Politik

Rieke Diah Pitaloka Temui Gus Ipul, Tegaskan Dukungan Untuk Data Tunggal

Rieke Diah Pitaloka menemui Gus Ipul untuk menegaskan dukungan terhadap penguatan Data Tunggal di Indonesia pertemuan ini pentingnya data terintegrasi. Dukungan legislator seperti Rieke diharapkan mempercepat implementasi Data Tunggal, sehingga program sosial, pembangunan, dan layanan publik dapat lebih efektif. Kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk membangun sistem data nasional yang…

Politik

Megawati Tiba di Riyadh, Disambut Hangat Dubes RI dan Pejabat Arab Saudi

Mantan Presiden RI Megawati Soekarnoputri tiba di Riyadh dan disambut hangat oleh Dubes RI untuk Arab Saudi serta pejabat senior kerajaan. Kunjungan ini menjadi momen penting untuk mempererat hubungan bilateral Indonesia-Arab Saudi, termasuk kerja sama ekonomi, pendidikan, dan energi. Megawati juga bertemu komunitas WNI di Arab Saudi dan meninjau proyek…

Politik

Ambang Batas Parlemen Digugat, Gerindra Masih Pantau Perkembangan

Partai Gerindra masih memantau perkembangan gugatan uji materi ketentuan ambang batas parlemen yang saat ini ditetapkan 4 persen. Gugatan diajukan oleh organisasi masyarakat sipil yang menilai angka tersebut terlalu tinggi dan seharusnya maksimal 2,5 persen. Sekjen Gerindra, Sugiono, menekankan partainya ingin proses politik lebih efisien tanpa menimbulkan retakan bangsa. Sementara…

Politik

Kepala Desa Diminta Pantau Warga Rentan, Cegah Tragedi Anak NTT Terulang

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meminta kepala desa dan kepala dusun untuk aktif memantau warga rentan guna mencegah tragedi anak di NTT. Pemantauan proaktif di tingkat desa diharapkan memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan warga miskin tidak terlewatkan. Langkah ini menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh kebijakan pengentasan kemiskinan, sekaligus upaya…

Fakta

Vonis Arif Nuryanta Diperberat Jadi 14 Tahun, Hukum Tak Pandang Bulu

Vonis Arif Nuryanta, eks Ketua PN Jakarta Selatan, diperberat menjadi 14 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Putusan banding ini mempertimbangkan keterlibatan terdakwa dalam penyalahgunaan wewenang dan manipulasi putusan perkara yang merugikan masyarakat. Majelis hakim menegaskan hukuman lebih berat bertujuan memberi efek jera sekaligus menegakkan keadilan tanpa pandang bulu.…

Politik

Didesak Mundur dari BoP, Istana Segera Dialog Dengan MUI

Pemerintah Indonesia merespons desakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar mundur dari Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) dengan membuka dialog langsung. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa pemerintah menghormati aspirasi MUI dan akan menjelaskan alasan Indonesia bergabung di forum internasional ini. Keikutsertaan Indonesia di BoP bertujuan membangun diplomasi, menyampaikan pandangan…

Politik

Jokowi Siap Total Untuk PSI, Analisis Ungkap Kekhawatiran soal Posisi Gibran

Jokowi menegaskan komitmennya bekerja keras dan ‘mati-matian’ membesarkan PSI analis politik menilai langkah ini menunjukkan kekhawatiran Jokowi. PSI pun dipandang sebagai kendaraan politik cadangan jika skenario politik utama tidak berjalan. Dukungan Jokowi terhadap PSI memunculkan spekulasi soal manuver politik dan strategi capres. Sekaligus menegaskan dinamika unik antara politik keluarga dan…

Politik

PDIP Tinjau Ulang Ambang Batas Parlemen, Soroti Masa Depan Sistem

PDIP masih meninjau ulang penerapan ambang batas parlemen untuk Pemilu mendatang, sambil menyoroti masa depan sistem multipartai di Indonesia. Partai menekankan pentingnya keseimbangan antara stabilitas politik dan representasi rakyat, memastikan partai kecil tetap memiliki ruang bersaing. Kajian ini juga mempertimbangkan aspirasi kader, pemilih, dan kepentingan publik. Dengan dialog terbuka dan…

Politik

Menkum Supratman Resmikan Posbankum Baru, Total Kini 2.015 di Kalsel

Menteri Hukum dan HAM, Supratman, meresmikan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) baru di Kalimantan Selatan, menambah total menjadi 2.015 unit. Kehadiran Posbankum bertujuan memperluas akses layanan hukum bagi masyarakat, termasuk konsultasi, pendampingan, dan advokasi gratis. Program ini diharapkan meningkatkan kesadaran hukum sekaligus memastikan perlindungan hak warga di seluruh Kalsel. Dapatkan informasi…

Politik

DPR Desak LPSK Buka Kantor di Provinsi, Pendampingan Korban

Anggota DPR RI menegaskan perlunya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memperluas kantor perwakilan di provinsi. Dorongan ini muncul menyusul kasus kekerasan seksual di Jambi yang melibatkan 19 siswa, di mana korban belum mendapatkan pendampingan optimal. DPR menekankan negara harus hadir untuk memberikan perlindungan psikis, hukum, dan fisik bagi seluruh…