Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui Rancangan Undang‑Undang Pengupahan dan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi undang‑undang.
Pengesahan ini menandai langkah penting dalam perlindungan hukum pekerja rumah tangga yang selama ini sering berada di ruang abu‑abu regulasi. Dengan status UU, pekerja rumah tangga diharapkan memperoleh kejelasan hak, pengupahan layak, dan perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi.
Simak beragam informasi menarik lainnya tentang politik di Indonesia yang terbaru dan terviral cuman hanya ada di seputaran Politik Ciki.
Isi Utama dan Poin‑Poin Pokok RUU PPRT
RUU PPRT mengatur hak dasar pekerja rumah tangga, seperti jam kerja standar, hak istirahat, dan cuti. Dalam UU ini, pekerja rumah tangga berhak atas perjanjian kerja tertulis atau lisan yang jelas antara majikan dan pekerja. Tujuannya mencegah kerja tanpa kepastian dan perlakuan sewenang‑wenang di tempat kerja.
UU PPRT juga mengatur pengupahan yang layak berdasarkan acuan upah minimum dan prinsip tidak merugikan pekerja rumah tangga. Pemerintah diminta menyusun aturan pelaksana soal standar upah, jaminan sosial, dan pengelolaan hubungan kerja. Dengan demikian, eksploitasi ekonomi dan kerja tidak manusiawi diharapkan berkurang.
Aspek perlindungan fisik dan psikologis menjadi fokus pokok. UU melarang keras kekerasan, pelecehan, dan penghinaan terhadap pekerja rumah tangga. Majikan juga dilarang menahan dokumen, paspor, dan mengurung kemerdekaan bergerak serta komunikasi. Pelanggaran akan dikenai sanksi pidana dan administratif sesuai ketentuan hukum.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
📲 DOWNLOAD SEKARANG
Proses Pengesahan dan Perjuangan di DPR
Pengesahan RUU PPRT menjadi undang‑undang merupakan hasil perjuangan panjang organisasi buruh, serikat pekerja, dan lembaga perlindungan perempuan serta anak. Selama beberapa tahun, RUU ini menjadi salah satu agenda prioritas di Komisi ketenagakerjaan DPR. Setelah melalui tahapan pembahasan, hearing, dan rapat kerja lintas fraksi, akhirnya DPR menyetujui pengesahan.
Pada rapat paripurna, DPR mempertimbangkan masukan luas, termasuk kebutuhan perlindungan khusus bagi pekerja rumah tangga yang sering keluar dari jaringan pengawasan ketenagakerjaan. Pemerintah dan DPR sepakat bahwa UU ini bukan sekadar formalitas, tetapi bentuk pengakuan bahwa pekerja rumah tangga adalah bagian penting sistem ketenagakerjaan Indonesia.
Dengan pengesahan ini, UU PPRT menjadi hukum yang mengikat pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat. Pemerintah wajib menyusun peraturan pelaksana, seperti aturan teknis dan juknis, agar norma‑norma di UU bisa dijalankan di lapangan dengan jelas dan konsisten.
Baca Juga: Geger! Gerindra Tiba-Tiba Klarifikasi Isu Fusi Dengan NasDem, Ini Faktanya!
Dampak Sosial dan Ekonomi Bagi Pekerja Rumah Tangga
Pengesahan RUU PPRT membuka harapan bagi jutaan pekerja rumah tangga, khususnya perempuan dan remaja. Secara sosial, UU ini menegaskan bahwa pekerja rumah tangga bukan “bawahan pribadi”, melainkan pekerja berhak atas perlakuan manusiawi dan perlindungan. Ini diharapkan meningkatkan martabat, rasa aman, dan keberanian melaporkan kekerasan apabila terjadi.
Bagi perempuan pekerja rumah tangga, UU ini menawarkan jaminan perlindungan dari pelecehan seksual, kekerasan fisik, dan tekanan psikologis. Dengan jaminan hak istirahat, ruang privasi, dan larangan kerja berlebihan, mereka bisa bekerja tanpa beban rasa takut berlebihan. Ini menjadi langkah penting menuju pengurangan ketidaksetaraan dan stigma terhadap pekerja rumah tangga.
Secara ekonomi, aturan pengupahan yang jelas dan akses ke jaminan sosial berpotensi meningkatkan kesejahteraan. Majikan yang memahami kewajiban membayar upah layak dan mendaftarkan pekerja rumah tangga pada program jaminan sosial bisa membantu pekerja merencanakan masa depan, termasuk pendidikan, keterampilan, dan kemandirian finansial.
Tantangan Implementasi dan Peran Majikan
Implementasi UU PPRT tentu tidak mudah. Karena kerja rumah tangga berlangsung di ruang privat rumah, pengawasan lebih sulit dibanding sektor formal. Pemerintah perlu mengembangkan mekanisme khusus, misalnya melalui peran pemerintah desa, posyandu, dan lembaga perlindungan perempuan di tingkat lokal.
Majikan juga berperan penting dalam menjalankan UU PPRT. Mereka diharapkan tidak lagi menganggap pekerja rumah tangga sebagai “pembantu”, tetapi sebagai mitra kerja yang layak dihormati. Edukasi masyarakat, khususnya keluarga perkotaan, menjadi penting agar persepsi hierarkis dan stigma negatif terhadap pekerja rumah tangga bisa berangsur berkurang.
Pemerintah disarankan melibatkan serikat pekerja rumah tangga, LSM, dan lembaga keagamaan dalam sosialisasi UU. Dengan kombinasi sosialisasi, pengawasan, dan penegakan sanksi bagi pelanggar, UU PPRT diharapkan berubah dari huruf di kertas menjadi realitas yang nyata mendukung keamanan, harga diri, dan kesejahteraan pekerja rumah tangga di seluruh Indonesia.
Pantau selalu berita politik terkini yang akurat, terpercaya, dan mendalam, eksklusif hanya di Politik Ciki agar Anda tidak ketinggalan setiap perkembangan penting lainnya.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Utama dari news.detik.com
- Gambar Kedua dari spn.or.id
