Bamsoet bicara tegas, wacana pilkada dipilih DPRD dinilai bisa menekan politik uang dan dorong pemilu lebih bersih.
Ketua MPR RI, Bamsoet, menegaskan dukungannya terhadap wacana pilkada dipilih DPRD. Ia menilai mekanisme ini berpotensi meminimalisir politik uang dan menciptakan pemilu yang lebih bersih. Pernyataan Bamsoet terekam dan langsung menjadi sorotan publik, menimbulkan perdebatan hangat tentang efektivitas DPRD dalam menentukan pemimpin daerah dibanding pemilihan langsung.
Simak beragam informasi menarik lainnya yang sedang viral dan terbaru hanya ada di Politik Ciki.
Bamsoet Dukung Pilkada Dipilih DPRD Untuk Tekan Politik Uang
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo , menyatakan dukungannya terhadap wacana kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Menurut Bamsoet, sistem serupa telah diterapkan di beberapa negara seperti Malaysia, India, Inggris, Kanada, dan Australia.
Dukungan ini muncul menyusul pernyataan Presiden Prabowo Subianto pada puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta. Bamsoet menilai mekanisme ini berpotensi mengurangi praktik politik uang serta menekan ongkos politik yang selama ini merusak jati diri bangsa.
Masalah Pilkada Langsung Dan Politik Biaya Tinggi
Ia menyebut Pilkada sering berubah menjadi kontestasi modal, di mana calon mengeluarkan dana besar sejak pencalonan hingga menjelang pencoblosan. Ketika terpilih, kepala daerah kerap terdorong mengembalikan modal politiknya melalui praktik yang menyimpang.
Selain itu, Pilkada langsung membebani anggaran negara, termasuk biaya logistik, pengamanan, dan potensi pemungutan suara ulang; KPK mencatat 201 kepala daerah terjerat kasus korupsi sejak 2024 hingga Mei 2025.
Baca Juga: Akhir Sebuah Era, Mengapa Ma’ruf Amin Mundur Dari Panggung Politik Dan Keagamaan?
Pilkada Melalui DPRD Sebagai Alternatif Rasional
Menurut Bamsoet, Pilkada melalui DPRD menawarkan alternatif yang lebih rasional dan terukur. DPRD sebagai representasi rakyat memiliki kapasitas menilai rekam jejak, kapabilitas, dan integritas calon kepala daerah melalui mekanisme yang lebih tertutup dari praktik politik uang, namun tetap transparan dan akuntabel.
Sistem ini memungkinkan pemilihan kepala daerah dengan kontrol lebih ketat dan fokus pada kualitas kepemimpinan daripada biaya kampanye. Menekankan bahwa perubahan sistem ini harus disertai penguatan integritas DPRD, termasuk transparansi proses, pengawasan publik, dan sanksi tegas bagi anggota dewan yang menyalahgunakan kewenangan.
Perbaikan Demokrasi Substansial, Bukan Mundur
Demokrasi tidak hanya diukur dari pemungutan suara langsung, tetapi dari hasilnya: pemerintahan yang bersih, efektif, dan berpihak pada rakyat, tutup Bamsoet. Pernyataan ini menekankan pentingnya sistem politik yang efisien, transparan, dan mampu menghasilkan kepala daerah berkualitas.
Dengan mekanisme ini, Bamsoet berharap praktik politik uang berkurang, biaya politik lebih terkendali, dan kepemimpinan daerah lebih berintegritas, sehingga kualitas demokrasi di tingkat lokal dapat meningkat secara signifikan.
Pilkada DPRD: Alternatif Tekan Politik Uang Dan Tingkatkan Integritas
Bamsoet menilai Pilkada melalui DPRD bisa mengurangi politik uang, menekan biaya politik tinggi, dan menghasilkan kepala daerah yang lebih berintegritas. Sistem ini tetap transparan dan akuntabel, sekaligus memperkuat kualitas demokrasi lokal tanpa mengorbankan representasi rakyat.
Pantau selalu keajadian terbaru dan terviral berita lainnya yang kami berikan hanya ada di Politik Ciki.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Utama dari news.detik.com
- Gambar Kedua dari odiyaiwuu.com
