DPR desak Polri percepat reformasi agar penanganan kasus lebih transparan dan akuntabel, tekan pentingnya keterbukaan publik.
Tekanan terhadap Polri semakin meningkat. Anggota DPR menekankan perlunya reformasi menyeluruh, khususnya dalam hal transparansi penanganan kasus. Tujuannya jelas: masyarakat harus bisa mengawasi proses hukum, sementara aparat penegak hukum tetap akuntabel.
Dengan sorotan publik yang kian tajam, reformasi Polri menjadi sorotan utama untuk memastikan kepercayaan publik kembali pulih. Simak berita menarik lainnya tentang politik di Indonesia yang terbaru dan terviral cuman hanya ada di seputaran Politik Ciki.
DPR Tekankan Reformasi Polri Demi Transparansi Penanganan Kasus
Anggota DPR RI Azis Subekti menekankan pentingnya reformasi menyeluruh terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk menciptakan sistem penanganan perkara yang terbuka dan profesional. Menurutnya, pembenahan harus mencakup seluruh aspek, mulai dari alur proses hukum yang jelas, batas waktu penanganan kasus, hingga akses informasi bagi pelapor dan korban.
Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Publik Pertanyakan Konsistensi Penanganan Kasus
Azis menyoroti ketidakpuasan masyarakat terkait cara Polri menangani berbagai kasus. Beberapa kasus dapat diselesaikan dengan cepat, sementara kasus lain berjalan lambat atau mengendap tanpa penjelasan yang memadai.
Situasi ini menunjukkan bahwa standar dan prosedur di kepolisian belum sepenuhnya konsisten dan transparan. Negara tidak boleh ragu membenahi institusi penegak hukumnya sendiri, ujar Azis saat berbicara di Jakarta.
Baca Juga: Gerindra Curiga Tawuran Manggarai Disengaja, Ada Pihak Untung!
Reformasi Polri Sebagai Agenda Publik
Keputusan Presiden Prabowo Subianto membentuk Tim Reformasi Polri menjadi langkah penting untuk memastikan kewenangan besar institusi ini dijalankan secara profesional, terukur, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Azis menekankan bahwa Polri merupakan wajah negara yang paling sering berinteraksi langsung dengan warga, mulai dari razia lalu lintas hingga penanganan perkara pidana.
Pengalaman masyarakat dalam berinteraksi dengan aparat kepolisian sangat menentukan citra negara sebagai pelindung atau sebaliknya. Reformasi Polri, menurut Azis, tidak boleh dipandang sebagai isu internal institusi semata. Proses ini adalah agenda publik yang dampaknya langsung dirasakan oleh kehidupan sehari-hari rakyat.
Dengan pembenahan sistem yang menyeluruh, diharapkan penyimpangan dan pelanggaran dapat diminimalisir, sekaligus memastikan aparat yang bekerja dengan integritas terlindungi.
Pengawasan Yang Kuat Untuk Institusi Lebih Kredibel
Azis menekankan bahwa setiap kasus yang mencoreng institusi seringkali hanya direspon melalui penindakan terhadap individu. Langkah ini penting, tetapi tidak cukup untuk mencegah pola pelanggaran yang berulang. Reformasi sejati harus menyentuh akar masalah, termasuk pengelolaan kewenangan, proses pengambilan keputusan, dan mekanisme koreksi ketika terjadi penyimpangan.
Penguatan pengawasan bukan untuk melemahkan institusi, justru sebaliknya. Dengan pengawasan yang kredibel, mayoritas anggota Polri yang bekerja dengan integritas akan terlindungi, kata Azis. Dengan demikian, reformasi Polri diharapkan bukan hanya memperbaiki citra institusi, tetapi juga meningkatkan rasa keadilan masyarakat secara keseluruhan.
Pantau selalu berita politik terkini yang terpercaya, dan, eksklusif hanya di Politik Ciki agar Anda tidak ketinggalan setiap perkembangan penting lainnya.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Utama dari antaranews.com
- Gambar Kedua dari antaranews.com
