Respons Cepat Mendagri: Dokumen Kependudukan Korban Banjir Sumatera Dipermudah

Respons Cepat Mendagri: Dokumen Kependudukan Korban Banjir Sumatera Dipermudah

Mendagri mengeluarkan kebijakan untuk mempermudah dan mempercepat penggantian dokumen kependudukan bagi warga korban banjir di Sumatera.

Respons Cepat Mendagri: Dokumen Kependudukan Korban Banjir Sumatera Dipermudah

Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik, tetapi juga membuat banyak warga kehilangan dokumen penting mereka. Menyadari urgensi situasi ini, Mendagri langsung mengambil langkah cepat dengan mempermudah proses penggantian dokumen kependudukan bagi para korban, Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan administrasi warga yang terdampak.

Simak penjelasan lengkapnya berikut di Politik Ciki untuk mengetahui bentuk kemudahan yang diberikan pemerintah.

Dampak Banjir terhadap Dokumen Kependudukan

Banjir menyebabkan banyak warga kehilangan atau merusak dokumen penting seperti KTP, KK, dan akta kelahiran. Kondisi ini menghambat akses terhadap layanan publik dan bantuan darurat yang membutuhkan identitas resmi.

Kerusakan dokumen juga memperlambat proses administrasi warga saat memerlukan layanan penting. Situasi tersebut membuat percepatan penggantian dokumen menjadi kebutuhan mendesak.

Kebijakan Cepat dari Mendagri

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 400.8.1.7/9761/SJ tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Dokumen Lainnya pada Daerah Terdampak Bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Mendagri menerbitkan surat edaran khusus untuk mempercepat dan mempermudah penggantian dokumen kependudukan.

Kebijakan tersebut diterbitkan menyusul bencana banjir dan tanah longsor yang menyebabkan terhentinya sebagian layanan serta rusaknya sarana dan dokumen kependudukan warga. Instruksi ini diberikan untuk memastikan warga bisa segera mendapatkan identitas resmi tanpa hambatan birokrasi.

Baca juga: Bupati Kapuas Hulu Tegaskan Pentingnya Pelestarian Hutan

Mekanisme Pengurusan yang Dipermudah

Respons Cepat Mendagri: Dokumen Kependudukan Korban Banjir Sumatera Dipermudah

Para kepala daerah juga diminta berkoordinasi dengan instansi terkait guna mempercepat pengurusan dokumen masyarakat lainnya yang hilang atau rusak, seperti surat kelengkapan kendaraan bermotor, sertifikat tanah, hingga ijazah sekolah atau perguruan tinggi. Sehingga seluruh proses dapat diselesaikan secara cepat, mudah, dan tanpa biaya.

Pelayanan penerbitan kembali dokumen kependudukan dilaksanakan dengan prosedur sederhana, cepat, dan tanpa pungutan biaya dalam bentuk apa pun. Serta tidak mensyaratkan dokumen pendukung yang hilang, rusak, atau tidak dapat disertakan akibat bencana, tegas Tito.

Proses penggantian dokumen dilakukan tanpa persyaratan rumit, bahkan beberapa daerah membuka layanan jemput bola. Kemudahan ini memungkinkan korban banjir mengurus dokumen lebih cepat meski masih berada di lokasi pengungsian.

Manfaat Kebijakan bagi Korban Banjir

Kebijakan ini membantu warga mendapatkan kembali dokumen penting tanpa proses panjang yang biasanya memakan waktu. Dengan dokumen yang dipulihkan, korban banjir lebih mudah mengakses bantuan sosial dan layanan publik lainnya.

Pemulihan identitas resmi juga memperlancar pengurusan layanan kesehatan, pendidikan, hingga administrasi pemerintahan. Langkah ini mempercepat pemulihan kehidupan warga terdampak, sehingga mereka dapat kembali beraktivitas dengan normal.

Percepatan Penggantian Dokumen Warga Terdampak Banjir oleh Mendagri

Kebijakan percepatan penggantian dokumen yang dikeluarkan Mendagri merupakan respons cepat terhadap kondisi warga yang kehilangan identitas resmi akibat banjir. Banyak dokumen penting seperti KTP, KK, dan akta kelahiran rusak atau hilang ketika rumah warga terendam, sehingga menghambat mereka dalam mengakses bantuan dan layanan publik.

Melalui surat edaran khusus, Mendagri meminta pemerintah daerah mempercepat proses pengurusan tanpa persyaratan rumit serta membuka layanan fleksibel, termasuk jemput bola di lokasi pengungsian. Langkah ini bertujuan memastikan korban banjir dapat segera memulihkan data kependudukan, sehingga proses pemulihan kehidupan mereka berjalan lebih lancar.

Pantau selalu berita politik terkini yang akurat, terpercaya, dan mendalam, eksklusif hanya di Politik Ciki agar Anda tidak ketinggalan setiap perkembangan penting lainnya.

 


Sumber Informasi Gambar:

  1. Gambar Utama dari nasional.kompas.com
  2. Gambar Kedua dari cnnindonesia.com