Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan dukungannya agar Peraturan Presiden (Perpres) terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) segera diterbitkan.
Menurutnya, regulasi ini sangat penting untuk memperbaiki mekanisme penyaluran program MBG agar lebih efektif dan tepat sasaran di lapangan.
Dibawah ini Anda bisa melihat berbagai informasi menarik lainnya tentang seputaran Politik Ciki.
Pentingnya Payung Hukum Untuk MBG
DPR RI melalui komisi terkait telah meminta pemerintah untuk segera menyediakan payung hukum Program MBG dalam bentuk Perpres. Menurut Puan, kehadiran Perpres akan memastikan keterlibatan berbagai kementerian dan lembaga, sehingga koordinasi program lebih terstruktur dan risiko masalah di lapangan bisa diminimalkan.
Program MBG mencakup penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah, yang diharapkan membantu mengurangi angka stunting dan meningkatkan kesehatan generasi muda. Namun, tanpa regulasi yang jelas, pelaksanaan di lapangan sering menemui hambatan, mulai dari distribusi makanan, kualitas gizi, hingga pemantauan efektivitas program.
“Jangan sampai kemudian proses dari penyediaan program makan bergizi ini mempunyai masalah lagi di lapangan,” tegas Puan.
BGN Menyatakan Tata Kelola Program MBG
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyatakan bahwa Perpres mengenai tata kelola program MBG sedang diselesaikan dan diharapkan segera ditandatangani Presiden. Regulasi ini akan menjadi pedoman resmi bagi pemerintah daerah, sekolah, dan pihak-pihak yang terlibat dalam program.
Beberapa poin penting yang akan diatur dalam Perpres meliputi:
- Standar makanan yang layak disajikan kepada penerima manfaat.
- Sanitasi dan kebersihan, termasuk penyimpanan dan penyajian makanan.
- Prosedur penanganan korban keracunan, jika terjadi masalah terkait makanan.
- Kebutuhan rantai pasok yang semakin besar seiring bertambahnya peserta program.
Dengan adanya regulasi ini, diharapkan seluruh pihak terkait memiliki panduan yang jelas dan konsisten, sehingga pelaksanaan program MBG lebih aman dan efisien.
Baca Juga: Kuota Petugas Haji Disalahgunakan, KPK Pastikan Penegakan Hukum
Evaluasi Program MBG Tantangan di Lapangan
Meskipun program MBG memiliki tujuan mulia, praktiknya di lapangan sering menemui tantangan. Beberapa kendala yang sering muncul antara lain:
- Distribusi makanan yang tidak merata di berbagai wilayah, terutama daerah terpencil.
- Kualitas dan variasi gizi yang belum sesuai standar kesehatan anak.
- Koordinasi antarinstansi yang masih lemah, sehingga program terkadang tumpang tindih atau kurang terpantau.
Puan menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh agar setiap masalah dapat diidentifikasi dan ditangani dengan tepat. Dukungan DPR juga akan memastikan pengawasan yang lebih ketat, sehingga program MBG benar-benar bermanfaat bagi anak-anak di seluruh Indonesia.
Harapan ke Depan MBG Lebih Terstruktur dan Aman
Dengan segera terbitnya Perpres, diharapkan program MBG dapat berjalan lebih terstruktur, transparan, dan akuntabel. Puan menyebut, keberhasilan program ini membutuhkan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat.
Selain itu, pengawasan dan evaluasi berkala menjadi kunci agar program tidak hanya sekadar formalitas, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kesehatan anak-anak Indonesia. Perpres ini juga diharapkan bisa menjadi acuan bagi program-program gizi lainnya, sehingga tercipta sistem yang berkelanjutan dan berstandar nasional.
Dadan Hindayana menambahkan bahwa dengan adanya Perpres, setiap pihak yang terlibat akan memiliki panduan teknis yang jelas, termasuk terkait pengadaan makanan, distribusi, hingga mitigasi risiko. Ia optimis bahwa regulasi ini akan membuat MBG lebih efektif dan minim kendala di lapangan.
“Sekarang, ini sedang diselesaikan terkait Perpres Tata Kelola Makan Bergizi. Mudah-mudahan, minggu ini sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden,” ujar Dadan.
Dengan hadirnya Perpres MBG, diharapkan program Makan Bergizi Gratis tidak hanya sekadar slogan, tetapi menjadi program yang terukur, aman, dan berdampak nyata pada kualitas gizi anak Indonesia. .
Langkah ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dan DPR dalam memperkuat kesehatan generasi muda melalui kebijakan yang tepat dan terintegrasi.
Simak dan ikuti terus informasi menarik lainnya tentang berita-berita politik dan terupdate tentunya terpercaya hanya di Politik Ciki.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Utama dari antaranews.com
- Gambar Kedua dari voi.id
