Pilkada langsung sering dipandang sebagai wujud utama demokrasi lokal, namun praktiknya justru menimbulkan banyak persoalan serius.
Dengan merujuk pada pandangan para pendiri bangsa dan ketentuan UUD 1945,demokrasi tidak semata ditentukan oleh pemilihan langsung, melainkan oleh kualitas institusi, representasi rakyat, dan orientasi pada kesejahteraan sosial.
Simak beragam informasi menarik lainnya tentang politik di Indonesia yang terbaru dan terviral cuman hanya ada di seputaran Politik Ciki.
Pilkada Langsung dan Romantisme Demokrasi
Pilkada langsung selama ini dipromosikan sebagai simbol kedaulatan rakyat. Rakyat diberi hak memilih langsung pemimpinnya, seolah demokrasi telah mencapai puncaknya. Namun, romantisme demokrasi elektoral ini sering kali menutup mata dari realitas di lapangan.
Pemilihan langsung tidak otomatis melahirkan pemimpin yang berkualitas, bersih, dan berpihak pada kepentingan publik. Sejarah demokrasi dunia menunjukkan bahwa pemilihan langsung sejak Romawi Kuno pun sarat dengan praktik suap dan manipulasi. Demokrasi elektoral tanpa fondasi etika dan kelembagaan yang kuat justru melahirkan distorsi kekuasaan.
Pandangan Pendiri Bangsa tentang Demokrasi
Para pendiri bangsa sejak awal tidak menempatkan demokrasi Barat sebagai model ideal bagi Indonesia. Soekarno dengan tegas menolak demokrasi liberal yang hanya menekankan suara terbanyak tanpa keadilan sosial. Demokrasi yang dicita-citakan adalah permusyawaratan perwakilan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Supomo pun menilai sistem demokrasi Barat terlalu individualistik dan menyamakan manusia seperti angka-angka yang setara secara formal, tetapi timpang secara sosial dan ekonomi. Pandangan ini menunjukkan bahwa demokrasi Pancasila tidak mewajibkan pemilihan langsung sebagai satu-satunya cara yang sah dan demokratis.
Baca Juga: PDI Perjuangan di Persimpangan, Pilkada Langsung Rakyat Atau DPRD?
Biaya Politik Mahal dan Cengkeraman Oligarki
Salah satu persoalan paling nyata dari Pilkada langsung adalah biaya politik yang sangat mahal. Anggaran negara untuk penyelenggaraan Pilkada mencapai puluhan triliun rupiah, belum termasuk biaya kampanye yang harus ditanggung calon kepala daerah. Dengan ongkos politik yang bisa mencapai puluhan miliar rupiah, hanya kandidat bermodal besar atau yang didukung bandar politik yang memiliki peluang menang.
Akibatnya, kepala daerah terpilih sering kali terjebak dalam relasi balas budi dengan pemodal, yang berujung pada praktik korupsi, jual-beli proyek, dan penyalahgunaan APBD. Dalam konteks ini, Pilkada langsung justru menjadi pintu masuk oligarki ke dalam kekuasaan daerah.
Pilkada dan Representasi Rakyat
Secara konstitusional, representasi rakyat tidak semata-mata ditentukan oleh pemilihan langsung kepala daerah. Baik kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat maupun melalui DPRD, mekanisme pemerintahan tetap berjalan melalui sistem perwakilan. APBD, Perda, hingga pengawasan kinerja eksekutif tetap berada di tangan DPRD yang dipilih langsung oleh rakyat.
Dengan demikian, tidak ada hak konstitusional rakyat yang dirampas ketika kepala daerah dipilih melalui DPRD. Demokrasi tidak semata soal memilih, tetapi tentang bagaimana institusi bekerja secara akuntabel dan kebal dari intervensi kekuasaan dan uang.
Menakar Ulang Pilkada Demokratis dan Konstitusional
UUD 1945 Pasal 18 ayat (4) hanya menyebutkan bahwa kepala daerah “dipilih secara demokratis”, tanpa mewajibkan pemilihan langsung. Artinya, pemilihan melalui mekanisme perwakilan di DPRD tetap konstitusional dan sah secara demokrasi. Polemik Pilkada langsung versus tidak langsung seharusnya tidak dipertajam secara ideologis, melainkan dikaji secara rasional dan objektif.
Evaluasi menyeluruh diperlukan untuk menemukan sistem Pilkada yang paling sesuai dengan karakter bangsa, mampu menekan biaya politik, mempersempit ruang oligarki, serta benar-benar menghadirkan kesejahteraan rakyat. Demokrasi sejatinya bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai keadilan sosial.
Pantau selalu berita politik terkini yang akurat, terpercaya, dan mendalam, eksklusif hanya di Politik Ciki agar Anda tidak ketinggalan setiap perkembangan penting lainnya.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Utama dari Kompasiana.com
- Gambar Kedua dari KOMPAS.com
