Presiden RI Prabowo Subianto menegur keras Bupati Aceh Selatan, Mirwan M.S., karena pergi umrah saat wilayahnya terdampak banjir bandang dan longsor.
Keputusan ini memicu kritik publik dan berujung pada pemecatan Mirwan dari jabatan Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan. Berikut ini Politik Ciki akan memberikan informasi terkini terkait sikap tegas Presiden RI Prabowo Subianto terhadap Bupati Aceh Selatan.
Apresiasi Presiden Terhadap Kepala Daerah yang Siap Bertindak
Presiden RI, Prabowo Subianto, memimpin rapat koordinasi di Posko Terpadu Penanganan Bencana di Pangkalan Udara TNI AU (Lanud) Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, pada Minggu malam.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada para bupati di Provinsi Aceh yang aktif mengikuti rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan pusat dan daerah.
“Terima kasih ya kepada bupati, kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan ya,” ujar Presiden Prabowo, sambil disaksikan melalui akun YouTube Sekretariat Presiden.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa kepala daerah yang hadir dan berperan aktif dalam penanganan bencana mendapat perhatian khusus dari Presiden.
Teguran Tegas Kepala Daerah yang Melarikan Diri
Meski disampaikan dengan nada bercanda dan senyum kecil, Presiden Prabowo memberikan peringatan tegas kepada kepala daerah yang tidak menjalankan tanggung jawabnya saat terjadi bencana. Ia menekankan bahwa kepala daerah yang meninggalkan wilayahnya saat bencana bisa dianggap melakukan tindakan yang tidak bisa diterima.
Prabowo bahkan meminta Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, untuk mengambil langkah tegas terhadap Mirwan M.S. “Kalau yang mau lari, lari aja, enggak apa-apa. Copot langsung.
Mendagri bisa ya diproses ini? Bisa ya?” ujar Presiden. Pernyataan ini menunjukkan ketegasan Prabowo dalam menegakkan disiplin dan tanggung jawab pemerintah daerah.
Baca Juga: Sahroni Dukung Usul Bahlil Soal Koalisi Permanen, Singgung Surya Paloh
Sikap Bupati Aceh Selatan Menuai Kontroversi
Mirwan M.S., Bupati Aceh Selatan, menjadi sorotan publik setelah memutuskan pergi umrah pada 2 Desember 2025, di tengah tanggap darurat bencana banjir bandang dan longsor yang melanda tiga provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Ia menyatakan tidak sanggup menangani bencana di wilayahnya, sehingga memilih untuk beribadah ke Tanah Suci.
Keputusan ini menuai kritik keras karena dinilai tidak sesuai dengan tanggung jawab seorang kepala daerah, terutama saat masyarakat membutuhkan kepemimpinan yang sigap.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan izin bagi Mirwan untuk melaksanakan umrah di masa tanggap darurat, sehingga keputusan tersebut dilakukan secara sepihak.
Perspektif Militer dan Partai Gerindra
Latar belakang militer Presiden Prabowo turut mempengaruhi cara pandangnya terhadap tindakan Mirwan. Menurut Prabowo, meninggalkan wilayah yang terdampak bencana bisa disamakan dengan istilah militer “desersi”, yakni meninggalkan anak buah saat keadaan berbahaya.
Prabowo juga menyinggung posisi Mirwan di Partai Gerindra. Ia bertanya kepada Sekjen DPP Gerindra, Sugiono, apakah tindakan pemecatan dapat dilakukan, mengingat Mirwan menjabat Ketua DPC Gerindra di Aceh Selatan. Sugiono kemudian mengonfirmasi bahwa DPP Partai Gerindra memutuskan memberhentikan Mirwan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.
“Sangat disayangkan sikap dan kepemimpinan yang bersangkutan,” ujar Sugiono. Keputusan ini menegaskan bahwa baik secara politik maupun moral, tindakan kepala daerah harus selaras dengan tanggung jawab publik.
Dampak dan Pelajaran Bagi Kepala Daerah
Kasus ini menjadi peringatan penting bagi seluruh kepala daerah di Indonesia. Ketika wilayahnya terdampak bencana, kehadiran dan kepemimpinan seorang kepala daerah menjadi krusial untuk koordinasi penanganan dan penyelamatan warga.
Tingkah laku yang meninggalkan tanggung jawab, terutama saat krisis, dapat menimbulkan konsekuensi serius baik dari sisi hukum, politik, maupun partai.
Kasus Mirwan M.S. menunjukkan bahwa masyarakat dan pemerintah pusat memiliki ekspektasi tinggi terhadap integritas, dedikasi, dan komitmen para pemimpin daerah.
Keputusan Presiden Prabowo dan DPP Gerindra menegaskan bahwa tindakan tegas akan diambil jika kepala daerah tidak menjalankan amanahnya, sekaligus menjadi pelajaran bagi pemimpin lain agar selalu menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi.
Simak dan ikut terus perkembangan politik terkini dengan informasi akurat dan tentunya terpercaya hanya di Politik Ciki.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Utama dari pojoksatu.id
- Gambar Kedua dari msn.com
