Golkar, Tanpa Ambang Batas Parlemen, Pemerintahan RI Terancam Lumpuh

Golkar memperingatkan bahwa tanpa ambang batas parlemen, sistem pemerintahan Indonesia berisiko lumpuh dan efektivitasnya melemah drastis.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menegaskan bahwa ambang batas parlemen penting untuk efektivitas dan stabilitas sistem presidensial. Ia menyebut penolakan ambang batas sama dengan mendorong sistem multipartai ekstrem yang tidak sesuai karakter presidensial.

Simak beragam informasi menarik lainnya tentang politik di Indonesia yang terbaru dan terviral cuman hanya ada di seputaran Politik Ciki.

Ambang Batas Parlemen Sebagai Kunci Stabilitas

Sarmuji menegaskan bahwa penolakan terhadap parliamentary threshold secara inheren menghendaki sistem multipartai ekstrem. Sistem semacam ini, lanjutnya, sangat tidak sesuai dengan prinsip dasar sistem presidensial yang dianut Indonesia. Akibatnya, efektivitas pemerintahan berpotensi melemah secara signifikan, mengancam stabilitas nasional.

Pada Minggu, 1 Februari 2026, Sarmuji dengan lugas menyatakan, “Mereka yang menolak parliamentary threshold sesungguhnya menginginkan sistem multipartai ekstrem, yang tidak sesuai dengan sistem presidensial dan berpotensi melemahkan efektivitas pemerintahan.” Pernyataan ini menegaskan pandangan Golkar mengenai pentingnya ambang batas.

Menurut Sarmuji, perancangan sistem politik dan kepartaian tidak boleh terpisah dari desain fundamental sistem pemerintahan. Konteks presidensialisme di Indonesia secara mutlak membutuhkan sistem multipartai sederhana. Tujuannya adalah untuk memastikan pemerintahan dapat berjalan secara efektif, stabil, dan akuntabel di mata publik.

Konsistensi Sistem Politik Nasional

Oleh karena itu, Sarmuji secara konsisten menegaskan bahwa ambang batas parlemen atau parliamentary threshold harus tetap dipertahankan. Konsistensi ini krusial untuk pembangunan sistem politik Indonesia yang berkelanjutan dan selaras dengan konstitusi.

Sarmuji menjelaskan bahwa sistem politik, termasuk sistem kepartaian, haruslah harmonis dan sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial yang diamanahkan oleh UUD NRI Tahun 1945. Keselarasan ini merupakan prasyarat mutlak agar jalannya pemerintahan dapat optimal.

Lebih lanjut, Sarmuji menguraikan bahwa sistem multipartai sederhana adalah model yang paling sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Model ini memungkinkan terciptanya koalisi yang lebih stabil dan pengambilan keputusan yang lebih efisien di tingkat eksekutif.

Baca Juga: MA Menilai Perbuatan Luthfi Hasan Merupakan Korupsi Politik

Menghindari Fragmentasi Politik Ekstrem

Tanpa adanya penyederhanaan sistem kepartaian melalui parliamentary threshold, Sarmuji khawatir sistem presidensial akan terus dihadapkan pada masalah fragmentasi politik yang akut. Fragmentasi ini akan berdampak langsung pada lemahnya efektivitas pemerintahan.

Selain itu, fragmentasi politik ekstrem juga akan menghambat pengambilan keputusan strategis di tingkat nasional. Pemerintah bisa tersandera oleh terlalu banyak kepentingan politik yang saling bertolak belakang, sehingga kebijakan penting sulit untuk dirumuskan dan dilaksanakan.

Sarmuji mengutarakan kekhawatiran bahwa presidensialisme tidak akan pernah bekerja secara optimal jika didukung oleh sistem kepartaian yang terlalu terfragmentasi. “Pemerintah akan terus tersandera tarik-menarik kepentingan politik, dan rakyat yang akhirnya menanggung biaya dari ketidakefektifan itu,” ujarnya.

Komitmen Golkar Terhadap Tata Kelola Pemerintahan

Sarmuji menilai parliamentary threshold sebagai instrumen konstitusional dan demokratis yang vital. Instrumen ini berfungsi untuk mendorong penyederhanaan sistem kepartaian secara alamiah dan terstruktur, demi kemajuan demokrasi.

Partai Golkar, lanjut Sarmuji, akan terus berkomitmen mengawal pembangunan sistem politik nasional yang rasional, konstitusional, dan berorientasi pada penguatan tata kelola pemerintahan. Semua ini dilakukan demi kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar, bukan hanya partai.

Sarmuji juga menekankan bahwa yang dipertaruhkan bukan sekadar kepentingan partai, melainkan masa depan efektivitas pemerintahan nasional. “Sistem multipartai ekstrem bukan hanya tidak relevan dengan presidensialisme, tetapi juga berisiko melumpuhkan kemampuan negara dalam mengambil keputusan strategis,” pungkasnya.

Pantau selalu berita politik terkini yang akurat, terpercaya, dan mendalam, eksklusif hanya di Politik Ciki agar Anda tidak ketinggalan setiap perkembangan penting lainnya.