Penghapusan Istilah Orde Lama ini merupakan langkah strategis untuk memperbarui narasi bangsa yang selama ini sedikit tertinggal serta menyiapkan generasi muda dengan pemahaman sejarah yang jujur dan komprehensif.
Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, yang menjadi penggagas proyek ini, memberikan tanggapan atas penolakan tersebut dan menyampaikan alasan-alasan. Di balik keputusan menghilangkan istilah yang selama ini lazim digunakan dalam historiografi nasional.
Dibawah ini Politik Ciki akan membahas menguraikan secara mendalam respons Fadli Zon terhadap penolakan PDIP serta konteks dan implikasi dari penulisan ulang sejarah yang sedang berlangsung.
Proyek Penulisan Ulang Sejarah Indonesia
Kementerian Kebudayaan RI, yang dipimpin oleh Fadli Zon. Sedang menggarap proyek besar penulisan ulang sejarah Indonesia dalam bentuk 10 jilid buku. Akan memuat sejarah nasional dari masa awal Nusantara hingga era Reformasi 1999-2024.
Proyek ini melibatkan lebih dari 100 sejarawan dengan berbagai latar belakang akademik. Bertujuan untuk menghapus bias kolonial dan memperkuat perspektif “Indonesia sentris” guna membentuk identitas nasional yang lebih kuat di tengah tantangan globalisasi dan perubahan zaman.
Fadli Zon menjelaskan bahwa sudah 26 tahun sejarah Indonesia tidak mengalami pembaruan substantif sejak penulisan terakhir yang memperhitungkan Pemilu tahun 1997. Sementara berbagai kejadian fenomenal dalam dua dekade terakhir belum terabadikan secara resmi.
Ia menegaskan bahwa penulisan ulang sejarah ini merupakan suatu keharusan untuk menyajikan narasi yang lebih akurat dan merefleksikan perjuangan bangsa secara menyeluruh.
Alasan Penghapusan Istilah Orde Lama
Salah satu aspek yang paling mengundang kontroversi adalah rencana menghilangkan istilah “Orde Lama” dari judul jilid buku dan narasi sejarah yang sedang disusun.
Fadli Zon menyatakan bahwa istilah “Orde Lama” sebenarnya bukan penyebutan resmi atau klaim dari pemerintah pada periode tersebut. Melainkan istilah yang diberikan oleh rezim Orde Baru untuk membedakan era pemerintah sebelumnya.
Menurut Fadli, pemerintah pada masa itu tidak pernah menyebut dirinya sebagai “Orde Lama”.
Oleh karena itu, dalam rangka menghadirkan perspektif sejarah yang lebih netral dan inklusif. Istilah tersebut dihilangkan agar tidak menimbulkan distorsi interpretasi sejarah yang berasal dari perspektif politik era Orde Baru.
Ia menegaskan bahwa penggunaan istilah Orde Baru memang sengaja disematkan pemerintah waktu itu untuk membingkai narasi yang menguntungkan rezim mereka sendiri.
Penghapusan istilah ini dimaksudkan agar sejarah Indonesia yang ditulis ulang dapat menonjolkan fakta dan konteks dari masa itu tanpa dibebani oleh stereotip atau label politik yang terlalu membekas.
Pemerintah ingin menampilkan sejarah berdasarkan data dan kebenaran akademis. Bukan sekedar rekayasa politik atau penyederhanaan narasi masa lalu.
Baca Juga:
PDIP Ingatkan Pentingnya Penulisan Ulang Sejarah Secara Fakta
Penolakan dan Kritik Dari PDIP
Namun, PDIP yang memiliki akar sejarah erat dengan masa Orde Lama. Terutama karena Soekarno sebagai pendiri bangsa dan kakek dari Puan Maharani. Sangat menolak penghapusan istilah itu.
Puan Maharani menegaskan bahwa istilah “Orde Lama” telah menjadi bagian penting dari sejarah nasional dan identitas bangsa Indonesia yang tidak boleh dihapus begitu saja.
Menurutnya, meskipun ada kebutuhan untuk memperbaiki penulisan sejarah agar lebih jujur dan inklusif. Penghapusan istilah sejarah yang sudah diakui justru berisiko menghilangkan fakta dan melukai sejarah bangsa.
Puan juga mengingatkan agar proyek penulisan ulang sejarah dilakukan dengan transparan, cair. Dan tidak terburu-buru sehingga tak melanggar aturan dan mekanisme yang berlaku.
Ia mengutip semboyan Bung Karno “Jangan sekali-kali melupakan sejarah” sebagai pengingat pentingnya menjaga integritas dan kebenaran sejarah tanpa menghapus bagian-bagian yang sudah tercatat.
Tanggapan Fadli Zon atas Penolakan PDIP
Menanggapi penolakan tersebut, Fadli Zon meminta agar publik dan pihak terkait tidak perlu khawatir. Ia menegaskan bahwa penulisan sejarah dilakukan oleh para sejarawan ahli yang kompeten. Yaitu 113 akademisi dari 34 perguruan tinggi dengan keahlian mendalam di bidang sejarah.
Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Setelah draft buku selesai sekitar 70 persen. Publik akan diajak untuk berdiskusi dan memberikan masukan melalui sesi uji publik.
Fadli Zon menegaskan bahwa misi proyek ini bukan untuk menghapus sejarah. Melainkan meluruskan dan memperbarui narasi sejarah Indonesia agar objektif serta bebas dari bias yang selama ini mungkin melekat.
Ia juga mengatakan bahwa sejarah adalah jembatan yang menghubungkan identitas bangsa, politik kebaikan. Dan perjuangan kolektif yang harus terus dikenang dan dipelajari dengan sikap kritis.
Urgensi Penulisan Ulang Sejarah
Fadli Zon menekankan bahwa penulisan ulang sejarah ini merupakan usaha penting mengingat Indonesia selama puluhan tahun tidak melakukan pembaruan terhadap catatan sejarah resminya.
Proyek ini bukan hanya soal mengganti istilah. Tetapi menegaskan identitas bangsa melalui perspektif Indonesia sendiri. Bukan dari bias kolonial atau politik kekuasaan.
Selain itu, revisi sejarah ini juga diharapkan relevan untuk generasi muda agar mereka memahami sejarah bangsa secara lebih menyeluruh dan kontekstual di era digital serta globalisasi.
Proyek besar ini dianggarkan sebesar Rp9 miliar dan ditargetkan selesai bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2025.
Rilis secara resmi, setelah melalui proses kajian dan masukan publik. Akan membuka ruang untuk pembaharuan narasi sejarah yang menjadi tonggak bagi bangsa untuk membangun masa depan yang lebih kuat dan berwawasan historis.
Buat kalian yang ingin mendapatkan analisis politik yang tajam dan update terkini. Kalian bisa kunjungi Politik Ciki yang dimana akan selalu menyajikan berita dan opini terpercaya seputar dinamika politik Indonesia dan dunia.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Utama dari www.cnnindonesia.com
- Gambar Kedua dari www.republika.id
