Ketua Umum DPP PPP, Muhamad Mardiono, mengingatkan pemerintah agar dalam menghadapi konflik internasional selalu berpijak pada nilai-nilai UUD 1945.
Menurutnya, prinsip kemerdekaan dan penghormatan terhadap hukum internasional harus dijadikan panduan. Mardiono menekankan penyelesaian konflik melalui diplomasi lebih penting daripada kekuatan militer, demi menjaga perdamaian, keadilan, dan perlindungan bagi rakyat sipil. Sikap ini menegaskan peran Indonesia sebagai negara bebas aktif.
Berikut ini, Politik Ciki akan menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga fundamental ekonomi dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Mardiono Konstitusi Jadi Panduan Sikap Global
Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhamad Mardiono, menegaskan bahwa sikap pemerintah terhadap konflik internasional harus berlandaskan nilai-nilai yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Ia menekankan bahwa prinsip kemerdekaan sebagai hak setiap bangsa dan penghormatan terhadap kedaulatan negara lain harus menjadi pedoman utama.
“Kalimat tersebut bukan hanya deklarasi historis, melainkan fondasi moral sekaligus arah politik luar negeri Indonesia. Segala bentuk agresi, dominasi militer, dan pelanggaran kedaulatan bertentangan dengan semangat konstitusi kita,” ujar Mardiono dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Mardiono menekankan bahwa penyelesaian konflik melalui kekuatan senjata bertentangan dengan cita-cita perdamaian abadi dan keadilan sosial, karena rakyat sipil akan menjadi pihak yang paling terdampak. Indonesia, katanya, harus tetap menegakkan prinsip konstitusi dalam setiap kebijakan luar negeri.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
📲 DOWNLOAD SEKARANG
Ancaman Kekuatan Militer dan Pelanggaran Hukum Internasional
Menurut Mardiono, penggunaan kekuatan senjata atau militer melanggar integritas teritorial suatu negara dan dapat mencederai prinsip-prinsip yang diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hal ini, katanya, bisa merusak tatanan global dan memicu ketegangan berkepanjangan.
“Jika norma internasional terus diabaikan, maka tatanan global akan semakin rapuh dan berpotensi menyeret dunia ke dalam situasi ‘hukum rimba’, di mana yang kuat menentukan segalanya,” ujar Mardiono.
Kondisi ini, lanjutnya, sangat berbahaya bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, yang sangat bergantung pada stabilitas global untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga: Gawat! DPR Soroti Bahaya Timur Tengah Bagi Ekonomi Dan Keamanan Nasional
Indonesia Berpihak pada Perdamaian dan Keadilan
Mardiono menekankan bahwa Indonesia dalam situasi konflik internasional tidak berpihak pada kepentingan geopolitik tertentu. Negara ini tetap berpihak pada perdamaian, keadilan, dan penghormatan terhadap hukum internasional sebagai prinsip dasar politik luar negeri.
Walaupun demikian, Indonesia tetap dapat mengambil peran yang lebih konstruktif di tengah eskalasi konflik global. Diplomasi, jalur komunikasi antarnegara, dan peran aktif sebagai mediator menjadi strategi utama untuk mencegah ketegangan internasional.
Menurutnya, posisi Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia serta konsistensi menjalankan politik luar negeri bebas aktif menjadi modal penting dalam mendorong dialog yang inklusif.
Peran Indonesia Sebagai Jembatan Komunikasi Global
Mardiono menilai reputasi dan konsistensi Indonesia memberi peluang untuk menjadi jembatan komunikasi di tengah polarisasi global yang semakin tajam. Diplomasi aktif dan netralitas strategis menjadi kunci agar negara dapat mempengaruhi proses perdamaian secara efektif.
“Peran Indonesia sebagai jembatan komunikasi sangat dibutuhkan di tengah polarisasi global yang semakin tajam,” katanya. Negara-negara lain dapat memanfaatkan posisi strategis Indonesia untuk membuka dialog yang konstruktif.
Dengan tetap mengedepankan nilai konstitusi, hukum internasional, dan prinsip kemanusiaan, Indonesia berpotensi menjadi contoh negara yang menyeimbangkan kepentingan nasional dengan stabilitas global. Langkah ini sekaligus memperkuat kredibilitas negara di mata dunia.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari antaranews.com
- Gambar Kedua dari news.detik.com
