Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan alasannya menolak tawaran jabatan menteri demi fokus memperkuat partai sebagai fondasi bangsa.
Hasto menekankan pentingnya pembenahan internal partai untuk mencegah korupsi dan membangun demokrasi yang sehat. Keputusan ini menunjukkan integritas dan komitmennya terhadap reformasi sistemik, sekaligus menjadi pesan bagi kader partai bahwa pengabdian nyata tidak selalu diukur dari jabatan publik.
Simak beragam informasi menarik lainnya yang sedang viral dan terbaru hanya ada di Politik Ciki.
Hasto Jelaskan Alasan Menolak Posisi Menteri
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan bahwa dirinya memilih fokus bekerja untuk partai ketimbang menjadi pejabat negara. Hal ini disampaikannya dalam “Seminar Nasional Refleksi Hari Anti Korupsi Sedunia” yang digelar di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (9/12/2025).
Hasto bercerita sempat ditawari posisi menteri sebanyak dua kali, namun ia menolak dengan alasan kuat. Baginya, membangun dan membenahi institusi partai lebih menjadi prioritas daripada mengejar jabatan pemerintahan. Ia juga mengaku khawatir akan godaan yang melekat pada jabatan negara sehingga memilih fokus di internal partai.
Keputusan ini menjadi bukti komitmen Hasto pada upaya pencegahan korupsi dengan memperkuat partai sebagai “soko guru” bangsa yang mampu melakukan reformasi sistemik. Hasto menegaskan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi harus dimulai dari pembenahan partai politik sebagai fondasi demokrasi yang sehat.
Refleksi Pengalaman Bersama Jokowi di Tim Transisi 2014
Dalam kesempatan itu, Hasto juga mengulas pengalamannya saat menjadi Deputi Tim Transisi Presiden Joko Widodo pada 2014. Ia bertanggung jawab mengawal sektor migas dan APBN serta membahas langkah-langkah prioritas dalam memberantas korupsi.
Hasto menjelaskan, ketika berdiskusi dengan Presiden Jokowi, ia sempat menegaskan pentingnya dukungan kekuasaan bagi pemberantasan mafia korupsi. “Mafia hanya bisa ada apabila didukung kekuasaan,” kata Hasto. Ia menegaskan bahwa selama kekuasaan berpihak pada hukum yang adil, maka korupsi dapat diberantas secara efektif.
Pernyataan ini menjadi gambaran bahwa sistem dan penguatan institusi merupakan kunci utama. Menurut Hasto, hal inilah yang harus dibangun juga di tingkat partai agar PDIP mampu menyumbang secara signifikan pada pengawasan dan pencegahan korupsi secara nasional.
Baca Juga: Pemerintah Bahas Skema Penghapusan Utang UMKM Korban Bencana
Tekad Mempertahankan PDIP Sebagai Pilar Bangsa
Hasto menilai PDIP memiliki peran strategis sebagai “soko guru” bangsa yang harus mampu melakukan pembenahan internal secara menyeluruh dan sistemik. Penguatan partai menurutnya menjadi kunci pencegahan korupsi dan penciptaan pemerintahan yang bersih serta berkeadilan.
“Kalau partai mampu melakukan pembenahan sistemik, maka kita bisa menjadi kontributor penting dalam pencegahan korupsi,” tutur Hasto. Oleh karena itu, ia memilih meneguhkan tugasnya sebagai pengawal partai agar visi besar ini bisa diwujudkan tanpa gangguan kepentingan pribadi semisal jabatan negara yang penuh godaan.
Keputusan ini pun sekaligus sebagai bentuk integritas dan tanggung jawab moral Hasto sebagai kader partai untuk memastikan. PDIP tidak hanya berperan sebagai kendaraan politik, melainkan juga institusi yang mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Hasto Tolak Godaan Jabatan Demi Fokus Partai
Dalam sesi diskusi, Hasto secara tegas mengungkapkan alasannya menolak jabatan menteri yang pernah ditawarkan kepadanya sebanyak dua kali. Ia khawatir tidak tahan terhadap godaan yang bisa mengganggu integritasnya jika masuk ke dalam posisi pemerintahan yang penuh tekanan dan kepentingan.
Menurut Hasto, membangun institusi partai politik yang solid, transparan, dan bebas korupsi memerlukan perhatian penuh. Ia ingin memastikan bahwa PDIP bisa menjadi pelopor perubahan dan memberikan contoh bagi partai politik lain di Indonesia dalam hal pemberantasan korupsi dan penguatan demokrasi.
Keputusan ini juga menjadi pesan tegas bagi kader partai bahwa pengabdian tidak harus diukur dari jabatan publik. Bagi Hasto, kerja nyata dan konsistensi memperbaiki internal partai jauh lebih penting untuk masa depan bangsa dan penguatan sistem politik yang sehat. Pantau selalu keajadian terbaru dan terviral berita lainnya yang kami berikan hanya ada di Politik Ciki.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Utama dari news.detik.com
- Gambar Kedua dari rm.id
