Politik

DPR Warning Keras, Tolak Rupiah Tunai Bisa Masuk Pidana

Penolakan pembayaran tunai menggunakan Rupiah oleh toko roti viral, memicu perhatian serius Badan Anggaran DPR (Banggar) RI secara luas. Kejadian ini menyoroti kembali pentingnya edukasi dan penegakan hukum terkait penggunaan mata uang nasional sebagai alat pembayaran yang sah. ​DPR menegaskan bahwa penolakan pembayaran tunai Rupiah dapat memiliki konsekuensi pidana yang…

Politik

DPR Ajak Pihak Di Aceh Menahan Diri Agar Gesekan Tak Terjadi

DPR meminta semua pihak di Aceh menahan diri agar tidak terjadi gesekan yang dapat memperburuk situasi saat ini. Kondisi di Aceh belakangan ini menyita perhatian publik, terutama pasca-insiden yang melibatkan masyarakat dan aparat di Aceh Utara, ditambah dengan adanya konvoi yang mengibarkan bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Situasi ini menjadi…

Politik

Dewi Yustisiana Tekankan Peran Energi Dan Hilirisasi

Dewi Yustisiana menegaskan bahwa ketahanan energi dan hilirisasi menjadi pilar strategis dalam transformasi ekonomi nasional Indonesia. ​Di Indonesia, konsep hilirisasi dan ketahanan energi telah menjadi dua pilar utama dalam strategi transformasi ekonomi nasional.​ Dengan mengolah bahan mentah menjadi produk bernilai tambah dan memastikan ketersediaan energi yang stabil, Indonesia bertekad mencapai…

Politik

Hadiri Natal, Gibran Sekaligus Tinjau Arus Mudik Di Jateng

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bertolak ke Jawa Tengah, menegaskan komitmen kerukunan umat beragama dan pelayanan publik nasional. ​Perjalanan ini memiliki dua agenda utama, menghadiri perayaan Natal bersama di Salatiga, salah satu kota paling toleran di Indonesia, serta memantau kesiapan arus mudik akhir tahun di Semarang. Dibawah ini, Politik Ciki…

Politik

Di Tengah Disrupsi, PWI Serukan Perlindungan Pers yang Adil

Di tengah disrupsi industri media yang terus berkembang, PWI menegaskan pentingnya perlindungan pers yang adil bagi semua. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menyuarakan urgensi kehadiran negara melalui kebijakan yang berkeadilan. Permintaan ini muncul sebagai respons terhadap berbagai masalah yang mendera insan pers, mulai dari PHK massal hingga pergeseran lanskap media yang…

Politik

Mentan Perkuat Regenerasi Petani Untuk Pertanian Masa Depan

Pertanian adalah tulang punggung ekonomi Indonesia, dan keberlanjutannya sangat bergantung pada inovasi dan semangat generasi muda. Di tengah tantangan global dan kebutuhan pangan yang terus meningkat, peran petani muda menjadi krusial. Dibawah ini, Politik Ciki akan membahas komitmen pemerintah dalam mendukung regenerasi petani melalui berbagai program strategis, serta bagaimana inisiatif ini…

Politik

Kemendagri Salurkan Bantuan 101.000 Pakaian Bagi Korban Banjir

Kemendagri mengirimkan 101.000 pakaian untuk membantu korban banjir Aceh, meringankan penderitaan warga terdampak secara signifikan. Sebagai bentuk kepedulian dan tanggap darurat, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bergerak cepat menyalurkan bantuan. ​Sebanyak 101.000 potong pakaian siap didistribusikan kepada para korban yang terdampak, membawa harapan di tengah kesulitan yang melanda.​ Bantuan ini diharapkan…

Politik

Menko Polkam Apresiasi Pahlawan Penyalur Bantuan Udara

Menko Polkam memberikan apresiasi kepada personel yang berhasil mengantarkan logistik melalui jalur udara dengan penuh dedikasi. Proses penyaluran logistik melalui jalur udara menjadi krusial dalam menjangkau daerah-daerah terpencil yang terdampak parah. Peran kru pesawat, load master, dan seluruh personel pendukung dalam misi kemanusiaan ini tak ternilai harganya. Mereka adalah garda…

Politik

Kasus Kuota Haji Terkuak, KPK Periksa Eks Menag Yaqut

KPK memeriksa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk mendalami besaran kerugian negara kasus kuota haji. ​Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan keseriusannya dengan memanggil dan memeriksa mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, sebagai saksi kunci.​ Pemeriksaan ini bukan sekadar formalitas, melainkan upaya mendalam untuk menguak detail kerugian negara yang…

Politik

Kasus Pelanggaran HAM Berat Indonesia Belum Tuntas

Kementerian HAM menyatakan, diakui atau tidak, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat hingga kini belum selesai secara nasional. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) berusia 77 tahun, namun bagi Indonesia, janji keadilan atas kasus pelanggaran HAM berat masa lalu masih menjadi tanda tanya besar. Staf Khusus Menteri Hukum dan Hak Asasi…