Cegah Praktik Korupsi di Pilkada, KPK Usul Dana Politik Dikelola Negara
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memunculkan usulan agar biaya politik dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) ditanggung oleh negara. Usulan ini muncul sebagai upaya untuk menekan praktik korupsi yang kerap terjadi selama proses Pilkada, terutama terkait penggunaan dana pribadi atau sumbangan dari pihak tertentu. Dalam berbagai kesempatan, Ketua KPK menekankan bahwa…