Anggota DPR RI mendesak Kementerian Luar Negeri untuk segera memetakan WNI yang berada di Meksiko guna memastikan perlindungan mereka. Pemetaan ini bertujuan memantau lokasi, jumlah, dan kondisi WNI sehingga pemerintah dapat mengambil langkah cepat jika terjadi risiko. Pemerintah juga diimbau memperkuat komunikasi krisis melalui KBRI, memastikan keselamatan WNI, serta menyiapkan…
DPR Ingatkan Prabowo Fokus Produk Dalam Negeri, Terkait Rencana Impor Pikap Kopdes yang Jadi Sorotan Publik DPR menegaskan agar Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memprioritaskan produksi kendaraan dalam negeri, menyusul rencana impor pikap Kopdes. Langkah ini menjadi sorotan banyak pihak karena berpotensi memengaruhi industri lokal dan kedaulatan ekonomi. Simak beragam informasi…
Komisi XII DPR mendorong perluasan SPKLU guna mempercepat transisi kendaraan listrik dan menekan beban subsidi energi nasional. Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, menegaskan pentingnya percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Hal ini dipicu beban subsidi energi yang hampir Rp120 triliun, mayoritas untuk BBM seperti solar dan…
Kenaikan ambang batas parlemen menjadi 7% memicu kontroversi, KPD menilai langkah ini mengancam demokrasi dan mengurangi representasi. Kenaikan ambang batas parlemen menjadi 7% mengejutkan publik dan partai politik. Keputusan ini menuai kritik keras dari sejumlah organisasi masyarakat sipil dan aktivis demokrasi. Komite Pemantau Demokrasi (KPD) menilai perubahan ini bisa mengurangi…
DPR RI mulai menyusun RUU Perampasan Aset untuk menjerat koruptor hingga kehilangan seluruh harta kekayaan hasil kejahatan. RUU ini bertujuan menutup celah hukum, memperkuat pemberantasan korupsi, dan memastikan negara dapat memulihkan kerugian. Masyarakat dan aktivis anti-korupsi menyambut positif, berharap langkah ini memberi efek jera bagi pelaku. Berikut ini, Politik Ciki akan menegaskan…
Drama politik memanas ketika DPR menguji batas-batas MKMK, memicu kontroversi besar dan menguji etika bernegara secara serius. Dalam negara hukum yang demokratis, pembatasan kekuasaan tidak hanya mengandalkan norma tertulis, tetapi juga etika institusional yang krusial. Prinsip pemisahan kekuasaan, atau separation of powers, dirancang bukan untuk menciptakan sekat beku antarlembaga. Sebaliknya,…
DPR RI memulai rangkaian partisipasi publik terkait RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) mulai 5 Maret. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi membuka peluang partisipasi publik dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) mulai tanggal 5 Maret. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya DPR untuk…
Partai NasDem melanjutkan Safari Ramadan 2026 di Jawa Tengah, membagikan ratusan paket sembako kepada warga kurang mampu dan mendengarkan aspirasi. Kegiatan ini sekaligus dimanfaatkan untuk membahas peta politik Jateng menjelang Pemilu dan Pilkada, memperkuat basis suara serta loyalitas kader partai. Safari Ramadan NasDem menunjukkan kombinasi kepedulian sosial dan strategi politik,…
Prabowo Subianto disebut siap kembali bertarung pada 2029, dengan tiga strategi utama terungkap, strategi kedua membuat lawan panik. Pengamat politik Nurul Fatta menganalisis setidaknya tiga faktor kunci yang akan menopang daya saing Prabowo Subianto sebagai petahana, memperkuat posisinya untuk kembali berlaga di Pilpres 2029. Analisis ini memberikan gambaran mendalam mengenai…
Rencana impor 105 ribu kendaraan oleh BUMN menuai kritik keras dari DPR, kebijakan ini dinilai berpotensi melemahkan industri otomotif. Rencana impor 105 ribu kendaraan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memantik polemik di ruang publik. Kebijakan yang diklaim bertujuan memenuhi kebutuhan operasional dan efisiensi ini justru memunculkan kekhawatiran baru terhadap…
