Anggota DPR RI mendesak Kementerian Luar Negeri untuk segera memetakan WNI yang berada di Meksiko guna memastikan perlindungan mereka.
Pemetaan ini bertujuan memantau lokasi, jumlah, dan kondisi WNI sehingga pemerintah dapat mengambil langkah cepat jika terjadi risiko. Pemerintah juga diimbau memperkuat komunikasi krisis melalui KBRI, memastikan keselamatan WNI, serta menyiapkan rencana evakuasi darurat.
Berikut ini, Politik Ciki akan menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga fundamental ekonomi dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.
DPR Minta Kemenlu Petakan WNI di Meksiko
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menyerukan langkah cepat dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI untuk melakukan pemetaan menyeluruh terhadap jumlah dan persebaran WNI yang berada di Meksiko. Desakan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan keamanan di berbagai wilayah Meksiko.
Amelia menilai bahwa perkembangan keamanan di Meksiko tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan domestik negara tersebut saja, tetapi memiliki implikasi terhadap keselamatan warga negara asing, termasuk WNI yang tinggal atau bekerja di sana. Karena itu, pemetaan keberadaan para WNI sangat penting untuk merumuskan langkah perlindungan.
Menurutnya, pemetaan harus mencakup jumlah, lokasi, serta kondisi terkini setiap WNI di Meksiko agar informasi dasar ini dapat menunjang koordinasi evakuasi atau bantuan darurat bila situasi semakin memburuk. Tanpa data yang akurat, langkah perlindungan bisa terlambat atau tidak menyasar pada kebutuhan riil di lapangan.
Koordinasi Data dan Krisis WNI
Anggota DPR itu juga menekankan bahwa selain pemetaan, sistem komunikasi krisis yang aktif 24 jam harus segera diimplementasikan, sehingga pemerintah dan perwakilan RI di Meksiko bisa terus memantau dinamika situasi. Komunikasi semacam ini, menurutnya, sangat penting guna menanggapi kemungkinan perubahan cepat di lapangan.
Amelia menyarankan agar koordinasi data tidak hanya dilakukan oleh Kemenlu secara terpusat, tetapi juga melibatkan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Mexico City, serta perwakilan RI di Washington DC dan negara kawasan Amerika Tengah. Pendekatan ini dianggap mampu memperkuat jaringan informasi.
Dia menegaskan bahwa jalur evakuasi darurat juga harus siap dijalankan apabila risiko ancaman bertambah. Dengan skenario kontinjensi yang matang, pemerintah dinilai bisa mengurangi risiko bagi WNI yang berada di wilayah yang rawan konflik atau kekerasan..
Baca Juga: DPR Ingatkan Prabowo Soal Impor Pikap Kopdes, Fokus Produk Dalam Negeri
Kondisi WNI di Meksiko dan Imbauan Resmi
Menurut laporan terbaru dari portal perlindungan WNI Kemenlu, terdapat ratusan warga negara Indonesia yang tinggal di Meksiko. Sebagian besar dalam keadaan aman meski situasi keamanan masih dinamis. Pemerintah melalui KBRI Mexico City telah memantau kondisi setempat serta menghimbau para WNI.
Sebagai bentuk respons, Kemlu RI telah meminta WNI yang berada di kawasan yang dinilai rawan untuk membatasi aktivitas di luar rumah dan menjaga komunikasi intensif dengan KBRI. Selain itu, mereka juga diimbau untuk memanfaatkan portal Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri (PEDULI WNI).
Sementara itu, pihak Kemenlu menegaskan bahwa saat ini belum diperlukan evakuasi massal. Tetapi rencana kontingensi tetap disiapkan dan akan diaktifkan jika situasi semakin tidak terkendali. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam memastikan keselamatan warga negara Indonesia di luar negeri, termasuk di Meksiko.
Prioritas Keselamatan dan Seruan DPR
Selain Amelia, anggota Komisi I DPR RI lain seperti Oleh Soleh turut menekankan bahwa keselamatan WNI di Meksiko harus menjadi prioritas utama pemerintah RI. Menurutnya, situasi di negara bagian seperti Jalisco sangat memprihatinkan akibat aksi kekerasan kartel yang meningkat setelah kematian pemimpin mereka.
Oleh meminta pemerintah, melalui Kemenlu dan KBRI di Meksiko, untuk terus memantau kondisi serta memperbarui data keberadaan WNI secara real‑time. Jika ancaman terus meningkat, langkah evakuasi atau pemindahan ke lokasi yang lebih aman. Harus dipertimbangkan sebagai upaya perlindungan maksimal warga RI.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Utama dari antaranews.com
- Gambar Kedua dari gemapos.id
