Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat strategis membahas pembangunan hunian layak di bantaran rel kereta dan persiapan operasional awal Ibu Kota Nusantara (IKN).
Fokus rapat mencakup pemanfaatan lahan negara, penyelesaian sengketa, dan integrasi hunian dengan transportasi publik. Sementara itu, sekitar 50 staf Wakil Presiden telah mulai bertugas di IKN, menandai fase awal operasional pemerintahan pusat.
Temukan rangkuman informasi menarik dan berita paling terviral lainnya yang bisa kamu jadikan wawasan terbaru yang hanya ada di Politik Ciki.
Presiden Pimpin Rapat Hunian di Bantaran Rel Kereta
Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan publik setelah memimpin rapat terbatas membahas pembangunan hunian layak bagi warga yang tinggal di bantaran rel kereta api di berbagai kota. Agenda ini diikuti oleh sejumlah menteri, pejabat BUMN dan pimpinan lembaga terkait di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (6/4).
Dalam pertemuan itu, Presiden meminta jajaran kabinet untuk menyusun strategi pemanfaatan lahan negara di sepanjang jalur rel kereta api termasuk di kawasan strategis seperti Tanah Abang. Bandung dan Medan agar bisa difungsikan sebagai hunian yang terintegrasi dengan akses transportasi publik.
Presiden juga mendesak agar persoalan sengketa lahan di bantaran rel dituntaskan secara cepat dan adil. Dengan melibatkan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Hal ini dimaksudkan agar kawasan permukiman tersebut tidak lagi menjadi lokasi kumuh yang rawan risiko sosial dan keselamatan.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
📲 DOWNLOAD SEKARANG
Prioritas Pemerintah Hunian dan Aset Negara
Pembahasan di Istana Negara tersebut tidak hanya soal penyediaan rumah semata, tetapi juga revitalisasi aset negara yang belum optimal dimanfaatkan. Presiden Prabowo menyoroti bahwa banyak lahan di sepanjang jalur rel kini dikuasai sepihak oleh pihak tertentu, padahal statusnya adalah milik negara.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait yang hadir dalam rakor mengatakan. Pemerintah akan berkoordinasi erat dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) hingga perguruan tinggi untuk mengkaji aspek teknis dan teknologi dalam pembangunan hunian tersebut.
Pendekatan ini dinilai sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam menciptakan kota dan permukiman yang inklusif. Terutama bagi masyarakat yang selama ini tinggal di zona risiko tinggi karena dekat jalur rel kereta. Presiden menyatakan bahwa fokus ini bukan hanya untuk estetika kota, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas.
Baca Juga:Â Gebrakan Baru! Prabowo Subianto Targetkan Lahan Negara Untuk Kesejahteraan Rakyat
IKN Staf Wapres Mulai Bertugas
Selain rapat soal hunian bantaran rel, kabar lain yang mencuri perhatian publik adalah persiapan operasional awal di Ibu Kota Nusantara (IKN). Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa sekitar 50 staf Wakil Presiden telah mulai berkantor di IKN. Sebagai bagian dari persiapan awal pemerintahan pusat di ibu kota baru negara tersebut.
Tahapan awal ini menandai fase baru pembangunan IKN, di mana kantor pemerintahan mulai beroperasi meskipun secara bertahap. Kehadiran staf Wakil Presiden di lokasi menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mempercepat agenda pemindahan pusat pemerintahan secara fungsional dan administratif ke Kalimantan Timur.
Menurut Basuki, langkah awal ini diambil untuk memastikan bahwa segala kebutuhan operasional pemerintahan di IKN dapat dilaksanakan secara optimal. Skema penempatan staf ini juga dipandang sebagai percontohan bagi peningkatan jumlah aparatur negara yang akan menempati IKN seiring dengan penyelesaian infrastruktur utama lainnya.
Rintangan dan Peluang di Aksi Pemerintah
Meski pemerintah terus mendorong percepatan hunian di bantaran rel serta penyelenggaraan operasional awal IKN, sejumlah tantangan tetap harus dihadapi. Untuk penyediaan hunian, pemerintah perlu menuntaskan persoalan regulasi, penyelesaian lahan. Serta pendanaan berkelanjutan, termasuk keterlibatan swasta dan BUMN dalam pembangunan proyek strategis tersebut.
Begitu pula di IKN, meskipun beberapa fasilitas telah mulai difungsikan. Pembangunan infrastruktur penunjang seperti perumahan ASN, fasilitas publik, dan layanan dasar masih terus dilanjutkan.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari antaranews.com
- Gambar Kedua dari voi.id
