Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia untuk segera menindak tambang ilegal di kawasan hutan.
Arahan itu disampaikan setelah Bahlil melaporkan hasil evaluasi izin usaha pertambangan yang berada di wilayah terlarang kepada Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (16/4). Pemerintah menegaskan langkah ini menjadi bagian dari penertiban sektor pertambangan yang lebih ketat.
Simak beragam informasi menarik lainnya tentang politik di Indonesia yang terbaru dan terviral cuman hanya ada di seputaran Politik Ciki.
Laporan Bahlil ke Presiden
Bahlil menyampaikan bahwa hasil evaluasi menemukan sejumlah tambang berada di kawasan yang dilindungi negara. “Ada di hutan lindung, ada di hutan konservasi, ada kemudian di cagar alam, dan beberapa IUP yang di dalam kawasan hutan, tadi kami juga sudah melaporkan kepada Bapak Presiden, karena saya dikasih waktu satu minggu. Satu minggu berarti sudah satu minggu, minggu kemarin dan minggu ini,” kata Bahlil selepas menghadap Presiden.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa evaluasi yang dilakukan kementerian tidak hanya menyasar tambang biasa, tetapi juga izin usaha pertambangan yang masuk ke area sensitif. Pemerintah kini menyoroti keberadaan IUP yang diduga bermasalah di beberapa jenis kawasan hutan. Arahan Presiden menjadi respons langsung atas temuan tersebut.
Usai melapor, Bahlil mengaku mendapat arahan teknis untuk melanjutkan eksekusi penanganan kasus itu. “Saya sudah melaporkan, dan insyaa Allah hasilnya juga baik, dan sudah saya mendapatkan arahan teknis untuk segera saya akan melakukan eksekusi lebih lanjut,” ujarnya. Dengan begitu, proses penindakan memasuki tahap lanjutan.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
📲 DOWNLOAD SEKARANG
Kronologi Penertiban
Sebelum laporan itu disampaikan, Presiden Prabowo lebih dulu menyoroti maraknya izin tambang yang masuk ke kawasan hutan. Dalam rapat sebelumnya, ia meminta agar Kementerian ESDM segera mengevaluasi seluruh izin yang bermasalah. Sikap tegas ini menjadi dasar penertiban yang kini dijalankan.
Prabowo juga disebut memberi batas waktu satu minggu kepada Bahlil untuk menuntaskan evaluasi dan melaporkan hasilnya. Tenggat tersebut menjadi penanda bahwa pemerintah ingin penindakan berjalan cepat dan tidak berlarut-larut. Dalam konteks ini, waktu yang diberikan Presiden menjadi sinyal keseriusan penegakan aturan.
Kebijakan itu muncul di tengah perhatian besar terhadap tambang ilegal yang diduga tersebar di berbagai kawasan hutan. Pemerintah menilai pembiaran terhadap izin yang melanggar aturan akan berdampak langsung pada lingkungan, tata kelola, dan penerimaan negara. Karena itu, langkah eksekusi disebut tak bisa ditunda.
Baca Juga: Prabowo dan Bahlil Bahas Kerja Sama Energi Dengan Rusia, Ada Apa di Baliknya?
Akar Masalah Tambang
Persoalan utama terletak pada keberadaan sejumlah IUP di dalam kawasan hutan lindung, hutan konservasi, dan cagar alam. Jenis kawasan ini secara hukum memiliki pembatasan ketat karena berfungsi menjaga ekosistem dan keanekaragaman hayati. Jika aktivitas tambang masuk ke wilayah itu, potensi pelanggarannya sangat serius.
Data Kementerian Kehutanan sebelumnya menunjukkan skala masalah yang besar. Sedikitnya 191.790 hektare hutan Indonesia dibuka untuk tambang ilegal, dari total 296.807 hektare area tambang di kawasan hutan. Angka ini memperlihatkan bahwa masalah tambang ilegal bukan kasus terpisah, melainkan persoalan sistemik.
Selain itu, berbagai komoditas terlibat dalam aktivitas tersebut, mulai dari nikel, batu bara, emas, pasir kuarsa, hingga bijih besi. Sebaran lokasinya juga luas, dengan 198 titik terdeteksi dan 161 perusahaan di 14 provinsi. Kondisi ini memperkuat alasan pemerintah untuk melakukan penertiban menyeluruh.
Dampak dan Penanganan
Kerusakan lingkungan menjadi dampak paling nyata dari tambang ilegal di kawasan hutan. Pembukaan lahan tanpa izin dapat memicu erosi, merusak tutupan vegetasi, dan meningkatkan risiko banjir serta longsor. Jika dibiarkan, dampaknya bukan hanya pada alam, tetapi juga pada masyarakat di sekitar lokasi tambang.
Dari sisi ekonomi, negara juga dirugikan karena aktivitas ilegal tidak melalui mekanisme resmi. Pemerintah kehilangan potensi penerimaan dari pajak, royalti, dan pengawasan yang seharusnya melekat pada usaha pertambangan yang sah. Karena itu, pencabutan izin bermasalah dipandang sebagai langkah penting untuk memulihkan tata kelola.
Sekretariat Presiden menyebut penindakan ini menandai fase baru reformasi sektor pertambangan nasional. Pemerintah menekankan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya soal kepastian hukum, tetapi juga menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan. Dengan arahan Presiden, penertiban diharapkan segera berlanjut ke tahap eksekusi di lapangan.
Pantau selalu berita politik terkini yang akurat, terpercaya, dan mendalam, eksklusif hanya di Politik Ciki agar Anda tidak ketinggalan setiap perkembangan penting lainnya.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Utama dari antaranews.com
- Gambar Kedua dari kabar24.bisnis.com
