Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, telah kritik pemda yang memilih untuk menaikkan pajak, PBB, untuk meningkatkan PAD.
Menurut Deddy, pendekatan ini berpotensi menimbulkan masalah baru bagi masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dan stabil. Kritik ini menyoroti kekhawatiran bahwa kenaikan pajak yang tidak disesuaikan dengan daya beli masyarakat justru akan membebani rakyat tanpa serta-merta meningkatkan PAD secara signifikan. Dibawah ini anda bisa melihat berbagai informasi menarik lainnya seputaran Politik Ciki.
Latar Belakang Kenaikan Pajak Daerah
Keputusan pemerintah daerah untuk menaikkan pajak seringkali dipicu oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat akibat efisiensi anggaran. Situasi ini mendorong pemda untuk mencari sumber pendapatan alternatif guna menopang belanja daerah dan pelayanan publik.
Namun, Deddy Sitorus melihat adanya pola yang mengkhawatirkan di mana banyak daerah cenderung memilih jalur instan dengan menaikkan pajak. Alih-alih melakukan efisiensi atau inovasi pendapatan. Fenomena ini menjadi sorotan karena dampaknya langsung terasa oleh masyarakat yang sedang berjuang di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.
Dampak Negatif Kenaikan Pajak Pada Masyarakat
Kenaikan pajak tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat dapat menimbulkan beban berat. Deddy Sitorus menekankan bahwa jika ekonomi daerah masih lemah, kenaikan pajak justru akan membebani rakyat dan tidak akan secara otomatis meningkatkan PAD. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Bahkan berpotensi menghambat peningkatan PAD yang diharapkan karena adanya penolakan atau ketidakmampuan membayar. Kondisi ini tidak hanya terjadi di satu atau dua daerah, melainkan di banyak daerah yang mencoba mendongkrak pendapatan dengan cara yang sama.
Baca Juga: Diplomasi Menlu RI Berhasil, Selebgram AP Akhirnya Pulang Dari Myanmar
Prioritas Efisiensi Belanja dan Inovasi Pendapatan
Menyikapi kondisi tersebut, Deddy Sitorus menilai bahwa pemerintah daerah seharusnya memprioritaskan efisiensi belanja daerah. Belanja yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan operasional inti harus dipangkas secara signifikan untuk menghemat anggaran. Selain itu, ia menekankan pentingnya inovasi dalam meningkatkan pendapatan daerah secara berkelanjutan.
Pemda tidak boleh hanya mengandalkan sektor pajak sebagai satu-satunya tumpuan, melainkan harus mencari cara-cara kreatif lainnya yang tidak membebani rakyat. Inovasi ini bisa berupa pengembangan sektor ekonomi lokal, optimalisasi aset daerah, atau peningkatan kualitas pelayanan yang menarik investasi.
Membangun Fondasi Ekonomi Daerah yang Kuat
Deddy Sitorus juga menyarankan agar pemerintah daerah berupaya meningkatkan kekuatan ekonomi daerah terlebih dahulu secara komprehensif. Peningkatan ini akan menciptakan fondasi yang lebih kuat bagi keberlanjutan fiskal dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan perekonomian daerah yang tumbuh dan berkembang, pemerintah daerah akan memiliki dasar yang lebih kuat untuk menetapkan nilai pajak yang sesuai dan proporsional. Hal ini akan memastikan bahwa beban pajak tidak memberatkan warga dan penerimaan pajak dapat optimal, karena disesuaikan dengan daya beli rakyat.
Harapan Anggota DPR Untuk Pemerintah Daerah
Anggota DPR tersebut berharap pemerintah daerah dapat menemukan jalan tengah yang bijaksana dalam upaya meningkatkan pendapatan. Tujuannya adalah agar peningkatan pendapatan daerah dapat tercapai tanpa harus membebani rakyat secara berlebihan. Melainkan melalui pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.
Ini berarti pemda perlu lebih berhati-hati dan mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi dari setiap kebijakan kenaikan pajak. Memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak memperparah kondisi masyarakat yang sedang berjuang.
Kesimpulan
Kritik Deddy Sitorus terhadap kebijakan pemda menaikkan pajak untuk mendongkrak PAD menyoroti pentingnya keseimbangan antara kebutuhan fiskal daerah dan kemampuan ekonomi masyarakat. Solusi instan melalui kenaikan pajak berisiko menciptakan masalah sosial dan ekonomi baru.
Oleh karena itu, pemerintah daerah didorong untuk lebih fokus pada efisiensi belanja, inovasi pendapatan. Dan penguatan ekonomi lokal sebagai fondasi utama sebelum mempertimbangkan kenaikan pajak. Pendekatan yang holistik dan berkelanjutan akan lebih efektif dalam meningkatkan PAD tanpa membebani rakyat.
Simak dan ikuti terus jangan sampai ketinggalan informasi terlengkap hanya di POLITIK CIKI.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari realitarakyat.com
- Gambar Kedua dari sinpo.id
