Perkumpulan Guru Madrasah menyampaikan lima tuntutan penting kepada DPR, mulai dari rekrutmen PPPK hingga kejelasan sistem penggajian.
Perjuangan guru madrasah kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, Perkumpulan Guru Madrasah dari berbagai daerah mendatangi DPR untuk menyampaikan lima tuntutan utama yang dinilai mendesak untuk segera ditindaklanjuti. Isu rekrutmen PPPK, kejelasan gaji, hingga perlindungan hukum menjadi pokok persoalan yang mereka angkat.
Berikut ini, Politik Ciki akan membahas tentang Guru Madrasah menyampaikan lima tuntutan penting kepada DPR.
Rekrutmen PPPK Tanpa Diskriminasi
Tuntutan pertama yang disuarakan adalah percepatan dan pemerataan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi guru madrasah. Mereka meminta agar formasi PPPK tidak hanya berfokus pada sekolah umum di bawah naungan pemerintah daerah, tetapi juga mencakup madrasah yang berada di bawah Kementerian Agama.
Selama ini, banyak guru madrasah merasa tertinggal dalam proses rekrutmen PPPK. Kuota yang terbatas serta mekanisme seleksi yang dinilai kurang berpihak membuat sebagian besar guru honorer madrasah belum memperoleh kesempatan yang sama.
Para perwakilan guru menegaskan bahwa mereka memiliki kompetensi dan beban kerja yang setara dengan guru di sekolah umum. Oleh karena itu, kebijakan rekrutmen PPPK harus dilakukan tanpa diskriminasi serta mengedepankan prinsip keadilan.
Kejelasan Dan Standarisasi Gaji
Isu kedua yang menjadi perhatian utama adalah ketidakjelasan sistem penggajian. Banyak guru madrasah honorer menerima gaji yang jauh di bawah upah minimum regional, bahkan ada yang dibayar tidak menentu tergantung kemampuan yayasan atau sekolah.
Kondisi ini dinilai tidak sebanding dengan tanggung jawab yang diemban. Guru madrasah tidak hanya mengajar mata pelajaran umum, tetapi juga pendidikan agama yang menjadi fondasi moral peserta didik. Beban administrasi dan tuntutan kurikulum pun terus meningkat dari waktu ke waktu.
Perkumpulan Guru Madrasah mendesak DPR mendorong regulasi yang menjamin standarisasi gaji minimal bagi guru madrasah, baik negeri maupun swasta. Mereka berharap ada kebijakan nasional yang mengatur skema penggajian yang adil dan transparan.
Baca Juga: Sengketa Lahan Bendungan Gowa, DPR Minta Pemerintah Segera Turun Tangan
Pengangkatan Guru Honorer
Tuntutan berikutnya adalah pengangkatan guru honorer yang telah mengabdi belasan hingga puluhan tahun. Banyak di antara mereka yang telah mengajar lebih dari 10 tahun namun belum mendapatkan kepastian status kepegawaian.
Situasi ini menimbulkan ketidakpastian karier dan kesejahteraan. Tanpa status yang jelas, akses terhadap tunjangan, jaminan sosial, dan pengembangan profesi menjadi terbatas.
Para guru meminta adanya afirmasi khusus bagi tenaga pendidik yang telah lama mengabdi. Mereka menilai pengalaman dan loyalitas seharusnya menjadi pertimbangan penting dalam kebijakan pengangkatan, bukan semata-mata usia atau mekanisme seleksi umum.
Perlindungan Hukum Dan Jaminan Sosial
Selain persoalan status dan gaji, perlindungan hukum juga menjadi sorotan. Guru madrasah kerap menghadapi risiko dalam menjalankan tugas, mulai dari sengketa dengan wali murid hingga persoalan administratif yang dapat berujung sanksi.
Sayangnya, tidak semua guru mendapatkan pendampingan hukum atau perlindungan yang memadai. Terlebih bagi guru honorer, posisi mereka sering kali lemah dalam struktur kelembagaan.
Perkumpulan Guru Madrasah meminta DPR memperjuangkan regulasi yang memberikan jaminan perlindungan hukum serta akses jaminan sosial, seperti BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Mereka berharap profesi guru diperlakukan sebagai profesi strategis yang layak mendapatkan perlindungan menyeluruh.
Pemerataan Tunjangan dan Pengembangan Kompetensi
Tuntutan terakhir berkaitan dengan tunjangan profesi dan kesempatan pengembangan kompetensi. Tidak semua guru madrasah memiliki akses yang sama terhadap sertifikasi maupun pelatihan peningkatan kapasitas.
Padahal, peningkatan kualitas pendidikan sangat bergantung pada kompetensi guru. Tanpa dukungan pelatihan berkelanjutan, guru akan kesulitan mengikuti perkembangan kurikulum dan teknologi pembelajaran.
Para guru mendesak adanya pemerataan tunjangan profesi serta program pelatihan yang inklusif. Mereka berharap negara memastikan setiap guru madrasah memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meningkatkan kualitas pengajaran.
Jangan sampai ketinggalan, semua kabar politik terbaru tersaji lengkap di Politik Ciki.
Sumber Gambar:
- Gambar pertama dari BeritaNasional
- Gambar kedua dari Portaloka
