KPK kembali membuka babak baru dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB yang menyeret nama mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK).
Pada Rabu, 17 Desember 2025, juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa penyidik menemukan indikasi adanya dana non‑budgeter sebesar sekitar Rp 200 miliar yang bersumber dari anggaran yang semestinya digunakan untuk belanja iklan. Ttetapi justru dialihkan ke pos non‑budgeter.
Dana itu bukan merupakan anggaran resmi yang tercatat dalam neraca belanja iklan BJB, melainkan sebagian anggaran yang kemudian masuk ke dalam suatu rekening non‑budgeter yang dikelola oleh Corporate Secretary Bank BJB (Corsec BJB), dan diduga dialirkan kepada sejumlah pihak, termasuk RK.
Pernyataan ini menjadi pusat perhatian publik karena jumlahnya yang signifikan dan hubungannya dengan figur publik yang pernah menduduki jabatan tinggi di pemerintahan daerah, Mari kita ulas lebih dalam di Politik Ciki.
Sumber Dana Non‑budgeter
Menurut penjelasan KPK, dana non‑budgeter tersebut berasal dari sebagian anggaran belanja iklan BJB yang semestinya dipakai untuk kegiatan promosi dan pemasaran bank. Tetapi tidak sepenuhnya digunakan untuk tujuan itu.
Sekitar separuh dari anggaran tersebut, senilai sekitar Rp 200 miliar. Justru dialokasikan ke rekening non‑budgeter yang tidak tercatat secara transparan dalam pembukuan resmi.
Dana ini kemudian menjadi fokus penelusuran penyidik untuk melihat siapa saja pihak yang menerima manfaat dari pengalihan tersebut.
KPK menyebutkan bahwa aliran dana itu diduga tidak hanya mengalir ke RK tetapi juga ke pihak‑pihak lain yang terlibat dalam lingkaran transaksi pengadaan iklan.
Pemeriksaan Ridwan Kamil
Sebagai bagian dari proses penyidikan. KPK telah melakukan tindakan penyitaan terhadap sejumlah aset yang diduga terkait dengan dana non‑budgeter itu.
Di antara aset yang disita adalah kendaraan dan barang lain yang teridentifikasi terkait dengan RK atau atas nama pihak yang diduga memiliki hubungan dengan aliran dana.
Tindakan ini dilakukan sebagai upaya menjaga bukti dan mencegah kemungkinan hilangnya barang bukti selama proses hukum berjalan. RK sendiri telah dipanggil dan diperiksa sebagai saksi oleh penyidik KPK pada awal Desember 2025.
Usai pemeriksaan, ia menyampaikan perasaan lega karena merasa bisa memberikan keterangan dan klarifikasi secara terbuka atas tuduhan yang berkembang.
Ia juga menegaskan bahwa kehadirannya untuk menghormati supremasi hukum dan menjalankan tanggung jawab sebagai warga negara. Namun, hingga saat ini RK belum berstatus tersangka meskipun namanya muncul dalam dugaan aliran dana tersebut.
Baca Juga: Ridwan Kamil Tegaskan Tak Terlibat Korupsi Pengadaan Iklan Bank BJB
Hubungan Kasus Iklan BJB Dengan Aliran Dana
Kasus ini bermula dari temuan bahwa pengadaan iklan BJB antara tahun 2021 hingga 2023 diduga tidak dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur.
Dari sekitar Rp 300 miliar yang dianggarkan untuk iklan. Hanya sekitar Rp 100 miliar yang benar‑benar dipakai sesuai fungsinya. Sisanya yang mencapai ratusan miliar justru diduga fiktif dan digunakan sebagai sumber dana non‑budgeter.
KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam perkara ini. Termasuk eks Direktur Utama Bank BJB dan beberapa pejabat serta pihak swasta yang terlibat dalam pengadaan iklan.
Perbuatan mereka diduga menyebabkan kerugian negara mencapai sekitar Rp 222 miliar. Dalam proses penyidikan, KPK bahkan meminta Ditjen Imigrasi untuk menahan larangan bepergian ke luar negeri bagi para tersangka untuk memastikan mereka tetap berada di wilayah hukum Indonesia selama proses penyidikan.
Relevansi Bagi Penegakan Korupsi
Pengungkapan adanya aliran dana non‑budgeter senilai sekitar Rp 200 miliar yang diduga mengalir ke RK menambah kompleksitas kasus dugaan korupsi di Bank BJB.
Temuan ini menjadi salah satu fokus utama KPK untuk menelusuri siapa saja yang menerima manfaat dan mekanisme aliran dana tersebut. Kasus ini juga memperlihatkan tantangan dalam pengawasan anggaran lembaga keuangan daerah. Serta pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik.
Sejauh ini, KPK terus menggali informasi dan bukti melalui pemeriksaan saksi, audit transaksi keuangan. Serta koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan proses hukum berjalan adil dan akurat.
Masyarakat dan pengamat hukum terus mengamati perkembangan kasus ini sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi yang konsisten di Indonesia.
Buat kalian yang ingin mendapatkan analisis politik yang tajam dan update terkini. Kalian bisa kunjungi Politik Ciki yang dimana akan selalu menyajikan berita dan opini terpercaya seputar dinamika politik Indonesia dan dunia.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Utama dari news.detik.com
- Gambar Kedua dari metrotvnews.com
