Kajari Karo terancam sanksi Kejagung terkait kasus Amsal Sitepu, fakta dan kronologi terbaru bikin publik heboh.
Kasus Amsal Sitepu kembali memanas setelah muncul permintaan sanksi terhadap Kajari Karo dari Kejagung. Dugaan kelalaian dan proses administrasi yang kontroversial membuat posisi Kajari Karo kini terancam.
Publik menyoroti langkah Kejagung dan reaksi DPR, sementara fakta-fakta terbaru mulai terungkap satu per satu. Berikut rangkuman kronologi hanya ada di Politik Ciki, alasan permintaan sanksi, dan dampaknya bagi dunia hukum di Indonesia.
DPR Desak Kejagung Sanksi Kajari Karo Usai Kasus Amsal Sitepu
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi III dari Fraksi PKB, Abdullah, mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia menjatuhkan sanksi tegas kepada Kepala Kejaksaan Negeri Karo dan jaksa terkait penanganan perkara videografer Amsal Christy Sitepu. Desakan ini mencuat di tengah polemik sengit atas proses hukum yang menjerat Amsal, yang akhirnya divonis bebas oleh pengadilan.
Abdullah menilai bahwa pihak Kejari Karo menerbitkan surat yang mengintervensi keputusan penangguhan penahanan Amsal Sitepu yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Medan. Ia juga menuding jaksa dan petugas membuat narasi yang menyesatkan publik, termasuk menggambarkan bahwa Komisi III DPR ikut “berintervensi” dalam kasus tersebut.
Menurutnya, langkah ini mencerminkan tradisi antikritik di lingkungan kejaksaan yang tidak sesuai dengan semangat keterbukaan dan demokrasi. Budaya ini akan menghambat perkembangan institusi dan sumber daya manusia di Kejari Karo … tidak adaptif terhadap perubahan, ujar Abdullah.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
📲 DOWNLOAD SEKARANG
Apa yang Terjadi Pada Kasus Amsal Sitepu?
Kasus ini bermula dari perkara mark‑up anggaran untuk pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, yang menjerat videografer Amsal Sitepu sebagai terdakwa. Jaksa mendakwa Amsal dengan tuduhan merugikan negara. Namun majelis hakim Pengadilan Negeri Medan justru memutuskan Amsal bebas dari dakwaan pidana.
Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR, sejumlah fakta administrasi disorot. Termasuk surat yang diterbitkan pihak Kejari Karo soal penangguhan penahanan Amsal yang ternyata “salah kata teknis”, dan hasil dakwaan yang kemudian tidak terbukti di pengadilan.
Selain itu, rapat juga mengungkap bahwa ada narasi yang dinilai “menyesatkan” soal peran DPR dalam kasus ini, membuat hubungan antara kejaksaan dan legislatif memanas. Komisi III kemudian memanggil Kejari Karo dan unsur kejaksaan untuk meminta klarifikasi.
Baca Juga: Heboh! Komisi Yudisial Ajak Masyarakat Ikut Awasi Peradilan, Apa Yang Terjadi?
Desakan Sanksi: Administratif Hingga Etiquette Hukum
Abdullah menjelaskan bahwa sanksi bukan sekadar formalitas. Menurutnya, intervensi dan propaganda yang dilakukan jaksa dalam kasus ini telah melampaui batas kewenangan dan bahkan melanggar Undang‑Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHAP (Kitab Undang‑Undang Hukum Acara Pidana).
DPR juga menyoroti pentingnya memperbaiki administrasi internal kejaksaan di seluruh daerah agar kejadian‑kejadian serupa tidak terulang. Hal ini dianggap penting untuk menjaga kredibilitas institusi di mata publik serta memperkuat penegakan hukum yang adil dan transparan.
Selain sanksi administratif dan etik, sejumlah anggota DPR bahkan menyebut kemungkinan sanksi pidana bagi jaksa yang terbukti mengabaikan prosedur hukum dalam proses penahanan dan penanganan perkara Amsal Sitepu.
Kritik Lembaga Lain Dan Evaluasi Hukum
Tak hanya DPR, sejumlah pakar hukum menganggap kasus ini menunjukkan kelemahan prosedur dan kemungkinan penyalahgunaan kewenangan dalam praktik penegakan hukum. Mereka mendorong Kejagung untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran dan kesalahan administratif secara menyeluruh.
Beberapa pengamat mengatakan bahwa evaluasi terhadap jaksa dan jaksa penuntut umum (JPU) yang terlibat penting guna menjaga integritas sistem peradilan termasuk. Jika perlu, penegakan aturan etika dan hukum pidana bagi aparat yang terbukti melanggar.
Kritik ini muncul di tengah keprihatinan publik atas putusan bebas Amsal Sitepu, yang dianggap menjadi sorotan masyarakat luas. Juga komunitas kreatif yang khawatir terhadap penerapan hukum di sektor mereka.
Dampak Terhadap Kepercayaan Publik Dan Penegakan Hukum
Desakan sanksi ini bukan sekadar wacana. Abdullah mengingatkan bahwa jika praktik kesalahan aparat hukum terus dibiarkan, publik akan kehilangan kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum. Bukan hanya Kejari Karo atau Kejagung, tetapi sistem penegakan hukum secara keseluruhan.
Ia menilai bahwa krisis kepercayaan publik berpotensi berdampak negatif dalam jangka panjang, terutama dalam upaya mewujudkan keadilan substantif bagi seluruh warga negara. Karena itu, evaluasi menyeluruh dari atasan kejaksaan menjadi penting.
Langkah DPR ini dipandang sebagai bagian dari fungsi pengawasan atas lembaga penegak hukum. Dengan harapan prosedur hukum dipahami dan dijalankan secara benar oleh seluruh jajaran kejaksaan.
Pantau selalu berita politik terkini yang akurat, terpercaya, dan mendalam, eksklusif hanya di Politik Ciki agar Anda tidak ketinggalan setiap perkembangan penting lainnya.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari metrotvnews.com
- Gambar Kedua dari heylaw.id
