Komisi IX DPR setujui 10 calon Dewas BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan untuk awasi layanan kesehatan dan tenaga kerja.
DPR akhirnya menetapkan 10 calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Siapakah mereka, dan bagaimana peran mereka menjaga layanan publik tetap aman dan transparan? Simak detailnya di Politik Ciki ini.
Komisi IX DPR Gelar Fit And Proper Test
Komisi IX DPR RI mengadakan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test untuk calon Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Proses ini dilakukan untuk menilai kemampuan dan integritas para kandidat sebelum resmi menjabat.
Fit and proper test dimulai pada Senin, 2 Februari 2026, dengan agenda pembagian nomor urut dan penentuan tema pemaparan visi misi. Semua kandidat diwajibkan menyampaikan rencana kerja mereka secara jelas dan terukur.
Acara dilanjutkan pada Selasa, 3 Februari 2026, dengan agenda utama pemaparan visi misi oleh para calon Dewas. Tujuannya agar Komisi IX DPR dapat mengevaluasi kemampuan kandidat dalam menghadapi tantangan BPJS.
Jumlah Kandidat Dan Persetujuan DPR
Awalnya, Komisi IX DPR menilai 10 kandidat untuk Dewas BPJS Kesehatan dan 10 kandidat untuk Dewas BPJS Ketenagakerjaan. Setiap kandidat diberikan kesempatan untuk memaparkan visi, misi, serta strategi mereka dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Setelah melalui proses seleksi dan evaluasi, DPR akhirnya menyetujui 5 calon Dewas BPJS Kesehatan dan 5 calon Dewas BPJS Ketenagakerjaan. Keputusan ini diambil dalam rapat resmi Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 3 Februari 2026.
Persetujuan ini menandai langkah penting dalam pembentukan pengawas BPJS yang kompeten. Para calon terpilih diharapkan dapat membawa perubahan positif pada layanan BPJS yang menyasar jutaan peserta di seluruh Indonesia.
Baca Juga: Kepala Desa Diminta Pantau Warga Rentan, Cegah Tragedi Anak NTT Terulang
Harapan Komisi IX DPR
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, berharap para Dewas yang terpilih dapat menjalankan fungsi mereka sesuai unsur yang mereka wakili. Dengan demikian, keseimbangan pengawasan antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dapat terjaga.
(Kami berharap) mereka bisa menjalankan fungsinya masing-masing sesuai dengan unsur yang mereka wakili masing-masing, sehingga nantinya BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan benar-benar ada balancing, dan mereka benar-benar bisa membawa kepentingan masyarakat, sehingga ada perbaikan-perbaikan untuk BPJS kedepannya, kata Nihayatul Wafiroh, dikutip Kamis (5/2/2026).
Ia menekankan bahwa pengawasan Dewas harus benar-benar membawa kepentingan masyarakat. Hal ini penting agar layanan BPJS dapat terus diperbaiki dan lebih responsif terhadap kebutuhan peserta.
Agenda Fit And Proper Test
Selama fit and proper test, setiap kandidat diberikan kesempatan untuk mempresentasikan visi, misi, dan strategi kerja mereka. Penilaian meliputi kemampuan kepemimpinan, integritas, serta pemahaman terhadap regulasi dan peran BPJS.
Para anggota Komisi IX DPR aktif menanyakan berbagai pertanyaan terkait inovasi layanan, pengelolaan risiko, dan strategi peningkatan kualitas layanan BPJS. Diskusi ini menjadi indikator kesiapan calon Dewas dalam menghadapi tantangan nyata.
Proses evaluasi berlangsung selama dua hari, mulai Senin, 2 Februari hingga Selasa, 3 Februari 2026. Semua langkah dilakukan secara transparan dan profesional untuk memastikan hasil seleksi akurat dan adil.
Tantangan Dan Peran Dewas Terpilih
Para Dewas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan terpilih menghadapi tugas besar dalam mengawasi program yang menyentuh jutaan peserta. Mereka diharapkan mampu menyeimbangkan kepentingan peserta, pemerintah, dan penyelenggara layanan.
Peran Dewas tidak hanya sebatas pengawasan administratif, tetapi juga penguatan kualitas layanan, pencegahan penyalahgunaan anggaran, serta memastikan program BPJS berjalan efektif. Keberhasilan Dewas akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Dengan keputusan Komisi IX DPR ini pada 3 Februari 2026, Indonesia memiliki pengawas BPJS yang kompeten dan siap menghadapi tantangan. Harapannya, kehadiran Dewas dapat meningkatkan akuntabilitas dan kualitas layanan bagi seluruh peserta BPJS di tanah air.
Jangan sampai ketinggalan, semua kabar politik terbaru tersaji lengkap di Politik Ciki.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari news.detik.com
- Gambar Kedua dari beritarakyatsumatera.com
