Wapres Gibran memberi sinyal kebijakan pajak UMKM akan lebih ramah guna mendorong pertumbuhan usaha kecil nasional.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima audiensi Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) pada Jumat, 27 Juni 2026, di Istana Wakil Presiden, Jakarta. Pertemuan ini membahas penguatan ekosistem perpajakan nasional. Gibran menekankan pentingnya regulasi komprehensif bagi profesi konsultan pajak sebagai strategi memperkuat penerimaan negara.
Simak beragam informasi menarik lainnya tentang politik di Indonesia yang terbaru dan terviral cuman hanya ada di seputaran Politik Ciki.
Penguatan Ekosistem Perpajakan Nasional
Dalam pertemuan itu, Gibran menegaskan pentingnya penguatan ekosistem perpajakan nasional. Ketua Umum IKPI, Vaudy Starworld, menyampaikan bahwa Wapres melihat regulasi konsultan pajak sebagai strategi meningkatkan penerimaan negara, bukan sekadar mengatur profesi. Hal ini menegaskan komitmen pemerintah membangun sistem perpajakan yang lebih kokoh dan terintegrasi.
Gibran menyoroti perlunya regulasi komprehensif untuk memberi kepastian hukum bagi profesi konsultan pajak. Aturan ini diharapkan memperjelas hak dan kewajiban dalam sistem perpajakan serta mengurangi perbedaan interpretasi. Dengan kerangka hukum kuat, konsultan pajak dapat bekerja lebih profesional.
Konsultan pajak diharapkan menjadi mitra pemerintah dalam meningkatkan literasi dan kepatuhan perpajakan, khususnya bagi pelaku usaha. Undang-undang konsultan pajak akan mengatur penggunaan jasa mereka guna meningkatkan kepatuhan dan menekan tax gap. Langkah ini penting untuk optimalisasi penerimaan negara.
Urgensi Revisi PP 55 Tahun 2022
IKPI dalam audiensi tersebut turut menyoroti belum terealisasinya perubahan PP 55 Tahun 2022 mengenai ketentuan perpajakan UMKM. Vaudy mengungkapkan bahwa wacana perubahan regulasi UMKM sudah disampaikan pemerintah sejak akhir 2024 dan diperkuat kembali pada akhir 2025. Namun, hingga kini belum ada kejelasan mengenai implementasinya.
Ketidakjelasan ini dinilai berpotensi menyebabkan pelaku UMKM kehilangan arah, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kepatuhan pajak. UMKM merupakan sektor strategis yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, termasuk tenaga kerja informal, sehingga kepastian kebijakan sangat vital bagi keberlangsungan mereka. Regulasi yang jelas akan mendorong kepatuhan sukarela.
Vaudy menegaskan bahwa perubahan PP 55 harus segera dilakukan. Jika terlalu lama tanpa realisasi, ketidakpastian ini bisa berdampak pada menurunnya kepercayaan wajib pajak, khususnya UMKM, terhadap pemerintah di bidang perpajakan. Kepastian kebijakan adalah fondasi penting dalam menjaga tingkat kepatuhan sukarela.
Baca Juga: Rapat Paripurna DPR Memanas! Golkar Ungkit Sikap PDIP Soal Dana Pendidikan
Peran Konsultan Pajak Dalam Kepatuhan
Dengan kerangka hukum yang jelas, konsultan pajak diharapkan dapat menjalankan perannya secara profesional sebagai mitra strategis pemerintah. Peran ini mencakup peningkatan literasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Hal ini sangat penting mengingat kompleksitas aturan pajak yang seringkali membingungkan bagi pelaku usaha kecil dan menengah.
Selain itu, undang-undang konsultan pajak akan mengatur wajib pajak yang menggunakan jasa konsultan. Regulasi ini diharapkan meningkatkan kepatuhan dan memperkecil kesenjangan penerimaan pajak (tax gap). Kesenjangan tersebut merupakan selisih antara pajak yang seharusnya diterima negara dan realisasi penerimaan yang perlu dievaluasi.
Vaudy menjelaskan bahwa “tax gap” yang besar perlu dievaluasi dan diatasi melalui regulasi yang lebih baik. Konsultan pajak, dengan keahliannya, dapat membantu menjembatani kesenjangan informasi dan pemahaman antara wajib pajak dan pemerintah, memastikan bahwa hak dan kewajiban terpenuhi dengan benar.
Dampak Ketidakpastian Kebijakan Pada UMKM
Ketidakjelasan perubahan PP 55 Tahun 2022 berpotensi membuat pelaku UMKM tidak memiliki arah yang jelas dalam kewajiban perpajakan mereka. Hal ini dapat berdampak negatif pada kepatuhan pajak. Padahal, UMKM merupakan sektor vital yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional dengan daya serap tenaga kerja yang tinggi.
Kepastian kebijakan adalah fondasi penting dalam menjaga tingkat kepatuhan sukarela. Tanpa kepastian, upaya pemerintah mendorong formalitas dan kepatuhan berisiko terhambat. Jika kebijakan terus mengambang, semangat pelaku UMKM untuk patuh pajak bisa menurun, mengancam stabilitas penerimaan negara.
Wajib pajak, khususnya UMKM, sedang menanti kejelasan. Vaudy mengingatkan bahwa jika terlalu lama tanpa realisasi, ini bisa berdampak pada menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah, khususnya di bidang perpajakan. Oleh karena itu, percepatan regulasi yang pro-UMKM adalah sebuah keharusan.
Pantau selalu berita politik terkini yang akurat, terpercaya, dan mendalam, eksklusif hanya di Politik Ciki agar Anda tidak ketinggalan setiap perkembangan penting lainnya.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Utama dari nasional.kompas.com
- Gambar Kedua dari rm.id
