial yang sangat berat jika pembiayaan sekolah swasta harus ditanggung pemerintah daerah. Dalam wilayah Sleman, terdapat 512 sekolah dasar, terdiri dari 374 negeri dan 138 swasta. Sekolah menengah pertama berjumlah 122, dengan 54 negeri dan 68 swasta. Jika seluruh sekolah swasta ini harus dibiayai tanpa pungutan, anggaran yang dibutuhkan akan sangat besar, sehingga menjadi tantangan berat bagi pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban tersebut.
Baca Juga:
Kebijakan Pemerintah & Koordinasi Lintas Kementerian
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa keputusan MK tidak berarti semua sekolah swasta harus digratiskan tanpa syarat. Sebab sekolah swasta masih dapat memungut biaya dengan ketentuan tertentu.
Pemerintah tengah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, DPR, dan menanti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menentukan skema pelaksanaan putusan tersebut. Implementasi kebijakan ini memerlukan perubahan anggaran dan regulasi yang matang serta kerja sama antar lembaga terkait.
Kriteria Sekolah Swasta yang Mendapatkan Bantuan
MK juga memahami bahwa tidak semua sekolah swasta memiliki karakteristik yang sama; beberapa menerapkan kurikulum tambahan yang menjadi nilai jual dan memengaruhi biaya lebih tinggi. Oleh karena itu, bantuan pendidikan dari pemerintah akan diberikan.
Hanya kepada sekolah swasta yang memenuhi kriteria tertentu agar bantuan tepat sasaran dan sekolah dapat dikelola dengan baik. Hal ini juga dimaksudkan agar warga yang memilih sekolah swasta sadar akan konsekuensi biaya yang lebih tinggi tanpa menghilangkan hak anak untuk mengakses pendidikan dasar secara gratis.
Respon Pemerintah Daerah Sleman
Meski pemerintah daerah di Sleman merasa berat dengan keputusan MK tersebut, mereka masih menunggu arahan teknis dan regulasi dari pemerintah. Pusat seperti melalui Permendikdasmen atau Surat Edaran untuk implementasi kebijakan ini.
Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman mengungkapkan kesiapan untuk menyesuaikan kebijakan sesuai arahan pusat agar pembiayaan. Pendidikan dapat berjalan tepat dan tidak membebani sekaligus menjamin akses pendidikan yang setara bagi seluruh anak di Sleman.
Kesimpulan
MK putuskan SD dan SMP tentang pendidikan dasar gratis di sekolah negeri dan swasta diharapkan dapat menghilangkan kesenjangan akses pendidikan. Menjamin hak setiap anak mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa hambatan biaya. Meskipun pelaksanaan kebijakan ini menimbulkan tantangan besar dalam pendanaan, terutama pada level daerah. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk menciptakan solusi berkelanjutan.
Dengan dukungan optimal dari berbagai pihak, pendidikan dasar gratis bagi siswa di seluruh Indonesia, termasuk di sekolah swasta, dapat diwujudkan, membuka peluang lebih besar bagi pengembangan sumber daya manusia bangsa. Simak dan ikuti terus informasi terlengkap tentang berita Politik Ciki yang akan kami berikan setiap harinya.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari origin.kompas.tv
- Gambar Kedua dari inews.id
