DPR Diskusi Bareng Pakar soal Reformasi Polri, Profesionalisme Jadi Sorotan

DPR menggelar rapat bersama pakar hukum dan keamanan untuk membahas agenda reformasi Polri fokus utama diskusi adalah peningkatan profesionalisme.

Termasuk evaluasi kinerja, transparansi internal, dan mekanisme pengawasan. Rapat ini juga menampung masukan publik dan aspirasi masyarakat untuk memastikan reformasi berjalan efektif. Anggota DPR menekankan pentingnya kolaborasi antara legislatif, institusi kepolisian. Dapatkan informasi menarik yang sedang jadi perbincangan di Politik Ciki.

DPR Diskusi Reformasi Polri Bareng Pakar

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat terbatas dengan menghadirkan dua pakar keamanan dan hukum untuk membahas agenda reformasi Polri. Rapat ini berlangsung di sela masa reses anggota DPR dan diikuti oleh anggota Komisi III yang membidangi hukum, keamanan, dan hak asasi manusia.

Kedua pakar yang hadir menyampaikan pandangan mereka tentang tantangan Polri saat ini, termasuk penegakan hukum yang adil, transparansi internal, serta hubungan antara kepolisian dan masyarakat. DPR berharap masukan dari para ahli ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan langkah reformasi yang lebih efektif dan relevan.

Selain itu, rapat ini juga menjadi wadah untuk menampung aspirasi publik yang sebelumnya disampaikan melalui survei dan kajian akademik. Anggota DPR menekankan bahwa reformasi Polri harus dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya fokus pada aspek struktural, tetapi juga perilaku personel dan sistem manajemen internal kepolisian.

Reformasi Polri Tingkatkan Profesionalisme & Akuntabilitas

Salah satu isu utama yang dibahas adalah profesionalisme anggota Polri dalam menjalankan tugasnya. Para pakar menyoroti perlunya peningkatan pelatihan, evaluasi kinerja, dan mekanisme pengawasan internal yang lebih ketat. Profesionalisme ini dianggap kunci agar Polri bisa menjadi institusi yang dipercaya publik.

Selain itu, akuntabilitas internal juga menjadi sorotan. Kedua pakar menyarankan pembentukan unit pengawas independen yang bisa mengaudit kinerja dan perilaku anggota Polri. Langkah ini dianggap penting untuk menekan praktik-praktik maladministrasi, penyalahgunaan wewenang, atau pelanggaran hak asasi manusia.

DPR menegaskan bahwa reformasi Polri bukan sekadar slogan politik, tetapi merupakan kebutuhan untuk menjaga stabilitas hukum dan keamanan nasional. Anggota dewan berharap masukan dari pakar bisa dijadikan dasar perumusan kebijakan jangka panjang yang jelas dan berkelanjutan.

Baca Juga: Pasal Penghinaan Lembaga Negara Berlaku 2026, DPR Dihina, Apa Kata Yusril?

Reformasi Polri Hadapi Dinamika Sosial

Rapat juga membahas tantangan yang dihadapi Polri di era digital dan media sosial. Para pakar menekankan pentingnya adaptasi institusi terhadap informasi publik yang cepat tersebar dan berpotensi mempengaruhi opini masyarakat. Penanganan krisis, komunikasi publik, dan transparansi menjadi aspek penting yang harus diperkuat dalam reformasi.

Selain itu, dinamika politik yang berkembang turut menjadi faktor kompleks dalam reformasi Polri. Para pakar mengingatkan bahwa Polri harus tetap netral dan bebas dari intervensi politik, agar kredibilitas dan legitimasi institusi tidak terganggu. Hal ini menjadi bahan diskusi intensif antara anggota DPR dan pakar.

DPR sendiri menilai masukan ini sangat relevan untuk memperkuat landasan hukum dan mekanisme operasional Polri. Diskusi juga menekankan perlunya strategi komunikasi yang tepat agar masyarakat memahami dan mendukung proses reformasi secara bertahap.

Rencana Tindak Lanjut DPR dan Pakar

Sebagai tindak lanjut, DPR berencana menyusun rekomendasi reformasi Polri yang bersumber dari masukan pakar dan masukan publik. Rekomendasi ini nantinya akan diajukan ke pemerintah sebagai dasar pembaruan kebijakan dan peraturan internal Polri. Tujuan utamanya adalah menciptakan Polri yang profesiona.

Anggota DPR juga menegaskan pentingnya pengawasan berkelanjutan selama proses reformasi. Hal ini mencakup evaluasi berkala, konsultasi dengan akademisi, serta forum dialog antara Polri, DPR, dan masyarakat. Langkah ini diharapkan mampu memastikan reformasi berjalan sesuai rencana dan berdampak positif bagi publik.

Para pakar menyambut baik langkah DPR dan menegaskan bahwa reformasi Polri memerlukan komitmen jangka panjang dari seluruh pihak. Mereka menekankan bahwa kolaborasi antara legislator, institusi kepolisian, dan masyarakat.

Pantau selalu keajadian terbaru dan terviral berita lainnya yang kami berikan hanya ada di Politik Ciki.

Sumber Informasi Gambar:

1. Gambar Utama dari antaranews.com
2. Gambar Kedua dari sinpo.id