Firman Tendry Sebut Koruptor Mau Dikejar Sampai Antartika, Kritik Janji Politik Prabowo

Firman Tendry Sebut Koruptor Mau Dikejar Sampai Antartika, Kritik Janji Politik Prabowo

Firman Tendry mengkritik janji politik Prabowo, menyoroti ketidaksesuaian antara ucapan heroik dan realita pemberantasan korupsi.

Firman Tendry Sebut Koruptor Mau Dikejar Sampai Antartika, Kritik Janji Politik Prabowo

Harapan Indonesia bebas korupsi pada 2026 tampak semakin suram. Di tengah berbagai persoalan, praktisi hukum Firman Tendry Masengi dalam diskusi ‘Anomali Pemberantasan Korupsi 2025 Harapan untuk 2026’ di Jakarta, menyoroti realitas pahit. Ia menilai negara justru memproduksi hukum koruptif, menciptakan lingkungan kondusif bagi pelaku kejahatan.

Simak beragam informasi menarik lainnya tentang politik di Indonesia yang terbaru dan terviral cuman hanya ada di seputaran Politik Ciki.

Ironi Hukum Dan Penegakan

Firman Tendry secara tegas menyatakan bahwa produk hukum di Indonesia masih terlalu “ramah” terhadap pelanggar korupsi. Kondisi ini diperparah dengan dugaan bahwa aparat penegak hukum itu sendiri terlibat dalam praktik koruptif. Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar tentang efektivitas sistem hukum dalam memberantas korupsi.

Ia kemudian menyinggung janji politik yang menggebu-gebu, bahwa koruptor akan dikejar hingga ke Antartika. Meskipun tidak menyebutkan nama, janji ini jelas merujuk pada pernyataan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Firman dengan tajam mengkritik inkonsistensi antara janji tersebut dengan realitas yang ada di lapangan.

​Menurutnya, sangatlah “gila” jika seseorang berjanji akan mengejar koruptor ke ujung dunia, namun di sisi lain justru membiarkan korupsi merajalela di lingkungan sekitar.​ Kritik ini menyoroti diskrepansi antara retorika politik dan tindakan nyata, yang berpotensi mengikis kepercayaan publik.

State Capture, Ketika Negara Memproduksi Korupsi

Firman Tendry mengungkapkan pesimisme mendalamnya terhadap keseriusan aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan korupsi. Ia berargumen bahwa Indonesia telah mengalami apa yang disebut sebagai state capture, sebuah kondisi di mana negara justru menjadi produsen korupsi dan kejahatan itu sendiri.

Dalam kondisi state capture, institusi-institusi negara yang seharusnya melindungi rakyat dari korupsi, justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Hal ini menciptakan lingkaran setan di mana korupsi terus-menerus direproduksi dan dilegitimasi oleh sistem.

Oleh karena itu, Firman menegaskan bahwa tidak ada harapan besar dari institusi seperti polisi, kejaksaan, maupun KPK. Ia berpandangan bahwa mereka yang berada di dalam institusi tersebut bisa jadi adalah bagian dari masalah korupsi itu sendiri, bukan solusi yang diharapkan.

Baca Juga: Gus Yahya Hadir, PBNU Gelar Pertemuan Tertutup di Kediaman Rais Aam

Janji Antartika vs Realitas di Lapangan

Janji Antartika vs Realitas di Lapangan

Pernyataan Prabowo Subianto yang berjanji mengejar koruptor sampai ke Antartika, menjadi sorotan utama dalam diskusi ini. Janji yang terdengar heroik ini kini dipertanyakan relevansinya di tengah maraknya kasus korupsi dan dugaan keterlibatan pejabat.

Firman Tendry menggarisbawahi bahwa janji semacam itu menjadi ironis ketika tindakan nyata di lapangan tidak selaras. Keberadaan korupsi yang terus merajalela di dalam negeri menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum masih jauh dari harapan masyarakat.

Kritik ini tidak hanya ditujukan pada individu, tetapi juga pada sistem yang memungkinkan praktik korupsi terus berlangsung. Publik berharap janji-janji politik tidak hanya menjadi retorika kosong, melainkan diwujudkan dalam langkah-langkah konkret dan tegas.

Menggugat Harapan di Tengah Anomali

Diskusi “Anomali Pemberantasan Korupsi 2025” ini juga dihadiri oleh narasumber lain seperti pengamat politik Standarkiaa Latief dan aktivis mahasiswa Fikri. Kehadiran mereka memperkaya perspektif tentang kompleksitas masalah korupsi di Indonesia.

Pernyataan Firman Tendry mencerminkan kekecewaan publik terhadap kondisi pemberantasan korupsi. Masyarakat menuntut kejelasan dan akuntabilitas dari para pemimpin serta penegak hukum, bukan hanya janji-janji manis yang tidak terwujud.

Kritik ini menjadi pengingat penting bagi seluruh elemen bangsa untuk serius mengatasi masalah korupsi. Tanpa adanya komitmen kuat dan tindakan nyata, harapan akan Indonesia yang bebas korupsi mungkin hanya akan menjadi mimpi belaka.

Pantau selalu berita politik terkini yang akurat, terpercaya, dan mendalam, eksklusif hanya di Politik Ciki agar Anda tidak ketinggalan setiap perkembangan penting lainnya.


Sumber Informasi Gambar:

  • Gambar Utama dari rmol.id
  • Gambar Kedua dari arikamedia.id